BadungBeritaDaerahPariwisataPemerintahanPendidikan

Rapat Kerja Komisi I DPRD Badung Bahas Tenaga PPPK dan Rencana Dibentuk Satpol PP Pariwisata

Jbm.co.id-BADUNG | Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja bersama dengan Kepala Perangkat Daerah di Ruang Rapat Gosana II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 26 September 2023.

Pada Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung I Made Ponda Wirawan didampingi Wakil Ketua II I Wayan Sugita Putra, Sekretaris I I Gusti Ngurah Sudiarsa dan Sekretaris II Yayuk Agustin Lessy serta Anggota Komisi I DPRD Badung Ni Luh Putu Sekarini.

Turut hadir, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) I Gede Wijaya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.

Advertisement
Foto: Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja bersama dengan Kepala Perangkat Daerah di Ruang Rapat Gosana II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 26 September 2023.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung I Made Ponda Wirawan menyampaikan Rapat Kerja tersebut membahas PPPK dan rencana dibentuknya Sat Pol PP Pariwisata.

“Dasar kita melakukan Rapat Kerja, karena kita Wakil Rakyat harus ketahui informasi tentang mekanisme dan kelanjutan PPPK serta formasi dan lain-lainnya. Itulah dasar kami memanggil pihak terkait untuk menjelaskan semuanya bagaimana format yang turun tahun 2023 ini merekrut PPPK,” terangnya.

Menurutnya, perekrutan sebanyak 939 orang guru dan 1.225 orang tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya sebanyak 218 orang.

“Bagaimana kami bisa memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat, khususnya tenaga-tenaga kontrak yang ada selama ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya bisa mengakomodir semua tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Badung untuk dijadikan tenaga PPPK, tetapi tidak keluar dari regulasi yang ada.

“Ini khan sebuah tanggung jawab bersama. Apalagi, kami sebagai Wakil Rakyat wajib mengakomodir semua tenaga kontrak yang ada,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap, mudah-mudahan kedepan diperbolehkan sebuah Pemerintah Daerah melakukan perekrutan kebijakan tersebut lebih dari sekali sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kemampuan keuangan daerah.

“Kita tetap berkoordinasi dengan Kementerian Menpan RB berapa formasi yang diberikan, karena mereka menentukan jumlah formasi. Jadi, data tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Badung itu sudah masuk semua, bahwa dua tahun lalu kita memiliki kurang lebih 10 ribuan tenaga kontrak yang sudah ada di Kabupaten Badung. Bagaimana kita mau bekerja keras untuk mengakomodir semua itu dengan membuatkan rumah-rumahnya bisa dipostkan, baik secara teknis dengan prioritas sekarang tenaga guru dan tenaga kesehatan bisa terserap semuanya dalam PPPK,” tambahnya.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur disana sudah terbentuk Sat Pol PP Pariwisata, sehingga sangat urgen dan penting juga dibentuk Sat Pol PP Pariwisata di Kabupaten Badung.

“Apalagi, perilaku dari WNA atau Warga Negara Asing yang sekarang hadir di Kabupaten Badung khan tidak sama semua. Ada sedikit viral dan lain-lainnya. Hal inilah yang kita antisipasi kedepannya,” sebutnya.

Bahkan, pihaknya segera membentuk Sat Pol PP Pariwisata, sehingga bisa dianggarkan, pada tahun 2024.

“Apa yang menjadi permasalahan selama ini bisa kita antisipasi lebih awal. Kita juga sudah tekankan bagaimana bersinergi dengan Satgas Imigrasi, sehingga kerja Sat Pol PP Pariwisata itu bisa bersinergi dan harmonis. Jadi, tahun 2024 kita kawal semaksimal mungkin,” pungkasnya. (ace).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button