Akta Kelahiran Jadi Senjata Baru! Ipung Desak Kapolresta Denpasar Bongkar Kasus KC Terseret Pasal 401 KUHP

Jbm.co.id-DENPASAR | Kuasa Hukum dokter Karina Chandra (KC), Siti Sapurah, S.H., alias Ipung menyerahkan alat bukti tambahan tahap III berupa akta kelahiran anak kepada Kapolresta Denpasar Kombes Pol I Wayan Winaya, S.I.K., M.H., Selasa (17/11/2026).
Penyerahan alat bukti tersebut berkaitan dengan laporan polisi Nomor LP/B/349/VI/2026/POLRESTA DPS/POLDA BALI tertanggal 8 Juni 2026, terkait dugaan tindak pidana penggelapan asal-usul orang atau anak sebagaimana Pasal 401 KUHP.
Penyerahan dokumen berupa Akta Kelahiran anak atas nama Vincenzo Atharva Chandra Liman (VACL), Nomor 5171-LT-10112026-0007, dengan NIK 5171021402260005, yang dicetak pada 10 November 2026.
Dalam akta tersebut tercantum Reiner Sugata Liman (RSL) sebagai ayah dan Karina Chandra (KC) sebagai ibu.
Ipung menegaskan, akta kelahiran itu menjadi alat bukti pembanding atas dokumen yang sebelumnya diajukan pelapor, RSL.
Pihaknya berharap bukti tersebut menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk mengevaluasi kelayakan penanganan perkara.
“Akta Kelahiran Anak yang kami ajukan saat ini sebagai Alat Bukti terakhir dengan jelas tercantum dalam Akta Kelahiran Anak yang dilahirkan pada tanggal 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika berjenis kelamin laki-laki dari seorang ibu yang bernama Karina Chandra dan dari seorang ayah bernama Reiner Sugata Liman,” kata Ipung.
Menurut Ipung, penyerahan bukti tahap III ini juga dilatarbelakangi masih berlangsungnya perkara perdata antara KC dan RSL di Pengadilan Negeri Denpasar.
Perkara tersebut berkaitan dengan perebutan hak asuh anak dan saat ini telah memasuki tahap kasasi, setelah RSL kalah di tingkat pertama maupun banding.
Ipung merujuk PERMA RI Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 1980 mengenai asas prejudicial geschill.
Menurutnya, apabila perkara pidana memiliki keterkaitan erat dengan perkara perdata yang masih berjalan, pemeriksaan pidana dapat ditangguhkan hingga persoalan perdata memperoleh kepastian hukum.
Akta Perkawinan Sempat Dikuasai Pelapor
Ipung mengungkapkan, pihaknya baru dapat mengurus akta kelahiran anak setelah melayangkan somasi kepada RSL.
Pasalnya, menurut dia, akta perkawinan KC, sebelumnya dikuasai pelapor sejak 16 September 2025.
Kondisi tersebut, lanjut Ipung, membuat kliennya kesulitan mengurus perubahan status administrasi kependudukan dari belum kawin menjadi kawin. Akibatnya, ketika melahirkan, Karina masih menggunakan KTP dengan status belum kawin.
Status administrasi tersebut kemudian disebut menjadi salah satu dasar dugaan adanya niat jahat atau mens rea untuk menggelapkan asal-usul anak.
Padahal, pemicunya adalah Pelapor sendiri menguasai Akta Perkawinan KC dan KTP KC yang berstatus Kawin.
Kemudian, sejak melapor dari tingkat Dumas sampai ke LP, penyidik tidak pernah mempertanyakan hal ini kepada Pelapor atau Terlapor.
Ipung juga mengungkapkan bahwa saat mengurus akta kelahiran, pihaknya menemukan KTP KC dengan status kawin, ternyata telah dicetak dan diambil RSL, pada 2 Maret 2026.
Atas temuan tersebut, Ipung mempertanyakan laporan RSL pada 10 Maret 2026 yang menyebut KC menggunakan KTP palsu berstatus belum kawin.
Padahal, menurutnya, KTP Karina dengan status kawin telah lebih dahulu berada dalam penguasaan pelapor.
Ipung meminta penyidik mendalami proses penerbitan KTP tersebut, termasuk pihak yang mengurus, dokumen yang digunakan, serta keberadaan KTP lama yang seharusnya ditarik ketika terjadi perubahan status perkawinan.
“Pertanyaan kami disini: Mengapa Penyidik tidak menggali/memperdalam Laporan tersebut dengan mempertanyakan kepada Pelapor beberapa hal, Mengapa Tersangka KC menggunakan KTP belum Kawin padahal anda suami nya? Siapa yang memegang Akta Perkawinan Karina Chandra? Siapa yang memegang Kartu Keluarga (KK) yang tercantum anda Pelapor dan Terlapor sebagai Suami Istri?,” kata Ipung.
Persoalkan Surat Pemblokiran Akta Kelahiran
Selain persoalan dokumen kependudukan, Ipung juga menyoroti surat pemblokiran pengurusan akta kelahiran yang disebut dikirim RSL kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada 11 Februari 2026.
Menurutnya, surat tersebut dikirim ketika anak Karina dan Reiner bahkan belum dilahirkan. Anak tersebut baru lahir pada 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika.
Ipung menilai tindakan tersebut perlu didalami penyidik untuk mengetahui alasan dan tujuan pemblokiran pengurusan akta kelahiran.
Ipung juga mempertanyakan dugaan adanya tekanan atas KC terkait waktu dan tempat persalinan.
Ipung menyebut kliennya diminta melahirkan pada 22 Februari 2026 pukul 11.16 WITA di Rumah Sakit Balimed dengan bantuan dokter Wardiana.
