Jbm.co.id-DENPASAR | Upaya memperkuat pengawasan publik terhadap praktek korupsi di Bali mulai diarahkan pada kolaborasi lintas sektor.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Bali menggelar audiensi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana, Rabu, 7 Januari 2026.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal membangun sinergitas kelembagaan. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Inspektur Kodam (Irdam) IX/Udayana Brigjen TNI Subagyo W.G., didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Kodam IX/Udayana Kolonel Kav. Guruh serta jajaran Inspektorat Kodam IX/Udayana, yakni Kolonel Inf. Anton Siswanto sebagai Irutum Itdam IX/Udayana dan Letkol Inf. Kaharuddin, S. Ag. sebagai Irdya Intel Itdam IX/Udayana.
Dalam pertemuan itu, DPW NCW Bali menyampaikan peran NCW sebagai organisasi independen non-pemerintah yang bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek korupsi.
DPW NCW Bali berharap terbangun kerjasama, sinergitas, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Kodam IX/Udayana guna mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Bali.
Menanggapi hal tersebut, Brigjen TNI Subagyo W.G. memberikan sejumlah masukan strategis. Ia menekankan bahwa prinsip utama dalam menjalankan organisasi dan program kerja adalah membangun sinergi dengan siapa pun serta bertanggung jawab penuh terhadap setiap tugas yang diemban.
Selain membahas tujuan pembentukan DPW NCW Bali dan isu-isu strategis lainnya, audiensi ini juga menyinggung persoalan sampah di Bali yang dinilai masih menjadi tantangan kompleks dan memerlukan penanganan lintas sektor.
Brigjen Subagyo W.G. menyoroti persoalan sampah yang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung secara tiba-tiba dapat menimbulkan dampak signifikan, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sampah sejatinya dapat menjadi peluang ekonomi apabila dikelola secara tepat. Sampah yang diolah, misalnya menjadi pupuk, dapat memiliki nilai ekonomis.
Dengan pengelolaan yang baik, sampah tidak lagi dipandang semata sebagai masalah, melainkan sebagai sumber daya bernilai yang mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi fondasi awal terjalinnya kerja sama berkelanjutan antara DPW NCW Bali dan Kodam IX/Udayana, tidak hanya dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam mendorong penyelesaian persoalan lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bali. (red).
