Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali menjadikan data hasil sensus sebagai landasan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan, kebijakan, hingga penganggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7/2026).
Gubernur Koster juga mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintahan di Bali untuk membantu menyukseskan pendataan tersebut. Ia secara khusus meminta masyarakat memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas sensus.
“Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini, sebagai landasan pemetaan anggaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan, dengan cara memberikan data akurat dan benar, agar tepat waktu dan bermanfaat untuk menyusun kebijakan sesuai data,” terangnya.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis bagi Bali karena tidak hanya mendata unit usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar, tetapi juga melakukan pembaruan data ekonomi keluarga.
Pembaruan data tersebut dinilai penting karena pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari pertumbuhan aktivitas usaha, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Melalui data ekonomi keluarga, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola penghidupan keluarga, hubungan antara kegiatan usaha dengan kesejahteraan rumah tangga, serta berbagai dinamika ekonomi di tingkat akar rumput.
Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan potret yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat Bali.
Data Jadi Dasar Perencanaan Pembangunan Bali
Gubernur Koster mengatakan karakteristik ekonomi Bali yang memiliki kekuatan pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan dukungan data yang berkualitas.
Data tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat dirumuskan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menggambarkan struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi antarwilayah, produktivitas sektor ekonomi, perkembangan UMKM, daya saing daerah, hingga kondisi ekonomi keluarga.
Gubernur Koster juga menegaskan pentingnya pemanfaatan hasil sensus oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Ia menginstruksikan agar hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya menjadi salah satu basis utama dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan daerah.
Dengan basis data yang objektif dan terukur, pemerintah dapat mengetahui sektor ekonomi yang perlu diperkuat, potensi baru yang dapat dikembangkan, wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar, serta berbagai tantangan yang harus segera ditangani.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali,” paparnya.
Sensus Ekonomi Bali Libatkan 3.774 Petugas
Kebijakan memulai pendataan lebih awal di Bali dilakukan sebagai langkah antisipatif agar pelaksanaan sensus tidak berbenturan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan.
Atas kebijakan tersebut, Koster menyampaikan apresiasi kepada BPS RI karena memberikan kelonggaran waktu sehingga umat Hindu di Bali dapat menjalankan hari raya dengan tenang, sementara proses pendataan tetap dapat berlangsung optimal.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Sensus Ekonomi merupakan kompas bagi perjalanan bangsa. Menurutnya, data yang berkualitas akan membantu menentukan arah pembangunan sehingga Indonesia dapat bergerak menuju kemajuan.
Amalia juga berpesan kepada ribuan petugas Sensus Ekonomi di Bali agar memastikan tidak ada data yang terlewat dalam proses pencacahan.
Ia meminta seluruh data yang dikumpulkan di lapangan benar-benar akurat sehingga hasil sensus dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bali diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih utuh dan kokoh untuk mendukung perencanaan pembangunan.
Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.
Di Bali, sebanyak 3.774 petugas akan turun langsung ke lapangan secara door to door selama dua bulan, mulai 8 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Berdasarkan perkiraan BPS, terdapat 647.337 unit usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Bali. Jumlah tersebut terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro dan kecil yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Bali.
Secara keseluruhan, sasaran pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Bali mencapai sekitar 1,71 juta usaha dan keluarga.
Melalui Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali, seluruh pemangku kepentingan diajak menjadikan sensus sebagai gerakan bersama untuk membangun Bali berbasis data yang akurat, objektif, dan berkualitas.
Penguatan komitmen bersama tersebut ditandai dengan penancapan kayon.
Hasil sensus diharapkan menjadi peta jalan pembangunan ekonomi Bali sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha, ekonomi keluarga, potensi daerah, serta arah pembangunan Bali ke depan.
Dengan dukungan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memperkuat fondasi ekonomi Bali yang berbasis kearifan lokal, berdaya saing global, tangguh menghadapi perubahan, serta tetap menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (ace).
