Jbm.co.id-DENPASAR | Dugaan praktek mafia tanah di Kabupaten Badung memasuki babak serius. Kuasa hukum Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., mengungkapkan telah melaporkan tiga pihak dugaan penerbitan dokumen dan sertifikat tanah yang dipersoalkan keabsahannya.
Dr. Rizal Akbar menyoroti tiga nama dalam laporan tersebut, masing-masing berinisial Dr. IWS, yang disebut sebagai Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), IWS yang disebut sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung serta IMK, yang disebut sebagai Kepala Desa Ungasan.
Demikian disampaikan Kuasa Hukum Pelapor Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., saat memberikan keterangan pers di Denpasar, Senin (9/11/2026).
Dr. Rizal Akbar menyampaikan dugaan adanya persoalan serius dalam proses administrasi pertanahan, mulai dari penerbitan surat keterangan sporadik hingga proses penerbitan sertifikat yang dinilai perlu diuji secara hukum.
BPN Dipertanyakan, Sertifikat Diduga Bermasalah
Dr. Rizal Akbar mengarahkan sorotan utama pada proses penerbitan sertifikat tanah, karena diduga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya.
Kuasa Hukum Dr. Rizal Akbar juga mempertanyakan mekanisme verifikasi dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama terkait permohonan sertifikat yang menurut pihaknya tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap diproses.
“Pertanyaan saya, kenapa terdapat permohonan penerbitan sertifikat yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap diproses? Padahal, kewenangan penerbitan sertifikat berada pada BPN,” ungkapnya.
Selain itu, persoalan juga dikaitkan dengan penerbitan surat keterangan sporadik oleh pihak desa. Kuasa Hukum mempertanyakan dasar penerbitan dokumen tersebut kepada seseorang yang menurut klaim pihaknya tidak menguasai secara fisik bidang tanah yang dimaksud.
Menurutnya, keterangan mengenai penguasaan fisik tanah semestinya menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan sebelum dokumen diterbitkan.
Klaim Punya Bukti, Cek Objek Tanah Lewat Sentuh Tanahku
Untuk mendukung laporan tersebut, Dr. Rizal Akbar mengaku telah melakukan pengecekan objek tanah menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian ATR/BPN.
Pengecekan itu disebut dilakukan dengan mencocokkan informasi pertanahan berdasarkan data dan lokasi objek yang dipersoalkan.
Dr. Rizal Akbar juga mengaku telah mendatangi lokasi, mengambil dokumentasi foto, serta melakukan pencocokan informasi untuk memastikan status dan data pertanahan yang menjadi persoalan.
Namun, pembuktian dugaan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan dokumen asli, riwayat administrasi pertanahan, dasar penguasaan tanah, serta keterangan seluruh pihak terkait.
Desak Satgas Anti-Mafia Tanah Turun Tangan
Dr. Rizal Akbar menyatakan sebelumnya telah berupaya memperoleh dokumen dan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi, menurut pengakuannya, upaya tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.
Dr. Rizal Akbar mengaku mendapat saran agar persoalan tersebut dibawa ke Satgas Anti-Mafia Tanah untuk ditindaklanjuti.
Pihaknya berharap Satgas Mafia Tanah, termasuk unsur BPN pusat, dapat mengurai dugaan penyimpangan dan membuka akses terhadap informasi yang diperlukan dalam mengungkap persoalan tersebut.
“Ini sudah direspons cukup positif. Kita memang menghadapi orang-orang yang memiliki jabatan luar biasa. Tetapi persoalan seperti ini harus dibuka secara terang,” kata Dr. Rizal Akbar.
Dugaan Pemalsuan Surat hingga Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan
Dalam laporan tersebut, Dr. Rizal Akbar menyebut sejumlah dugaan tindak pidana yang perlu didalami, antara lain pemalsuan surat, penyalahgunaan kewenangan, serta dugaan persekongkolan jahat.
Dr. Rizal Akbar menegaskan, untuk sementara terdapat tiga pihak yang menjadi fokus awal pengaduan. Namun, kemungkinan pengembangan perkara maupun penambahan pihak lain sepenuhnya menjadi kewenangan penyelidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
“Untuk sementara tiga orang dulu. Dugaan pemalsuan surat, penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan jahat, dan nanti pengembangan pasal-pasalnya tentu menjadi kewenangan pihak penyelidik,” tegasnya.
Ujian Transparansi Administrasi Pertanahan
Persoalan ini kembali menempatkan tata kelola administrasi pertanahan dibawah sorotan publik.
Keabsahan sertifikat tidak hanya berkaitan dengan produk akhir administrasi negara, tetapi juga dasar penguasaan tanah, riwayat dokumen, proses verifikasi, hingga prosedur penerbitannya.
Apabila dugaan penyimpangan terbukti, persoalan tersebut berpotensi menyentuh integritas sistem administrasi pertanahan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat.
Kini, tindak lanjut Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satgas Anti-Mafia Tanah menjadi perhatian untuk menguji dugaan yang disampaikan Kuasa Hukum Dr. Rizal Akbar.
Disisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak memberikan klarifikasi maupun hak jawab.
Laporan dan dugaan yang disampaikan belum merupakan bukti kesalahan ataupun penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.
Pembuktian atas dugaan tersebut harus dilakukan melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Catatan: Redaksi berupaya melengkapi konfirmasi dari tiga pihak yang disebut, BPN Badung dan aparat penerima laporan untuk menjaga prinsip keberimbangan serta akurasi pemberitaan.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
