Rapimda KPU Bali Dorong Digitalisasi dan Pelayanan Publik Lebih Efektif
Jbm.co.id-DENPASAR | KPU Provinsi Bali menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) untuk memperkuat sinergi kebijakan dan program kerja dalam mendukung efisiensi anggaran serta pencapaian target kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali di Ruang Rapat KPU Kabupaten Badung, Selasa, 19 Mei 2026.
Rapimda dihadiri jajaran KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Bali.
Ketua KPU Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, menyampaikan apresiasi atas penunjukan KPU Badung sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan meski berada di tengah keterbatasan anggaran.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan capaian kinerja KPU,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menjelaskan bahwa Rapimda merupakan tindak lanjut dari Rapimnas KPU RI yang berfokus pada penguatan sinergi, efisiensi anggaran, serta kolaborasi dengan berbagai stakeholder.
Dalam kesempatan itu, Lidartawan juga menyampaikan peluncuran Hari Ulang Tahun KPU yang diperingati setiap 7 November. Selain itu, penguatan budaya kerja melalui Mars KPU turut menjadi bagian dari agenda internal kelembagaan.
Rapimda kali ini juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Bali, Ida Bagus Alit Ambara Pidada. Ia membawakan materi terkait pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya komitmen bersama, penguatan integritas, inovasi pelayanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui enam area perubahan pembangunan ZI.
Selain membahas penguatan kelembagaan, Rapimda juga menjadi momentum peluncuran aplikasi “Sinar KPU Bali V2”. Aplikasi tersebut merupakan inovasi digital dalam pengelolaan arsip dan tata kelola administrasi di lingkungan KPU Bali.
Pengembangan aplikasi ini diharapkan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
Berbagai isu strategis turut menjadi pembahasan dalam sesi pengarahan jajaran divisi KPU Bali. Mulai dari digitalisasi dan pengelolaan data pemilih, penguatan SPIP dan JDIH, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, hingga strategi pelaksanaan program kerja di tengah efisiensi anggaran.
Tak hanya itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kolaborasi lintas sektor juga menjadi fokus dalam Rapimda tersebut.
Pada penutupan kegiatan, Ketua KPU Provinsi Bali kembali menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kinerja, memperkuat koordinasi, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, inovatif, dan akuntabel. (red).
