Duh Kenken Ne? Kontraktor ‘Ngambul’ Alat Berat Diboyong, Pengerjaan Tol Gilimanuk-Mengwi Terhenti
JEMBRANA, jarrakposbali.com ! Pengerjaan jalan tol Gilimanuk-Mengwi, terpaksa harus dihentikan. Penghentian pengerjaan itu diduga lantaran kontraktor pelaksana ngambul, akibat pembayaran termin pekerjaan dari pihak pemerintah ngadat.
Beberapa alat berat yang sebelumnya beroperasi untuk perataan lahan, sejak beberapa hari lalu telah diboyong ke wilayah lain (luar Bali), diantaranya dibawa ke Kalimantan untuk digunakan dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Alat-alat berat kita pindahkan ke wilayah lain untuk mengerjakan proyek lain. Disini kami tidak bisa bekerja karena pembayaran termin yang macet,” ujar salah seorang kepala teknisi yang enggan ditulis namanya, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, jika nanti pembayaran termin sudah dicairkan, maka pengerjaan jalan tol Gilimanuk-Mengwi tahap pertama kembali akan dilaksanakan.
“Meskipun pembangunannya ditargetkan rampung 2025 mendatang, tapi kalau pembayaran macet, ya kami hentikan,” imbuhnya.
Dia menambahkan, sejumlah alat berat memang sudah diangkut untuk didrop ke daerah lain. Namun di lokasi pembangunan jalan tol masih ada beberapa alat berat. Namun kondisinya rusak dan sedang diperbaiki.
“Nanti jika perbaikan alat berat yang rusak sudah rampung, pasti kita angkut juga,” tuturnya.
Pihak pekerja berharap agar pembayaran dapat segera diselesaikan, sehingga pengerjaan jalan tol Gilimanuk Mengwi dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana. Dalam pengerjaan perataan tol ini ada dua kontraktor yang terlibat. Timur serta barat, dan seluruhnya sudah dihentikan.
Salah seorang warga setempat, Nengah Rita (53) menuturkan, pengerjaan jalan tol memang sudah berhenti sebulan yang lalu. Beberapa pekerja lokal juga sudah berhenti bekerja dan kembali bekerja serabutan.
“Sudah sebulan ini mangkrak. Seluruh pekerja lokal juga mengeluh,” jelasnya.
Disinggung mengenai penyebab dihentikannya pengerjaan tol tersebut, dirinya mengatakan karena adanya keterlambatan pembayaran oleh pihak pemerintah.
“Kalau cerita dari beberapa pekerja disana karena pembayaran yang macet, sehingga distop,” ujar Rita.(ded)
