BeritaDaerahPemerintahanPendidikanPolitikSosial

Ketua DPC ProJo Pacitan John Vera Tampubolon Desak Pemerintah Kembalikan Marwah Otonomi Daerah dan Porsi Dana Perimbangan

"Marwah otonomi daerah harus dikembalikan. Salah satunya dengan mengembalikan porsi dana perimbangan seperti sedia kala, berdasarkan indikator yang objektif dan terukur"

Pacitan,JBM.co.id-Ketua DPC Ormas ProJo Pacitan, John Vera Tampubolon, mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan marwah otonomi daerah dengan mengembalikan porsi dana perimbangan seperti sedia kala sesuai indikator yang telah ditentukan dalam regulasi. Ia menilai, penguatan kembali fiskal daerah menjadi kunci agar pembangunan di daerah tidak tersendat dan roda ekonomi masyarakat tetap bergerak.

Dalam keterangannya kepada awak media, John Vera menegaskan bahwa semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, menurutnya, semangat tersebut akan kehilangan makna apabila tidak diikuti dengan dukungan fiskal yang proporsional.

“Marwah otonomi daerah harus dikembalikan. Salah satunya dengan mengembalikan porsi dana perimbangan seperti sedia kala, berdasarkan indikator yang objektif dan terukur. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, daerah akan kesulitan menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik,” ujar John Vera, Selasa (17/2/2026).

Ia menilai, berkurangnya porsi dana perimbangan dalam beberapa tahun terakhir berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi daerah melambat.

“Kalau kondisi ini dibiarkan, ekonomi masyarakat bisa compang-camping. UMKM kesulitan berkembang, proyek infrastruktur tersendat, dan lapangan kerja tidak tumbuh optimal. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.

John Vera juga menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam penggunaan indikator penentuan dana perimbangan, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kebutuhan fiskal daerah. Ia berharap, kebijakan fiskal nasional tetap berpihak pada daerah agar kesenjangan pembangunan antarwilayah tidak semakin melebar.

Sebagai Ketua DPC Ormas ProJo Pacitan, ia menyatakan dukungan terhadap pemerintahan nasional, namun mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kekuatan pembangunan di daerah.

“Indonesia kuat karena daerah-daerahnya kuat. Jika daerah diberi ruang dan dukungan fiskal yang adil, maka pembangunan akan terus berjalan dan ekonomi masyarakat akan bangkit kembali,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan anggaran ke depan, demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.(Red/yun).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button