Gubernur Koster dan Bupati Adi Arnawa Pelajari Obligasi Daerah DKI untuk Biayai Infrastruktur Bali
Jbm.co.id-JAKARTA | Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas strategi pembiayaan pembangunan, termasuk peluang penerbitan obligasi daerah.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung mencari sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri untuk mempelajari penerapan creative financing di DKI Jakarta.
“Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah,” ujarnya.
Selain membahas obligasi daerah, Gubernur Koster bersama Gubernur Pramono Anung dan Bupati Adi Arnawa turut mendiskusikan sejumlah inovasi pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah Koefisien Lantai Bangunan (KLB), khususnya terkait pemanfaatan tata ruang dan ruang udara.
Gubernur Koster mengaku mendapat sejumlah masukan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya akan dipelajari untuk melihat kemungkinan penerapannya di Bali.
“Kami mendapat gambaran tentang inisiatif dan langkah strategis DKI Jakarta yang selanjutnya akan kami pelajari. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama mengenai pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan pihak swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pariwisata Bali,” jelasnya.
Menurut Gubernur Koster, hasil audiensi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh tim teknis di Bali. Pembahasan diperlukan agar setiap konsep yang akan diterapkan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Tentunya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur,” imbuhnya.
Pramono Dorong Pembiayaan Kreatif
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemerintah daerah perlu mengembangkan skema pembiayaan alternatif di tengah tantangan peningkatan pendapatan daerah.
“Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD. Kita tidak bisa terpaku pada pola konvensional, tetapi harus berpikir out of the box. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah,” ungkapnya.
Pramono juga menjelaskan penerapan KLB dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) yang selama ini digunakan di Jakarta.
Konsep tersebut menjadi salah satu materi yang dapat dikaji Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan tata ruang dan pembiayaan pembangunan.
Badung Buka Peluang Obligasi Daerah
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi seiring besarnya aktivitas pariwisata di Bali.
“Salah satu tantangan yang saat ini kami hadapi adalah mengatasi kemacetan,” paparnya.
Bupati Adi Arnawa menyebut sekitar 74 persen sektor pariwisata Bali berpusat di Kabupaten Badung. Kondisi tersebut membuat kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi di wilayah Badung semakin besar.
Pemkab Badung sebelumnya telah membangun sejumlah ruas jalan baru di wilayah Badung Selatan melalui skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah dan pihak ketiga.
Namun, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan membutuhkan pembiayaan yang lebih besar dan berkelanjutan.
Karena itu, Pemkab Badung membuka peluang untuk menggunakan skema pembiayaan alternatif, termasuk penerbitan obligasi daerah.
Pembahasan mengenai creative financing bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Bali dalam mencari model pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. (ace).
