UMP Bali-Jakarta Timpang Dikritisi, Mulia-PAS Komit Tak Jejali Himbauan Tanpa Solusi Nyata
Jbm.co.id-BADUNG | Persoalan ketimpangan Upah Minimum Provinsi (UMP) antara Bali dan Jakarta mengemuka, saat Debat Publik Ketiga Pilgub Bali 2024 yang mengangkat tema Ngardi Bali Santi lan Jagadhita.
Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan I Putu Agus Suradnyana (PAS) atau disebut Mulia-PAS mengkritisi isu UMP Bali sebagai salah satu tantangan utama yang memerlukan solusi strategis dan nyata.
De Gadjah menyampaikan, bahwa kesenjangan UMP ini sudah berlangsung lama dan perlu perhatian serius.
Tak hanya itu, lanjutnya disoroti perbandingan UMP Bali dengan Jakarta, pada 2019 UMP Bali hanya Rp2,2 juta, sedangkan Jakarta mencapai Rp3,9 juta.
Selisih ini semakin melebar pada 2023, dengan UMP Bali berada di angka Rp2,7 juta, sementara Jakarta mencapai Rp4,9 juta.
“Kesenjangan ini sangat jauh dan menjadi cerminan penting bahwa ada langkah besar yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bali,” kata De Gadjah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pasangan bernomor urut 1 Mulia-PAS menawarkan berbagai program yang fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja.
Paslon Mulia-PAS ini mengusulkan peningkatan pendidikan vokasi dengan menyediakan pelatihan yang relevan, sertifikasi, dan literasi teknologi bagi para pekerja di Bali.
Selain itu, Mulia-PAS juga akan mengadakan job fair secara rutin, bekerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, dan pihak swasta untuk memperluas akses kerja bagi masyarakat.
Kesejahteraan pekerja menjadi prioritas utama dalam visi mereka.
Mulia-PAS berkomitmen untuk mendorong peningkatan UMP yang sejalan dengan kebutuhan hidup layak serta menyediakan jaminan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kerja.
“Kami juga memberikan perhatian khusus kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, baik yang akan berangkat ke luar negeri maupun yang kembali ke tanah air,” terangnya.
Bahkan, Mulia-PAS siap memberikan pelatihan, mempermudah izin usaha hingga menyediakan bantuan permodalan bagi para PMI yang ingin membangun usaha di Bali.
Dalam bidang pembangunan sosial, Mulia-PAS menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif tanpa diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan kaum marginal.
Salah satu program unggulan yang diusung adalah pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak berstandar internasional, yang dilengkapi dengan layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik.
“Kami Mulia-PAS juga memfokuskan perhatian pada pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi sejak dini, serta pembangunan taman bermain yang edukatif dan terjangkau bagi anak-anak,” paparnya
Selain itu, transformasi digital juga menjadi salah satu prioritas Mulia-PAS, yang merancang sistem pelayanan publik berbasis teknologi yang aman, presisi dan efektif.
Pelayanan satu pintu secara daring akan mempermudah masyarakat mengakses layanan, bahkan di daerah terpencil yang selama ini mengalami blank spot.
“Sistem ini juga akan terhubung secara langsung dengan pemerintah provinsi, memungkinkan monitoring secara real-time oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali,” paparnya.
Mulia-PAS menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya memberi imbauan tanpa solusi nyata.
“Kami hadir untuk mendampingi dan bersama-sama mencari solusi secara gotong-royong. Pemerintah harus menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, sekaligus membantu mengatasi persoalan yang ada,” terangnya.
Dengan visi “Bali Dwipa Jaya Menuju Indonesia Maju”, Mulia-PAS optimistis dapat membawa perubahan signifikan bagi Bali, baik dari segi kesejahteraan, pembangunan, hingga digitalisasi.
“Kami percaya bahwa solusi konkret dan kebijakan yang inklusif adalah kunci untuk mewujudkan Bali yang lebih maju dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat,” tutupnya. (red/tim).
