Jbm.co.id-DENPASAR | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Bali. Sejumlah tokoh menilai program unggulan pemerintah pusat tersebut perlu terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama anak-anak, petani, serta pelaku UMKM lokal.
Anggota DPD RI dapil Bali, Ni Luh Djelantik menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang baik. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan pembenahan agar sesuai dengan cita-cita awal program.
“Dari awal tyang sudah sampaikan sangat mengapresiasi program Presiden RI, namun dalam penerapannya sangat menyimpang dari apa yang beliau cita-citakan,” kata Anggota DPD RI dapil Bali, Ni Luh Djelantik, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG demi memastikan transparansi dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Tyang minta audit menyeluruh dan memberikan kewenangan pada orang tua (prioritas keluarga tidak mampu), kantin sekolah dan juga desa untuk melaksanakan program tersebut. Ekonomi desa pasti berputar,” tegasnya.
Menurut Ni Luh Djelantik, pelibatan desa adat, kantin sekolah, serta keluarga penerima manfaat dapat memperkuat pengawasan sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas di tingkat desa.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah menilai berbagai kritik terhadap program MBG harus dijadikan bahan evaluasi bersama, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Jangan hanya bicara setop, tapi kerja nyata mencari solusi bersama dan membenahi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Yang dibutuhkan bukan menghentikan perjuangan,” kata De Gadjah.
De Gadjah menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut.
“Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Yang terpenting bukan sekadar menghentikan program, tetapi bagaimana memastikan rakyat mendapatkan manfaat yang nyata,” terangnya.
De Gadjah juga menyoroti dampak ekonomi yang dinilai dapat muncul dari Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari peningkatan gizi anak hingga terbukanya pasar bagi hasil pertanian dan produk UMKM lokal.
“Selama ada anak yang bisa makan lebih baik, petani yang bisa menjual hasil panennya, dan masyarakat yang merasakan manfaatnya, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kekurangan, bukan menghentikan perjuangan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari efek berganda terhadap pergerakan ekonomi masyarakat desa.
De Gadjah menilai kritik konstruktif sangat dibutuhkan agar program semakin tepat sasaran dan transparan.
“Justru kritik yang konstruktif sangat diperlukan agar Program Makan Bergizi Gratis semakin tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” paparnya.
De Gadjah juga mengajak seluruh pihak bersama-sama memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan bahwa persoalan teknis seharusnya tidak menghentikan upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Audit boleh, evaluasi wajib, perbaikan harus dilakukan. Tapi jangan sampai perjuangan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia justru terhenti,” tandasnya. (ace).
