Puspa Negara Usulkan Bentuk Tim Supervisi Khusus dan Minta Atlas Beach Club Bali Buat Pakta Integritas Dinilai Teledor atas Viralnya Visual Dewa Siwa

Jbm.co.id-BADUNG | Atlas Beach Club Bali dinilai teledor atas viralnya visual Dewa Siwa yang meresahkan umat Hindu.

Untuk itu, Atlas Beach Club Bali harus ditindak tegas dengan diberikan Dis Insentif sebagai bentuk Punishment.

Terlebih lagi, pelaksanaan acara sudah berproses sesuai Tugas dan Fungsi atau Tusi melalui skrining dan briefing dengan menghadirkan Tim Visual dibarengi pembagian tugas di tempat masing-masing.

Bahkan, setiap acara hiburan dipastikan ada Tematik Acara per hari itu, sehingga hal tersebut menjadi sorotan utama, sekaligus dipertanyakan peran Public Relation dan General Manager dari sisi pelaksanaan acara tersebut. Mengingat, instruksi pelaksana acara bersumber dari Top Level Management, yang semestinya juga turut bertanggung jawab, lantaran hanya Level Terbawah yang diberhentikan secara mendadak.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung, yang juga Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Badung, Wayan Puspa Negara, saat acara dengar pendapat dengan pihak Atlas Beach Club Bali di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Jumat, 7 Pebruari 2025.

“Kami juga mengelola hiburan sejenis, tapi dalam skala kecil, setiap acara hiburan pasti ada Tematik Acara. Misalkan, besok Tematik Acara seperti ini, yang bertanggung jawab atas acara ini dari atas ke bawah. Saya kasihan juga dengarnya dari Level Terbawah diberhentikan mendadak, tapi hal itu khan tidak berdiri sendiri. Saya belum melihat secara clear tentang pengambilan keputusan, terutama dari Top Level Management, itu tidak bisa dipisah-pisah,” kata Puspa Negara.

Selain itu, Puspa Negara juga meyakini tagline yang menyebutkan investasi sebagai pemicu dan pemacu, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah dengan segala Multi Player Effect.

“Kami apresiasi itu, karena disitu PHR kita sudah masuk, bahkan secara Public Relation, daerah kami Kabupaten Badung yang mendapat khasanah hiburan dari perspektif entertainment,” terangnya.

Meski demikian, Puspa Negara menilai perspektif hiburan atau entertainment itu ada batas-batasnya, yang disekat melalui tata cara etika, tata krama, norma, nilai dan budaya yang harus dihormati.

“Ketika ditayangkan visual Dewa Siwa, apa ada karyawan orang Bali di lokasi, kemudian melebar ke pertanyaan lain, berapa sich Atlas mengakuisisi atau mempekerjakan orang Bali dan tenaga kerja asing serta berapa komposisi SDM dari perspektif lokal, domestik maupun asing,” paparnya.

Dari komposisi SDM tersebut, lanjutnya jika didominasi oleh pihak asing, yang melakukan manajemen suatu acara ditakutkan hal tersebut akan terjadi berulang-ulang, sehingga dianggap hal biasa dan wajar.

“Kita juga minta IMTA atau Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan seterusnya,” kata Puspa Negara.

Selain gangguan psikologis, juga ditemukan pengaduan masyarakat berkaitan dengan desibel suara.

“Jadi, mohon juga hal tersebut diperhatikan, karena hal tersebut akan berdampak pada kondisi Atlas Super Club Bali,” kata Puspa Negara.

Setelah lebih jauh dicermati, bahwa Atlas Beach Club Bali telah memberikan nuansa baru dalam pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung.

“Siapa sich tidak kenal Atlas dan juga menjadi daya tarik tersendiri. Kami apresiasi itu, tapi harus juga dilakukan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi,” ungkapnya.

Jika di kemudian hari, kondisi ini masih ditemukan, yang membuat masyarakat menggerutu, Puspa Negara mengusulkan dibentuk Tim Supervisi Khusus di Atlas Beach Club Bali.

“Kita punya Pol PP Pariwisata, kalau di DKI Jakarta ada Pol PP Intelijen. Jadi, kita berharap ada Tim Supervisi, Monitoring dan Evaluasi yang melakukan kontrol, kurang lebih seperti itu,” tambahnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Puspa Negara juga meminta Atlas Beach Club Bali membuat Pakta Integritas atau Pernyataan yang ditandatangani bersama sebagai komitmen DPRD Badung yang mewakili Rakyat di Kabupaten Badung.

“Kami butuh komitmen Atlas Beach Club Bali untuk membuat Pernyataan Tertulis khusus untuk masyarakat Badung. Kemudian, Pernyataan Tertulis itu dijadikan dokumen. Jika Bapak melanggar di kemudian hari, proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Puspa Negara. (ace).