Pacitan Perkuat Budaya Integritas, Sekda Maulana Heru Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi di Grahadi
"Penguatan integritas bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan"
Pacitan,JBM.co.id-Pemerintah Kabupaten Pacitan menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui keikutsertaan pada Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8) .
Kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri tersebut dihadiri para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan, Sekretaris Daerah Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Forum tersebut membahas berbagai strategi penguatan budaya integritas, pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengendalian intern, manajemen risiko, hingga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sekda mengatakan bahwa penguatan integritas bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak penguatan sekaligus perspektif baru mengenai upaya pencegahan korupsi yang harus dibangun secara sistematis. Pemerintah Kabupaten Pacitan berkomitmen terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Maulana Heru.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus bebas dari praktik korupsi.
Rapat koordinasi diawali dengan sesi penguatan budaya integritas dan akuntabilitas yang disampaikan jajaran Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan pemaparan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK mengenai strategi pencegahan korupsi berbasis risiko pada area strategis pemerintahan daerah.
Pada sesi berikutnya, BPKP memaparkan implementasi pengawasan berbasis risiko dan penguatan APIP dalam mengawal program strategis daerah, disusul pembahasan mengenai penguatan tata kelola keuangan daerah oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan ditutup dengan keynote speech Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Kepala BPKP dan Ketua KPK turut memberikan penguatan mengenai pengendalian intern, manajemen risiko, serta perbaikan sistem tata kelola pemerintahan sebagai langkah nyata mencegah praktik korupsi.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam forum strategis tersebut menjadi wujud keseriusan daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Red/yun).
