Sekda Bali Dorong Kolaborasi Hadapi Tantangan Pariwisata, Okupansi Hotel Turun Ditengah Lonjakan Kunjungan Wisatawan
Jbm.co.id-DENPASAR | Sektor pariwisata Bali tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik yang berasal dari dinamika internal maupun pengaruh eksternal global. Kondisi ini dinilai tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menegaskan bahwa pola kerja kolaboratif menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali di tengah berbagai tekanan yang dihadapi saat ini.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025-2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat, 23 Januari 2026.
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan, komunikasi berkelanjutan, serta penyamaan visi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berkelanjutan.
Menurutnya, pariwisata tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kunjungan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, mengungkapkan adanya fenomena penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang tahun 2025, meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Bali terus menunjukkan tren peningkatan.
“Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” kata Cok Ace.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai anomali dalam struktur pariwisata Bali.
Peningkatan kunjungan wisatawan tidak berbanding lurus dengan kinerja hotel maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi ini dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Bali yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.
“Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya.
Cok Ace menambahkan, penurunan okupansi hotel pada bulan Januari merupakan pola musiman yang hampir terjadi setiap tahun dan tidak berkaitan langsung dengan faktor cuaca ekstrem.
Ia menegaskan bahwa kondisi cuaca buruk merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Bali.
Selain faktor musiman, PHRI Bali juga menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan akomodasi ilegal tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel yang telah terdata secara legal.
“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” paparnya.
Untuk itu, PHRI Bali mendorong penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi sebagai landasan penyusunan kebijakan ke depan, termasuk dalam menentukan kebutuhan dan kapasitas akomodasi di Bali.
“Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih memerlukan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan,” pungkasnya.
Melalui sinergi kebijakan yang lebih solid antara pemerintah dan pelaku industri, PHRI Bali berharap pertumbuhan pariwisata Bali dapat berjalan lebih sehat, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi industri dan kesejahteraan masyarakat Bali. (red).
