Mahasiswa PMII Pacitan Gelar Aksi Damai, Soroti MBG hingga Pelayanan Publik
"Mereka menyoroti pelaksanaan program MBG yang menurutnya masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Ia menilai program tersebut belum berjalan maksimal karena menu yang disajikan kurang variatif dan tidak cukup menggugah minat siswa"
Pacitan,JBM.co.id-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kembali menggelar aksi damai, Selasa (23/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pelayanan publik, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemadaman listrik tanpa pemberitahuan, hingga dugaan ketidaktransparanan rekrutmen pengurus KDMP.
Aksi dimulai dengan orasi di depan gedung DPRD Pacitan. Massa kemudian bergerak menuju Pendopo Mas Tumenggung Djogokardjo untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Suasana aksi sempat memanas dengan pembakaran ban dan teatrikal sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa, Arham, menyoroti pelaksanaan program MBG yang menurutnya masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Ia menilai program tersebut belum berjalan maksimal karena menu yang disajikan kurang variatif dan tidak cukup menggugah minat siswa.
“Masih banyak MBG yang justru terkesan hanya untuk porsi-porsi kepentingan pribadi. Tidak ada variasi menu yang bisa menarik minat siswa. Akibatnya, banyak makanan yang terbuang,” ujar Arham di hadapan massa aksi.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan pemadaman listrik yang kerap terjadi tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada masyarakat. Menurut mereka, kondisi tersebut merugikan warga, terlebih hingga kini belum ada bentuk kompensasi yang jelas.
“Rakyat hanya dijadikan uji coba,” tegas Arham.
Selain MBG dan pelayanan kelistrikan, mahasiswa juga menyinggung proses rekrutmen pengurus KDMP yang dinilai tidak transparan. Mereka mempertanyakan mekanisme seleksi yang dilakukan, termasuk penentuan lokasi KDMP yang dianggap tidak tepat sasaran karena ada yang ditempatkan di wilayah pegunungan dan dinilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Arham menegaskan, aksi yang digelar bukan semata-mata untuk mengkritik, tetapi sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan mahasiswa terhadap Pacitan. Ia juga menyinggung adanya informasi penambahan lokasi SPPG di wilayah kota yang menurutnya harus dievaluasi secara matang.
“Kehadiran kami di sini karena rasa cinta pada Pacitan. Program MBG yang banyak tidak dihabiskan bahkan ada yang berakhir menjadi pakan ternak harus menjadi perhatian serius. Di sisi lain, akan ada penambahan lokasi SPPG yang tersebar di wilayah kota,” tuturnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Korwil SPPG, Listiana Asworo, yang hadir menemui peserta aksi, mengakui masih ada kekurangan dalam pengelolaan dapur MBG di lapangan. Ia memastikan akan memberikan teguran kepada pihak SPPG yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas.
Listiana menjelaskan, secara kompetensi para pengelola telah dibekali pendidikan khusus SPPG selama tujuh bulan. Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dapur, tetapi juga pembinaan kedisiplinan hingga bela negara. Namun, ia mengakui koordinasi di masa awal pelaksanaan program masih belum berjalan optimal.
“Dulu memang belum ada koordinasi yang benar-benar settle, sehingga ke depan perlu penguatan koordinasi wilayah,” ujarnya.
Kendati demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya memuaskan massa aksi. Mahasiswa menilai jawaban yang disampaikan masih bersifat akademis, sementara masyarakat membutuhkan langkah konkret dan evaluasi nyata terhadap tata kelola SPPG di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pacitan, Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro, yang juga turun menemui demonstran, menyampaikan apresiasi atas aksi yang berlangsung tertib dan kondusif. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa.
Menurut Sekda, berbagai persoalan yang disuarakan, terutama terkait MBG, akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Ia juga meminta masyarakat maupun mahasiswa untuk aktif melaporkan kendala yang ditemukan di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti.
“MBG akan menjadi evaluasi. Laporkan saja kepada kami jika ada kendala,” kata Maulana Heru.
Terkait persoalan KDMP, Sekda memastikan pemerintah akan mencari solusi terbaik dan mengawal proses pembenahan agar berjalan sesuai harapan masyarakat. Begitu pula soal pelayanan PLN, ia menegaskan masukan mahasiswa sudah diterima dan akan ditindaklanjuti.
“Terima kasih atas kritik dan masukannya. Kami tidak alergi terhadap kritik, karena semua ini untuk kebaikan bersama. Soal pelayanan PLN juga sudah menjadi masukan dan akan kami tindak lanjuti. Kalau perlu, adik-adik mahasiswa bisa ikut mengawal,” tegasnya.
Setelah mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah daerah dan perwakilan SPPG, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Seluruh rangkaian unjuk rasa berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Aksi damai tersebut menjadi penanda bahwa mahasiswa masih mengambil peran sebagai pengawas sosial, menyuarakan kegelisahan masyarakat, sekaligus mengingatkan pemerintah agar lebih serius membenahi pelayanan publik di Pacitan.(Red/yun)
