Pacitan,JBM.co.id-Ancaman sebaran virus influenza A (H3N2) subclade K atau yang dikenal luas sebagai super flu mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi.
Meski Pacitan belum berstatus endemi, politisi Partai Demokrat yang akrab disapa ASB itu mengingatkan semua pihak agar tidak terlena.
“Jangan sampai lengah. Virus ini dilaporkan lebih ganas dibanding Covid-19 lalu,” tegas ASB saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/1/2026).
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. ASB menilai, mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, ditambah perubahan cuaca ekstrem, berpotensi mempercepat penyebaran virus jika kewaspadaan mulai mengendur. Karena itu, ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini, jauh sebelum status darurat ditetapkan.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Pacitan sejatinya telah menyiapkan langkah antisipatif melalui pengalokasian Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanganan bencana alam maupun non-alam, termasuk potensi wabah penyakit.
“Ini bentuk kesiapan pemerintah. Tapi anggaran tidak akan berarti jika kewaspadaan di lapangan melemah,” ujarnya.
ASB juga mengapresiasi langkah cepat Bupati Pacitan, Kanjeng Raden Tumenggung Indrata Nur Bayu Aji Reksonagoro, yang telah menginstruksikan peningkatan kewaspadaan dini kepada jajaran teknis, khususnya Dinas Kesehatan, RSUD, dan BPBD.
Menurutnya, deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci utama agar Pacitan tidak kecolongan seperti yang pernah terjadi di awal pandemi Covid-19.
Tak hanya pemerintah, ASB menegaskan masyarakat memiliki peran strategis dalam memutus rantai penularan. Ia mengimbau agar perilaku hidup bersih dan sehat kembali ditegakkan secara disiplin.
“Cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas dan sebelum makan. Ini langkah paling sederhana, tapi paling efektif mencegah penularan berbagai penyakit, termasuk super flu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ASB menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor jika ditemukan indikasi ancaman di lapangan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, hingga unsur masyarakat dinilai mutlak diperlukan.
“Kebencanaan tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan sistem pentahelix. Sinergi adalah kunci,” pungkasnya.(Red/yun).
