Petani Kecewa, Proyek Irigasi Rp137 Miliar di Bangli Dinilai Tidak Jawab Kebutuhan Subak
Jbm.co.id-BANGLI | Proyek rehabilitasi jaringan irigasi senilai Rp137,3 miliar di kawasan Subak Tampuagan, Kabupaten Bangli, menuai sorotan tajam.
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menilai pelaksanaan proyek diduga tidak maksimal dan berpotensi mubazir karena sejumlah titik prioritas petani justru belum tersentuh perbaikan.
Proyek tersebut merupakan bagian dari paket Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah daerah di wilayah BWS Bali Penida Paket 1 Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp137.368.982.000.
Sorotan itu muncul saat Suastika melakukan inspeksi lapangan di wilayah Subak Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Sabtu, 9 Mei 2026.
Dalam peninjauan tersebut, ia menemukan pekerjaan dilakukan secara parsial di beberapa titik yang dinilai kurang berdampak langsung terhadap kebutuhan petani.
“Proyek irigasi seharusnya dikerjakan menyeluruh dari hulu ke hilir. Kalau hanya sebagian yang dibenahi, manfaatnya tidak akan dirasakan maksimal oleh petani,” tegas Suastika.
Ia menilai alasan medan sulit dan lokasi pekerjaan yang jauh tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan titik-titik vital proyek. Menurutnya, seluruh biaya operasional dan distribusi material sudah termasuk dalam komponen anggaran pekerjaan.
Selain itu, kualitas konstruksi turut menjadi perhatian DPRD. Beberapa dinding saluran tersier berbahan beton disebut terlihat tidak kokoh dan diduga dikerjakan asal-asalan. Pembuatan senderan beton permanen pada saluran kecil yang hanya mengairi sebagian kecil sawah di bagian hilir juga dipertanyakan.
“Keberadaan senderan di lokasi yang mudah dilihat publik memunculkan kesan seolah proyek berjalan baik, padahal kebutuhan utama petani belum ditangani,” ujarnya.
Kelihan Subak Tampuwagan Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, I Ketut Sirka, mengaku kecewa terhadap hasil pekerjaan proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut. Menurutnya, bantuan pemerintah yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan kekecewaan karena kualitas pekerjaan dinilai amburadul.
“Sepatutnya kami senang mendapat bantuan, tetapi kenyataannya pekerjaan yang dilakukan justru mengecewakan,” terangnya.
Perwakilan petani Subak Tampuagan Tempek Tabunan juga menyampaikan bahwa kebutuhan utama petani sebenarnya adalah perbaikan terowongan rusak yang selama ini menghambat distribusi air ke area persawahan di bagian belakang. Namun hingga kini, titik tersebut belum tersentuh pengerjaan.
“Terowongan rusak itu menyebabkan air tidak bisa sampai ke sawah bagian belakang. Itu prioritas kami, tapi sampai sekarang belum diperbaiki,” ungkap salah satu perwakilan petani.
Kekecewaan serupa disampaikan warga anggota subak, Ida Bagus Kartika. Ia menilai proyek pembetonan dilakukan asal-asalan dan tidak sesuai harapan masyarakat.
Saat dimintai keterangan terkait pelaksana proyek, mandor di lokasi hanya menyebut nama rekanan dengan singkatan APS tanpa dapat menunjukkan dokumen resmi penetapan pemenang proyek. Mandor tersebut juga menyebut pekerjaan yang dilakukan merupakan kegiatan pemeliharaan, meski proyek tercatat sebagai pekerjaan Tahun Anggaran 2025 yang belum rampung.
Diketahui, proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Bali, meliputi Kabupaten Jembrana, Buleleng, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Klungkung dengan luas layanan mencapai 3.128,85 hektare. Pemenang proyek tercatat adalah PT Hutama Karya.
Menanggapi berbagai temuan di lapangan, Ketua DPRD Bangli memastikan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap rekanan APS serta menelusuri kesesuaian pelaksanaan proyek dengan kontrak pekerjaan.
“Kami akan memeriksa kembali proses pemilihan rekanan dan memastikan tidak ada praktik yang menyalahi aturan,” tegas Suastika.
Ia juga meminta pihak pelaksana segera memberikan klarifikasi dan menuntaskan pekerjaan yang dinilai belum sesuai kebutuhan utama petani serta subak di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kabid PU Perairan Pak Dede Bangli ditanya media tidak mengetahui masalah proyek. Bahkan tidak pernah ada kordinasi terkait proyek tersebut sudah jalan hingga terjadi proyek yang mubazir yang dikatakan Ketua DPRD Bangli. (s kt rcn).
