Di Tengah Tekanan Ekonomi, Jasa Esek- Esek Di Obral. 150 Ribu Sampai 200 Ribu Tetap Gas, Untuk Sekali Main
"Para pekerja seks yang datang ke Pacitan tidak hanya berasal dari daerah sekitar, tetapi juga dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan kawasan Madiun"
Pacitan, JBM.co.id– Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan berbagai lapisan masyarakat, fenomena praktik prostitusi terselubung di wilayah Kota Pacitan disebut menunjukkan peningkatan. Kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu faktor yang diduga mendorong sebagian perempuan memilih jalan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pekerja seks komersial (PSK) dilaporkan beroperasi secara berpindah-pindah di beberapa hotel dan homestay di kawasan Kota Pacitan. Mereka menawarkan jasa kepada pelanggan dengan tarif yang relatif terjangkau, bahkan disebut mengalami penurunan ketika jumlah pelanggan sepi.
Salah seorang penjaga hotel yang enggan disebutkan identitas lengkapnya mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut masih ditemukan di sejumlah penginapan. Menurutnya, para pekerja seks yang datang ke Pacitan tidak hanya berasal dari daerah sekitar, tetapi juga dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan kawasan Madiun.
“Sebagian besar datang dari luar daerah. Mereka mencoba mencari penghasilan dengan menawarkan jasa kepada para pelanggan yang datang,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Ia menambahkan, dalam satu malam seorang pekerja seks dapat melayani 6-10 pelanggan lelaki hidung belang. Tarif yang ditawarkan pun bervariasi, menyesuaikan kondisi pasar dan tingkat permintaan. Saat kondisi sepi, harga jasa bahkan disebut kerap di obral untuk menarik pelanggan. “Ya kisaran 200 ribuan lah. Kalau sepi, 100 ribu sampai 150 ribu juga diterima untuk sekali main,”sebutnya.
Fenomena ini dinilai menjadi gambaran nyata bagaimana tekanan ekonomi masih membayangi sebagian masyarakat. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan kebutuhan hidup yang terus meningkat membuat sebagian orang mengambil pilihan yang dianggap mampu memberikan pemasukan cepat, meski sarat risiko sosial dan hukum.
Persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai pelanggaran norma, melainkan juga sebagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan langkah penanganan yang komprehensif, mulai dari peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, hingga pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar aturan.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah daerah bersama aparat terkait dapat melakukan upaya preventif dan penanganan yang lebih efektif, sehingga persoalan sosial yang muncul akibat tekanan ekonomi dapat diminimalkan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan bagi pihak-pihak yang terlibat.(Red/yun).
