Polemik Kantor Perbekel Muncan Diduga Abaikan Aspirasi Desa Adat Pertanyakan Status Lahan, SK Dicabut dan Dana Desa??? 

Jbm.co.id-KARANGASEM | Polemik pembangunan Kantor Perbekel Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, kini memasuki babak baru. Bahkan, perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan aparat pengawasan.

Bukan hanya menyangkut keberatan Desa Adat atas lokasi pembangunan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum penggunaan tanah serta pertanggungjawaban Dana Desa yang telah dikeluarkan untuk membangun kantor tersebut.

Fakta penting terungkap melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 933/04-E/HK/2022 tertanggal 23 Desember 2022 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Bali Nomor 750/04-E/HK/2021 mengenai penggunaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali untuk dioperasikan oleh Perbekel Desa Muncan.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Bali secara resmi mencabut keputusan sebelumnya yang menjadi dasar penggunaan aset daerah oleh Perbekel Muncan.

Dokumen itu juga mencatat keberadaan dua sertifikat hak milik atas nama Desa Pekraman Muncan, yakni SHM Nomor 3201 seluas 930 meter persegi dan SHM Nomor 3205 seluas 805 meter persegi. Sementara itu, terdapat tanah Pemerintah Provinsi Bali dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 seluas 1.360 meter persegi.

Bahkan, konsiderans keputusan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa tanah Pemerintah Provinsi Bali berada ditengah-tengah tanah milik Desa Pekraman Muncan.

 Dari keseluruhan luas tanah Hak Pakai tersebut, sekitar 500 meter persegi disebut digunakan untuk bangunan Kantor Perbekel Muncan.

PENCABUTAN SUDAH DITETAPKAN, LALU BAGAIMANA NASIB KANTORNYA?

Pencabutan keputusan Gubernur tersebut menjadi titik penting untuk menelusuri kembali dasar hukum penggunaan tanah oleh Pemerintah Desa Muncan.

Desa Adat Muncan sebelumnya telah menyampaikan keberatan dan mengusulkan alternatif lokasi pembangunan. Menurut keterangan pihak Desa Adat, lokasi kantor saat ini berkaitan dengan kawasan adat yang memiliki fungsi penting dalam kegiatan keagamaan dan pelaksanaan upacara yadnya.

Desa Adat juga disebut telah menawarkan lokasi alternatif agar pembangunan kantor pemerintahan tidak mengganggu fungsi kawasan adat dan kegiatan keagamaan masyarakat. Namun, pembangunan tetap dilaksanakan di lokasi yang sekarang dipersoalkan.

Kini, setelah terdapat keputusan pencabutan dari Gubernur Bali, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut administrasi, status penggunaan tanah, dan kedudukan bangunan kantor yang telah berdiri diatasnya.

Perlu diperjelas, bahwa pencabutan keputusan penggunaan aset tidak otomatis membuktikan sertifikat Hak Pakai telah dibatalkan atau hak kepemilikan tanah telah beralih. Status akhir pertanahan harus dibuktikan melalui dokumen resmi BPN dan administrasi aset pemerintah.

DANA DESA BANGUN KANTOR, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Persoalan yang tidak kalah penting adalah penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Kantor Perbekel Muncan.

Apabila benar pembangunan tersebut menggunakan anggaran Dana Desa, maka pertanggungjawaban keuangan dan ketepatan penggunaan anggaran wajib diperiksa secara menyeluruh.

Sebab, Dana Desa merupakan uang publik yang penggunaannya harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Artinya, Perbekel memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa sesuai kewenangannya. Tanggung jawab tersebut juga harus dilihat bersama peran perangkat desa dan pelaksana kegiatan sesuai tugas masing-masing.

Oleh karena itu, pembangunan Kantor Perbekel Muncan patut diaudit, mulai dari proses perencanaan, persetujuan anggaran, penetapan lokasi, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga pencatatan aset hasil pembangunan.

