Gung Cok Pertanyakan Kinerja Pertamina Berpotensi Rusak Pariwisata Bali saat Stok Diklaim Aman, tapi Antrean BBM Mengular hingga Berjam-Jam

Jbm.co.id-JAKARTA |  Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mendapat sorotan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, yang akrab disapa Gung Cok.

Gung Cok menilai persoalan BBM yang dikeluhkan masyarakat selama sepekan terakhir, terutama dalam tiga hari terakhir, berpotensi merusak citra pariwisata Bali. Kondisi tersebut juga dirasakan wisatawan mancanegara (WNA) yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Menurut Gung Cok, sulitnya memperoleh BBM dapat menghambat upaya mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali. Sebab, gangguan pasokan BBM berdampak langsung atas mobilitas wisatawan dan operasional industri pariwisata.

“Kalau BBM di Bali seperti ini kan juga merusak ini perhelatannya otomatis industri pariwisata juga bisa hancur juga karena tamu-tamu asing yang datang ke Bali itu juga dampak juga sangat dirugikan,” kata Gung Cok yang juga Wakil Ketua Umum (WKU) Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Kadin Bali di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Gung Cok menjelaskan, wisatawan yang datang ke Bali umumnya telah memiliki jadwal perjalanan yang terencana. Namun, kelangkaan BBM membuat mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di SPBU, bahkan berisiko tidak mendapatkan bahan bakar.

“Wisatawan itu sudah punya terjadwal dan terukur, jadi hari ini dia tur ke sini, hari ini dia tur ke sini sehingga dia merasa dirugikan. Nah, itu dampaknya di pariwisata,” bebernya.

Dampak serupa, lanjut dia, juga berpotensi mengganggu operasional hotel dan penginapan. Pelayanan kepada wisatawan bisa tidak berjalan maksimal apabila pekerja pariwisata terkendala mendapatkan BBM untuk menunjang mobilitas mereka.

“Ini yang saya sampaikan dampak sangat-sangat buruk sekali, karena kan Bali itu kecil sekali, pulau kecil sekali, harusnya lebih gampang mengukur dan melihat stok dari BBM yang beda dengan dengan pulau-pulau di Indonesia yang lebih besar yang lebih padat penduduknya,” herannya.

Gung Cok menilai, kondisi tersebut semestinya dapat diantisipasi karena Bali merupakan pulau yang relatif kecil sehingga kebutuhan dan distribusi BBM seharusnya lebih mudah dipetakan.

Gung Cok mengaku tidak akan menyoroti kinerja manajemen Pertamina di Bali secara tajam, apabila kelangkaan BBM juga terjadi secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan pengamatannya saat berada di Jakarta, persoalan serupa tidak terlihat meskipun aktivitas dan kepadatan kendaraan di wilayah tersebut jauh lebih tinggi.

Ditengah pernyataan bahwa stok BBM dalam kondisi aman, kenyataan di lapangan justru menunjukkan masyarakat masih kesulitan memperoleh bahan bakar dan harus mengantre selama berjam-jam.

Oleh karena itu, Gung Cok mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam memperhitungkan kebutuhan BBM di Bali, termasuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan permintaan.

Menurutnya, Pertamina telah puluhan tahun menangani distribusi BBM sehingga semestinya memiliki kajian dan data komprehensif mengenai kebutuhan bahan bakar berdasarkan jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat.

Gung Cok menegaskan, perhitungan kebutuhan BBM seharusnya dapat dilakukan secara terukur, mulai dari kendaraan roda dua, roda empat, bus hingga truk besar yang beroperasi di Bali.

“Berapa pasokan diperlukan, dengan jumlah roda empat, roda dua, bus, tronton yang sudah berlangsung puluhan tahun,” tegasnya.

Gung Cok juga menyayangkan langkah penanganan yang dinilainya baru terlihat, setelah kelangkaan BBM memicu keresahan masyarakat dan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Gung Cok merasa heran karena persoalan tersebut turut dikaitkan dengan Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Menurut Gung Cok, persoalan yang terjadi di Bali seharusnya dilihat dari aspek kesiapan pasokan dan distribusi BBM, bukan diarahkan kepada figur atau menteri tertentu.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi alasan kuat bagi Pertamina di Bali untuk menjelaskan penyebab gangguan distribusi sekaligus memastikan kebutuhan BBM masyarakat dan sektor pariwisata segera terpenuhi.

“Kinerja Pertamina Bali pantas dipertanyakan. Jangan dikaitkan dengan menteri tertentu,” pungkasnya.

Editor: Putu Wiguna