OJK, LPS dan BPS Pastikan Kualitas Data SNLIK 2026 Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Jbm.co.id-BEKASI | Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 dilakukan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 9 Pebruari 2026.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sekaligus Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Friderica menegaskan adanya kolaborasi baru dalam pelaksanaan SNLIK tahun ini. “Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS,” kata Friderica.
Menurutnya, tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki korelasi kuat dengan kesejahteraan masyarakat. “Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” ujarnya.
SNLIK 2026 juga menghadirkan pembaruan penting, yakni kerja sama pertama dengan LPS sesuai amanat UU PPSK serta penyajian angka literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi. Data tersebut dinilai penting agar setiap daerah mengetahui posisinya dalam meningkatkan akses dan pemahaman keuangan masyarakat.
Sementara itu, Anggito menekankan pentingnya peningkatan jumlah responden untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan objektif.
“Jadi, tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi,” kata Anggito.
Anggito menambahkan, LPS akan terus mendukung pelaksanaan survei dan berharap cakupan responden semakin luas sehingga kebijakan yang dihasilkan bersama OJK semakin tepat sasaran.
Apresiasi juga disampaikan Amalia atas kolaborasi produktif antara BPS, OJK, dan LPS. “Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Indukusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia,” kata Amalia.
Amalia turut mengimbau masyarakat agar bersedia menerima petugas pendataan dan memberikan jawaban secara terbuka. Ia memastikan kerahasiaan data pribadi responden dijaga sesuai standar yang berlaku.
Proses Pendataan SNLIK 2026
Pendataan SNLIK 2026 berlangsung pada 4-18 Februari 2026 dengan sasaran 75.000 responden berusia 15-79 tahun di 38 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
Survei mencakup 7.500 Satuan Wilayah Setempat (SLS) yang didata oleh 2.744 Petugas Pendata Lapangan (PPL) serta diperiksa 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) melalui metode tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Witnessing SNLIK dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai prosedur oleh PPL, dengan pengawasan dari Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat di masing-masing provinsi.
Hasil SNLIK 2026 akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, target literasi keuangan ditetapkan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan 93,00 persen pada 2029.
Sementara itu, RPJPN 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menempatkan inklusi keuangan sebagai indikator utama pembangunan nasional dengan target 98,00 persen pada 2045.
Untuk mencapai target tersebut, OJK juga menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bersama berbagai pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
OJK, LPS dan BPS menegaskan komitmen memastikan setiap kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan berbasis data yang akurat, objektif, serta mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan menghadirkan program yang tepat sasaran, inklusif, berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan nasional. (red).