Pertanyaan mendasarnya:

1. Berapa total Dana Desa yang telah digunakan untuk pembangunan kantor tersebut?

2. Apakah pembangunan telah melalui perencanaan dan musyawarah desa sesuai ketentuan?

3. Apakah ketika pembangunan dilaksanakan, dasar hukum penggunaan tanah masih berlaku?

4. Apakah penggunaan anggaran telah mempertimbangkan status dan jangka waktu penggunaan tanah?

5. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan pembangunan di lokasi tersebut?

6. Bagaimana pertanggungjawaban nilai bangunan apabila kemudian kantor harus dipindahkan atau penggunaan tanah tidak dapat dilanjutkan?

Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi seseorang, melainkan untuk memastikan uang publik tidak berakhir menjadi persoalan yang harus ditanggung masyarakat.

INSPEKTORAT, BPKP, DAN BPK PERLU BERIKAN PERHATIAN SERIUS

Inspektorat Kabupaten Karangasem perlu diminta melakukan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Kantor Perbekel Muncan.

Pemeriksaan juga dapat melibatkan BPKP Perwakilan Bali sesuai kewenangannya, sedangkan BPK RI memiliki kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Disisi lain, Inspektorat Provinsi Bali dan BPKAD Provinsi Bali perlu menjelaskan tindak lanjut pencabutan keputusan penggunaan aset tersebut, termasuk kepastian status tanah dan kedudukan bangunan yang telah didirikan.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, hasil pemeriksaan perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

POTENSI PIDANA JANGAN DIABAIKAN, TETAPI HARUS DIBUKTIKAN

Dalam perspektif hukum, apabila pemeriksaan menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta dapat merugikan keuangan negara, Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi salah satu ketentuan yang diuji.

Apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, Pasal 3 UU Tipikor juga dapat menjadi dasar penegakan hukum.

Apabila ditemukan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban, manipulasi administrasi, pembayaran fiktif, atau penggelembungan harga, unsur pidananya harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang sesuai.

Namun, pencabutan keputusan penggunaan tanah maupun keberatan Desa Adat tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana korupsi. Harus ada pembuktian mengenai perbuatan, kesalahan pihak yang bertanggung jawab, unsur keuntungan, dan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

ASPIRASI DESA ADAT DAN KEPASTIAN HUKUM HARUS DIHORMATI

Persoalan ini juga tidak boleh dipisahkan dari keberadaan Desa Adat Muncan yang memiliki hak, kepentingan, serta fungsi sosial dan religius dalam kehidupan masyarakat.

Pergub Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan menjadi salah satu kerangka regulasi yang relevan untuk memperhatikan perlindungan kawasan suci dan fungsi keagamaan.

Pembangunan kantor pemerintahan semestinya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan administratif, tetapi juga memperhatikan tata ruang, kepentingan masyarakat adat, serta keberlanjutan tradisi keagamaan.

Gubernur Bali, Bupati Karangasem, Inspektorat, BPKAD, serta instansi pertanahan diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka dan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Perbekel Muncan juga perlu memberikan klarifikasi mengenai dasar pembangunan, penggunaan anggaran, status tanah, serta tindak lanjut setelah keputusan Gubernur tersebut diterbitkan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang di mana sebuah kantor pemerintahan berdiri. Ini menyangkut kepastian hukum, tanggung jawab penggunaan uang rakyat, penghormatan terhadap Desa Adat, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Jabatan adalah amanah, Dana Desa adalah uang rakyat, dan setiap keputusan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai sebuah bangunan yang dimaksudkan untuk melayani masyarakat justru meninggalkan persoalan hukum, administrasi, dan keuangan yang berkepanjangan.

CATATAN REDAKSI: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen Keputusan Gubernur Bali Nomor 933/04-E/HK/2022 dan keterangan yang dihimpun awak media. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Perbekel Muncan, Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Provinsi Bali, BPKAD, Inspektorat, serta pihak terkait lainnya. Dugaan penyimpangan anggaran maupun tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang sah.

Pewarta: De Gading

Editor: Putu Wiguna