Namun, KC justru melahirkan lebih awal pada 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika. Perbedaan waktu dan lokasi persalinan tersebut, menurut Ipung, kemudian dipersoalkan dan dikaitkan dengan dugaan penggelapan asal-usul anak.
“Jadi, kental sekali tersirat disini seorang suami, yaitu Pelapor ingin menguasai istrinya. Bahkan, untuk melahirkanpun harus sesuai dengan kehendak nya bukan kenginan bayi nya, Dimana Logika berpikirnya?,” ujarnya.
Bahkan, Ipung meminta Kapolresta Denpasar mempertimbangkan pemeriksaan kejiwaan terhadap Reiner.
Ipung mengklaim persoalan pemeriksaan psikiater kepada pelapor pernah terungkap dalam persidangan perceraian melalui keterangan saksi dari orangtua kandung RSL.
Dalam kesempatan tersebut, Ipung turut mempersoalkan proses penyidikan, khususnya terkait penerimaan dan pertimbangan alat bukti yang diajukan pihaknya.
Ipung mengungkapkan, saat mendampingi KC menjalani pemeriksaan BAP pada 8 September 2026, pihaknya sempat bermaksud menyerahkan sejumlah alat bukti kepada penyidik Unit VI/PPA Polresta Denpasar.
Namun, menurut Ipung, Kanit Unit VI/PPA AKP Ni Luh Putu Mega Melinda menyarankan agar alat bukti tersebut disampaikan langsung kepada Kapolresta Denpasar untuk selanjutnya didisposisikan kepada penyidik.
“Saat itu, kami ingin menyerahkan beberapa alat bukti surat, namun ditolak oleh ibu Kanit dengan mengatakan: “Jika punya alat bukti yang mau di ajukan, silahkan ajukan ke Kapolresta langsung nanti Kapolresta akan disposisikan ke kami. Berdasarkan hal tersebut diatas kami ajukan Alat Bukti Surat Tahap III (Tiga) kehadapan Bapak Kapolresta Denpasar,” kata Ipung.
Ipung mengaku telah menyerahkan lebih dari 30 alat bukti, tetapi mempertanyakan keberadaan dan pertimbangan penyidik terhadap dokumen-dokumen tersebut.
Ipung juga menyinggung persidangan praperadilan yang menurutnya mengungkap perbedaan pandangan mengenai kewenangan penyidik dalam menggunakan alat bukti dari pihak terlapor atau tersangka.
Ipung mengkritik pernyataan penyidik dalam duplik yang menyebut penggunaan alat bukti merupakan kewenangan penyidik, bukan kewajiban.
Menurut Ipung, penyidikan seharusnya tidak hanya bertumpu pada keterangan pelapor, saksi-saksi pelapor, maupun ahli yang diajukan pelapor, tetapi juga harus mempertimbangkan bukti dan saksi yang menguntungkan pihak terlapor atau tersangka.
Selain KC, Ipung juga mempertanyakan penetapan Liem Jen Lie (LJL) sebagai tersangka. Ia menyebut masalah kliennya tersebut, karena menjadi penjamin ketika KC menjalani persalinan di Rumah Sakit Prima Medika.
Padahal, menurut Ipung, berdasarkan SOP rumah sakit, seseorang berusia di atas 21 tahun dapat menjadi penjamin bagi dirinya sendiri.
Ipung mengaku telah menyerahkan dokumen terkait ketentuan tersebut kepada penyidik, tetapi tidak mendapatkan pertimbangan sebagaimana diharapkan.
Minta Gelar Perkara Khusus
Atas berbagai persoalan tersebut, Ipung meminta Kapolresta Denpasar melakukan investigasi terhadap penanganan perkara yang menjerat KC dan LJL.
Ipung juga meminta agar diberikan kesempatan mengajukan gelar perkara khusus atau gelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna memastikan proses hukum berjalan objektif.
Ipung turut mengutip Pasal 55 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pembuktian asal-usul anak melalui akta kelahiran autentik yang dikeluarkan pejabat berwenang.
Menurutnya, keberadaan akta kelahiran yang kini telah diterbitkan menjadi bukti penting untuk membantah tuduhan kepada kliennya.
“Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan, besar harapan kami kepada Bapak selaku Kapolresta Denpasar saat ini berkenan dan sudi kiranya melakukan investigasi terhadap Perkara aquo atau mengizinkan kami untuk memohon melakukan Gelar Perkara khusus atau Gelar Perkara bersama dengan Jaksa Penuntut Umum agar tidak terjadi penyidikan yang sesat kriminalisasi terhadap seseorang,” tegasnya.
Ipung berharap penyerahan alat bukti tahap III tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kapolresta Denpasar dan jajaran penyidik Unit PPA.
Ipung menilai seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penguasaan dokumen perkawinan, penerbitan KTP, pemblokiran akta kelahiran hingga proses penetapan tersangka, perlu diperiksa secara menyeluruh agar perkara tersebut tidak berkembang menjadi proses hukum yang keliru.
“Demikian Alat Bukti Tahap III (Ketiga) yang kami ajukan kehadapan Bapak atas Perintah Ibu Kanit PPA Polresta Denpasar Pada Tanggal 8 September 2026, semoga Alat Bukti diatas bisa membuat bapak dan jajaran bapak untuk bisa menelaah Perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Unit PPA Polresta Denpasar yang syarat dengan Rekayasa, Pemaksaan, By Desain dan syarat dengan Pesanan-Pesanan tertentu Demi Kepentingan yang lebih Besar yaitu balas dendam,” pungkasnya.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna




