Jbm.co.id-DENPASAR | Polemik sengketa tanah di Ungasan kembali mendapat sorotan publik.
Lokasi sengketa berada di Jalan Pantai Balangan/ Jalan Tundun Penyu, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berbatasan langsung dengan Bali Pecatu Graha.
Objek tanah seluas kurang lebih 19 hektar ini merupakan tanah dana bukti (tanah negara) atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Tingkat I Bali.
“Ada 19 penggarap sedang menggarap lahan tersebut dan terbagi menjadi dua bagian oleh jalan, yaitu sebelah selatan dan sebelah utara jalan,” kata Kuasa Hukum Pelapor Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., dari Kantor Akbar Law Firm., saat memberikan keterangan pers di Denpasar, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Dr. Rizal Akbar membeberkan, sebelah selatan jalan seluas 12 hektar dikuasai oleh 17 orang penggarap dan sebelah utara jalan seluas 7 hektar dikuasai secara turun-temurun oleh 7 orang Klien Pelapor yang telah memiliki bangunan, rumah, fasilitas penampungan air, serta dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pembayaran pajak.
Menyikapi hal tersebut, Kuasa Hukum Pelapor Kuasa Hukum Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., mengadukan sejumlah pihak, diantaranya Anggota Komisi III DPR RI dan mantan anggota DPD RI dua kali berinisial Dr. IWS, Kepala Kantor Agraria/BPN Kabupaten Badung saat itu berinisial IWS dan Kepala Desa Ungasan berinisial IMK.
Pengaduan dan laporan resmi telah dilayangkan ke berbagai instansi, seperti Kementerian BPN, Satgas Anti-Mafia Tanah, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Polda Bali, Bareskrim Polri hingga Kejaksaan Agung.
Riwayat Hukum & Putusan PTUN
Lebih lanjut, Dr. Rizal Akbar menyatakan pada tahun 2000, Dr. IWS yang saat itu berprofesi sebagai pengacara pernah menggugat pihak Pemprov Bali melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas nama para penggarap di sebelah selatan jalan.
Putusan PTUN tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak tahun 2003, dengan amar putusan memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk memproses sertifikat.
“Kendati demikian, proses lanjutan atas putusan tersebut baru diajukan kembali sekitar 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2023,” kata Dr. Rizal Akbar.
Dugaan Pemalsuan Dokumen & 35 Sertifikat
Lebih lanjut, Dr. Rizal Akbar menambahkan saat BPN melakukan pemeriksaan lapangan untuk memproses permohonan tersebut, petugas mendapati bahwa lahan seluas 7 hektar di sebelah utara telah dihuni dan dikuasai secara fisik oleh klien pelapor, sehingga proses sertifikasi sempat terkendala.
Pelapor menduga terjadi tekanan kepada Kepala Desa Ungasan berinisial IMK untuk menerbitkan surat keterangan penguasaan fisik (sporadik), yang kemudian berujung pada terbitnya 35 sertifikat diatas lahan seluas 19 hektar tersebut.
Untuk itu, pihak Pelapor meyakini sertifikat tersebut cacat hukum dan palsu, dengan alasan, bahwa secara fisik dan administratif perpajakan (SPPT), lahan di sebelah utara dikuasai oleh klien pelapor.
Sementara itu, Dr. Rizal Akbar menilai pihak penerbit sertifikat (BPN) tidak pernah turun langsung melakukan pengukuran ke lapangan.
“Pihak BPN selaku penerbit sertifikat diduga menerbitkan peta bidang tanpa melakukan pengecekan atau pengukuran langsung ke lapangan ke pihak yang menguasai fisik tanah,” kata Dr. Rizal Akbar.
Kemudian, pihak Pelapor melalui Kuasa Hukum Dr. Rizal Akbar membawa masalah ini ke ranah hukum, karena merasa dirugikan atas terbitnya 35 sertifikat yang dinilai tidak sah dan melanggar hak penguasaan fisik kliennya.
Tak hanya itu, Dr. Rizal Akbar telah melaporkan kasus dugaan pemalsuan sertifikat dan pelanggaran etika ini ke Polda Bali, Satgas Anti-Mafia Tanah, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung hingga BKD/Dispenda.
“Kami bawa masalah ini ke ranah hukum pidana melalui laporan resmi di Polda Bali dan Satgas Anti-Mafia Tanah,” kata Dr. Rizal Akbar.
Dr. Rizal Akbar juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran etika profesi dan penyalahgunaan pengaruh dalam proses penerbitan dokumen pertanahan tersebut.
“Kasus ini masih dalam proses penanganan hukum lebih lanjut untuk menguji keabsahan dokumen serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan tersebut masih merupakan keterangan dan klaim pihak pelapor yang perlu diuji melalui proses hukum. Keabsahan 35 sertifikat, prosedur penerbitannya, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari instansi berwenang maupun pihak terkait.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
