Jbm.co.id-BANGLI | Fenomena kesulitan areal parkir kendaraan bagi sekolah- sekolah merupakan fenomena klasik di Kabupaten Bangli.
Anggota Komisi II DPRD Bangli, I Wayan Wirya mengaku menangkap fenomena tersebut.
Kepada wartawan jbm.co.id via ponsel, Rabu, 14 Mei 2025 mengakui melihat adanya permasalahan kesulitan lahan parkir yang dialami pihak sekolah karena rata- rata siswa menggunakan sepeda motor ke sekolah. Sementara lahan parkir sifatnya terbatas.
Tetapi Wirya lebih khawatirkan efek yang lebih serius dari pada hanya soal kesulitan lahan parkir. Politisi PDI Perjuangan asal Desa Serai, Kintamani ini mengkhawatirkan multi efek dari berkendaraan bagi anak di bawah usia. Salah satunya soal keselamatan anak- anak di jalan. Pasalnya mereka (siswa SMP) yang dibawah usia 17 tahun belum memiliki SIM yang notabene tidak layak mengendarai kendaraan bermotor.
Tetapi diakuinya dilematis. Bila dilarang gunakan sepeda motor siswa kesulitan pulang pergi ke sekolah. Bila orang tua(ortu) siswa yang antar jemput anaknya bakal menyita waktu- waktu kerja mereka.
Wirya secara pribadi berharap siswa diantar jemput mobil angkutan umum seperti pada tempo dulu. Hal itu secara otomatis membebaskan persoalan kesulitan parkir kendaraan. Dan sekaligus menghindari multi efek atas penggunaan kendaraan oleh anak-anak.
Hanya saja kalau mengenai angkutan anak ke sekolah ini dia mengaku tidak elok bicara sepihak, mesti ada pembahasan bersama antara pemerintah, pengusaha angkutan umum, sekolah dan orang tua siswa. Rupanya bila dibahas bersama diyakini bakal ada format terbaik. ” Kalau muncul dari pendapat sepihak nanti bakal muncul pro kontra, bahkan pro kontra berkepanjangan” , keluhnya.
Dia kembali menyoal saat dirinya duduk di bangku sekolah. Bahwa di desanya ada kesepakatan antara ortu siswa dengan pemilik angkutan umum mengenai angkutan anak ke sekolah. Anak sekolah diantar dan dijemput angkutan umum dengan ongkos dan waktu pembayarannya yang telah disepakati. ” Di desa saya dulu gitu, angkutan umum yang angkut antar jemput siswa, pembayaran ongkosnya sesuai kesepakatan”, imbuhnya.
Ketika ditanya soal adanya bus Damri dari pemerintah pusat di Bangli yang mesti melayani trayek untuk ke sekolah, Wirya kembali mengatakan perlunya duduk bersama antara pemerintah, pengusaha angkutan, sekolah dan orang tua siswa. Dengan itu rupanya akan dapat ditemukan model yang terbaik.
Sejumlah ortu siswa mengungkapkan keluhannya dan efek anaknya berkendaraan sepeda motor. Katanya bukan hanya persoalan parkir dan keselamatan siswa, namun juga efek lainnya sangat banyak. Dimana anak- anak yang nota bena sedang masa labil ini cendrung memanfaatkan kebebasan berkendaraan untuk sebebas- bebasnya, hingga menimbulkan pemborosan, kebut-kebutan, trek-trekan dan cenderung keluyuran.
Sekaligus kondisi itu, kata ortu tersebut bakal mengurangi niatnya belajar. Bahkan, pihaknya mengaku kesulitan memantau anaknya entah sedang di mana keberadaannya. Dan katanya tidak sedikit kasus kecelakaan menimpa anak sekolah, karena itu dia khawatir akan kesehatan anaknya.
“Saya sambut baik jika ada kebijakan pemerintah mengenai angkutan siswa alias melarang anak berkendaraan, kalau saya melarang sendiri khawatir anak saya melawan dan tidak mau sekolah,” terang salah seorang ortu siswa di Bangli yang tidak mau menyebut namanya.
Dari pantauan awak media, soal kesulitan parkir dialami hampir semua SMP dan SMA sederajat di Bangli. Seperti parkir di SMAN 2 Bangli di Kelurahan Kubu, parkir benar-benar sesak sangat menyulitkan petugas parkir. Tak terkecuali kesulitan itu juga dialami SMAN 1 Bangli. Dahulu saat Alun-Alun Bangli belum ditata seperti sekarang, sebagian sepeda motor siswa tersebut diparkir di Alun-Alun dimaksud.
Pihak sekolah sempat menyampaikan bahwa pelarangan berkendaraan bagi siswa dilematis. “Kalau melarang sich gampang, tapi sesederhana itu, siapa yang antar jemput, yang antar jemput apa siap setiap waktu, apalagi pulang siswa kadang lebih awal,” kata salah seorang guru di SMAN 2 Bangli yang enggan namanya disebut.
Mengenai sikap kepolisian terhadap kondisi ini, pihak awak media belum berhasil meminta komentar dari Kepolisian, baik Polsek maupun Polres atas kondisi dilematis tersebut. (S Kt Rcn).
