Pansus TRAP DPRD Bali dan Polda Bali Perkuat Sinergi Kompak Kawal Pembangunan Berkelanjutan
Jbm.co.id-DENPASAR | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali bersama Polda Bali memperkuat sinergi dalam mengawal tata ruang dan menjaga stabilitas keamanan daerah di tengah pesatnya pembangunan dan tingginya kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi antara Pansus TRAP DPRD Bali dengan Subdirektorat I Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Baliyang berlangsung di Bendega, Renon, Denpasar, Senin, 8 Juni 2026.
Mengusung tema “Membangun Sinergitas dan Komunikasi Strategis Demi Terpeliharanya Harkamtibmas yang Kondusif di Provinsi Bali”, forum berlangsung hangat dan menjadi ruang koordinasi strategis antara aparat kepolisian dan legislatif.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Intelkam Polda Bali Komisaris Besar Polisi Andy Ervyn, S.I.K., M.H., beserta jajaran Subdit I Ditintelkam Polda Bali. Dari DPRD Bali hadir Ketua Pansus TRAP Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., Wakil Ketua Pansus Gede Harja Astawa, anggota Pansus Nyoman Oka Antara, Wayan Bawa, Zulfikar Wijaya, serta tenaga ahli Pansus TRAP.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha, SH.,MH., menilai komunikasi yang terjalin antara DPRD Bali dan Polda Bali menjadi langkah penting dalam menjaga Bali tetap aman dan berkembang sesuai koridor hukum.
Menurutnya, pengawasan terhadap tata ruang, aset daerah, dan sistem perizinan harus dilakukan bersama demi kepentingan masyarakat Bali secara luas.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga Bali ke depan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama, baik dalam penataan ruang, pengelolaan aset, maupun perizinan. Sesuai kewenangan masing-masing, kita harus saling bersinergi demi kepentingan masyarakat Bali,” kata Made Supartha.
Made Supartha menegaskan regulasi tata ruang di Bali sebenarnya sudah mengatur secara jelas kawasan yang tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan, seperti kawasan tebing, jurang, sempadan pantai, dan sempadan sungai.
Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini dinilai bukan pada aturan, melainkan konsistensi dalam penerapan regulasi di lapangan.
“Kita tinggal menjalankan aturan yang sudah ada. Jangan sampai pembangunan melanggar ketentuan tata ruang maupun alih fungsi lahan. Bali ini wilayahnya kecil, tetapi menjadi perhatian masyarakat nasional bahkan internasional. Karena itu, kita wajib menjaga kelestarian dan keberlanjutannya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Bali Komisaris Besar Polisi Andy Ervyn mengatakan silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda Bali dan DPRD Bali, khususnya Pansus TRAP.
Menurutnya, Ditintelkam Polda Bali akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan yang diduga melanggar aturan maupun berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.
Andy Ervyn menilai persoalan pembangunan yang tidak sesuai tata ruang dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak ditangani secara tepat sejak dini.
Ia juga mengingatkan bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia sangat bergantung pada situasi keamanan yang kondusif.
Saat ini, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali disebut mencapai sekitar 19 ribu orang setiap hari. Karena itu, diperlukan koordinasi kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi keimigrasian untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kejahatan lintas negara.
Selain memperkuat koordinasi lintas instansi, Polda Bali juga terus meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dari berbagai negara.
Sebagai bentuk inovasi pengawasan warga negara asing, Polda Bali turut mengembangkan aplikasi Cakrawasi yang melibatkan hotel, vila, hingga biro perjalanan untuk melaporkan kedatangan wisatawan asing secara cepat guna mendukung deteksi dini potensi gangguan keamanan.
Menutup kegiatan tersebut, Andy Ervyn menyampaikan apresiasi atas terjalinnya komunikasi strategis antara Ditintelkam Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali.
Melalui forum itu, kedua institusi sepakat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengawal penataan ruang, pengelolaan aset daerah, serta sistem perizinan agar pembangunan di Bali berjalan sesuai regulasi tanpa mengabaikan aspek keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan.
Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan tata kelola pembangunan Bali yang tertib, berkelanjutan, aman, dan tetap nyaman sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus rumah bagi masyarakat Bali. (ace).
