Tak Dijejali Himbauan Tanpa Solusi Nyata, Mulia-PAS Komit Perjuangkan UMP Bali Setara Jakarta

Jbm.co.id-BADUNG | Tantangan Bali kedepan terkait masalah pengangguran, angkatan tenaga kerja baru, daya saing dan bonus demografi.

Disebutkan, bahwa masalah pengangguran di Bali disebabkan dua hal, yaitu minimnya lapangan pekerjaan dan kualitas SDM masyarakat Bali.

Oleh karena itu, Mulia-PAS telah menyusun beberapa program yang bisa mengurangi pengangguran meliputi meningkatkan pendidikan dan pelatihan buat masyarakat Bali yang berbasis keterampilan abad 21 melalui revitalisasi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan pasar.

Untuk itu, dilakukan pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan untuk mendukung transformasi digital serta membantu sertifikasi kompetensi.

Selain itu, Mulia-PAS juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mengembangkan program kewirausahaan mandiri melalui peningkatan investasi dan insfratruktur, untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Demikian terungkap, saat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024 Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) menjawab penajaman visi misi dan program sub tema tentang Isu Ketenagakerjaan di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu, 20 November 2024.

“Reformasi ketenagakerjaan dan bursa kerja serta menciptakan peraturan yang fleksibel terhadap pekerja dan dunia usaha,” terangnya.

Menyikapi hal tersebut, ada 3 hal yang dilaksanakan Mulia-PAS meliputi peningkatan kualitas pekerja, aksesibilitas pekerja dan kesejahteraan pekerja dengan peningkatan UMP, peningkatan jaminan kesehatan, keamanan dan kenyamanan bekerja.

“Pengembangan platfrom digital dan mempertahankan serta mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja,” ungkapnya.

Menariknya, Mulia-PAS juga berkomitmen membentuk 1.000 start up yang berbasis UMKM buat generasi muda milenial pada umumnya.

“Kami juga mendorong program padat karya di desa-desa dengan program Simantri Plus dan Gerbangsadu. Peluang kerja luar negeri dari PMI, yang kerja diluar negeri kami bantu dengan program keberangkatan saat balik ke Bali, yang ingin jadi entrepreneur kami bantu dengan modal usaha serta dimudahkan perizinannya,” kata De Gadjah.

Tak hanya itu, Mulia-PAS juga menyoroti program Turyupada Tower yang disebut membuka lapangan kerja baru, tapi jangan sampai mengurangi kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat Bali, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain-lainnya.

Untuk mengurangi pengangguran disebutkan akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kualifikasi pendidikan serta produktivitas tenaga kerja.

“Seandainya program-program Bapak Koster dilaksanakan lima tahun lalu, saya rasa pengangguran tidak akan ada dan semua masyarakat Bali akan bekerja, tentunya kehidupan masyarakat Bali akan layak dan sejahtera,” terangnya.

Bahkan, ditegaskan kembali, bahwa jangan sampai apa yang menjadi program itu hanya janji-janji belaka, yang membuat rakyat Bali akan dibodohi dengan program-program tersebut.

“Yang pasti, kami ingin kerja nyata dan masyarakat juga ingin sesuatu yang pasti, jelas dan real,” urainya.

Apalagi, Mulia-PAS menyoroti kenaikan UMP Bali sangat minim di era kepemimpinan Wayan Koster dibandingkan UMP Provinsi lainnya, seperti Jakarta. Sementara, kebutuhan tingkat para pekerja di Bali semakin tinggi.

Bahkan, Mulia-PAS mempertanyakan cara masyarakat Bali bisa membiayai kehidupan 4 anak, jika dikaitkan dengan himbauan Koster, agar masyarakat Bali menjalankan KB Bali 4 anak.

Atas hal tersebut, Wayan Koster menjelaskan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tidak bisa ditentukan sembarangan, yang berdasarkan peraturan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali.

“Jadi, yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan UMP Rp 2,8 juta perbulan itu sudah maksimal. Dengan demikian, persoalan UMP Bali sebenarnya sudah tidak ada masalah, karena itu sudah menjadi patokan yang paling tinggi,” kata Wayan Koster.

Sebagai pendamping Koster, Giri Prasta menambahkan UMP Bali itu diluar dari regulasi yang harus diikuti berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Hal itu juga ada persetujuan antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja, ini juga harus bisa dilakukan, agar hal-hal ini tidak keluar dari regulasi,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Mulia-PAS memperjuangkan hal-hal terbaik, yang berkoordinasi dengan pihak swasta, masyarakat pekerja dan lainnya untuk berkomitmen meningkatkan UMP Bali setara Jakarta.

Patut diketahui, UMP Bali dibandingkan dengan Jakarta pada tahun 2019 yaitu Rp 2.297.969, sedangkan Jakarta Rp 3.940.973. Pada 2023, UMP Bali Rp 2.713.672, sedangkan Jakarta Rp 4.901.798.

“Menjadi fatal, UMP Bali sangat jauh dari standar kebutuhan dasar. Bahkan rentang kenaikan UMP Jakarta semakin jauh dari 2019 sampai 2023,” kata Muliawan Arya atau yang akrab di sapa De Gadjah.

Bahkan, disebutkan setiap tahun terdapat kesenjangan semakin besar dan para pekerja semakin stres. Ditambah lagi, himbauan Koster KB 4 anak.

“Kedepan, kami akan berusaha mendekatkan jarak UMP Bali hingga setara dengan Jakarta,” jelasnya.

Tak hanya itu, Mulia-PAS sangat menyesalkan perempuan di areal lingkungan kerja Provinsi Bali tidak mendapatkan karier yang baik.

Terbukti, di Pemprov Bali sangat minim jabatan eselon dua dan jabatan strategis lainnya diberikan kepada kaum perempuan.

Kedepan, jika Mulia-PAS dipercaya memimpin Bali, maka dipastikan menerapkan afirmasi kaum perempuan hingga mendukung kaum perempuan berkarier di Pemprov Bali.

Terlebih lagi, Mulia-PAS berkomitmen tidak ada lagi isu-isu profesi MC perempuan dilecehkan di Pemprov Bali, yang telah viral dan menjadi isu nasional yang sangat memalukan.

“Dimana perempuan dimuliakan disana kemakmuran akan tercipta. Dimana perempuan dihina maka kehancuran akan terjadi. Semoga kaum perempuan dimuliakan di Pemprov Bali, Defisit Anggaran berkurang dan hutang PEN terlunasi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mulia-PAS berkomitmen tidak akan menjejali masyarakat dengan berbagai himbauan tanpa solusi nyata, dikarenakan Mulia-PAS hadir mendampingi dan mengatasi bersama-sama secara gotong royong.

“Pemerintah harus hadir sebagai pengayom, pelindung dan sekaligus membantu mencarikan solusi. Apalagi, materi yang dibahas dalam debat kali ini adalah hal yang mendasar sesuai Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutupnya. (ace).