Program MBG Diduga Bermasalah di Gianyar, GTI Minta Polisi dan Kejaksaan Turun Tangan
Jbm.co.id-GIANYAR | Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gianyar, Bali, mendapat sorotan tajam dari Garda Tipikor Indonesia (GTI) Gianyar dan Laskar Prabowo 08 Gianyar.
Program prioritas pemerintah pusat tersebut dinilai belum berjalan maksimal dan diduga mengalami berbagai kendala yang mengarah pada indikasi permainan sistematis.
Ketua GTI Gianyar yang juga menjabat Ketua Laskar Prabowo 08 Gianyar, Pande Mangku Rata menyebut sejumlah sekolah di Gianyar hingga kini belum sepenuhnya menerima manfaat program MBG. Bahkan, ada sekolah yang sempat menerima bantuan namun kemudian terhenti tanpa penjelasan yang jelas.
“Ini program negara untuk kebutuhan gizi anak-anak, bukan proyek yang boleh dipermainkan. Kalau sampai ada sekolah yang menerima lalu berhenti lagi, publik berhak curiga ada persoalan serius di belakangnya,” kata Pande Mangku Rata, seizin Ketua DPD Prabowo 08 Provinsi Bali, Jumat, 5 Juni 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa hanya dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Ia menduga terdapat persoalan dalam tata kelola, distribusi, hingga kemungkinan adanya permainan pihak tertentu dalam pelaksanaan program MBG di daerah.
“Saya yakin ini bukan semata soal anggaran. Yang harus dibuka ke publik adalah apakah ada hambatan birokrasi, permainan sistem, atau bahkan dugaan mafia yang ikut bermain dalam distribusi program ini,” tegasnya.
GTI bersama Laskar Prabowo 08 Gianyar, lanjutnya, akan melakukan pengawalan dan penelusuran langsung terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Mereka memastikan akan melaporkan apabila ditemukan dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana APBN tersebut.
“Kami tidak peduli siapa yang berada di belakang terhambatnya program ini. Kalau ditemukan unsur pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, kami akan laporkan sampai ke pusat,” terangnya.
Selain itu, Pande juga meminta aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, melakukan pengawasan sejak awal terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh tingkatan.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul kasus. Kepolisian dan Kejaksaan harus ikut mengawal sejak awal, dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat. Jangan sampai program sebesar ini justru menjadi ladang permainan oknum,” ujarnya.
Sorotan terhadap program MBG di Gianyar muncul ditengah mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
Sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyimpangan tata kelola dan anggaran program tersebut.
Pande menilai kasus yang terjadi di tingkat pusat menjadi peringatan serius bagi pelaksanaan MBG di daerah.
Ia meminta Kejaksaan Agung membongkar seluruh jaringan maupun aktor yang diduga terlibat dalam penyimpangan program strategis nasional tersebut.
“Kalau benar ada konspirasi yang memainkan hak rakyat dari dana APBN, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat dan masa depan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Meski memberikan sorotan keras, GTI dan Laskar Prabowo 08 Gianyar tetap menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Mereka menilai program tersebut penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Programnya harus tetap berjalan karena rakyat membutuhkan. Yang harus disingkirkan adalah oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi di balik program untuk masyarakat,” pungkasnya. (ace).
