Sinergi Kemenkum Bali dan HAKAN Permudah Administrasi Warga Perkawinan Campuran
Jbm.co.id-DENPASAR | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Harapan Keluarga Antar Negara (DPD HAKAN) Bali dalam rangka memperkuat sinergi layanan kewarganegaraan, bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Bali.
Pertemuan ini menjadi wadah dialog terkait isu kewarganegaraan ganda, proses permohonan, serta tantangan administrasi yang dihadapi masyarakat pelaku perkawinan campuran.
Audiensi ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, serta didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Agenda pertemuan mencakup perkenalan resmi organisasi HAKAN sekaligus pembahasan mendalam mengenai dinamika Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dalam menentukan kewarganegaraan serta kendala birokrasi yang masih menjadi hambatan.
Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, memberikan apresiasi atas inisiatif HAKAN dalam menjembatani aspirasi pelaku perkawinan campuran.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dan kehadiran rekan-rekan dari HAKAN. Sinergi ini diperlukan karena permasalahan kewarganegaraan, khususnya pada perkawinan campuran, memiliki dinamika yang kompleks. Kami terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama demi kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Kakanwil Eem Nurmanah.
Ketua DPD HAKAN Bali, Melany Dian Risiyantie, menyampaikan dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Pada kesempatan tersebut, HAKAN menyerahkan daftar inventarisasi permasalahan ABG untuk dikoordinasikan bersama pemerintah.
Ia memastikan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum bagi keluarga antarnegara. Pemerintah juga diharapkan terus menghadirkan kemudahan proses pemilihan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran sesuai aturan yang berlaku. (red).
