Imigrasi Denpasar Catat Predikat Sangat Baik Ombudsman RI Komitmen Bebas Maladministrasi
Jbm.co.id-DENPASAR | Kualitas pelayanan publik di sektor keimigrasian Bali kembali mendapat pengakuan nasional.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar meraih predikat Sangat Baik dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan penyampaian opini Ombudsman RI atas penilaian di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Provinsi Bali yang berlangsung di Aula Balai Pemasyarakatan Denpasar, Kamis, 12 Pebruari 2026.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Jemsly Hutabarat, menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip independensi, non-diskriminasi, tidak memihak, serta bebas dari pungutan biaya yang tidak semestinya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengky Ratna, menyampaikan bahwa penilaian Ombudsman RI menjadi masukan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada bidang keimigrasian.
Evaluasi berkelanjutan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan internal serta mendorong seluruh satuan kerja meningkatkan capaian pelayanan di tahun-tahun mendatang.
Kebanggaan atas capaian tersebut juga disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, yang mengapresiasi dedikasi jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri pimpinan tinggi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Bali serta para kepala unit pelaksana teknis imigrasi se-Bali.
Momentum tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mencegah maladministrasi sekaligus memperkuat budaya pelayanan berintegritas.
Berdasarkan hasil penilaian Opini Ombudsman Tahun 2025, capaian predikat Sangat Baik menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di Provinsi Bali. (red).
