Dewan Pers Belum Putuskan Pelaksana HPN 2027: AMSI Dukung SMSI Usulkan Jakarta

Jbm.co.id-JAKARTA | Dewan Pers hingga Rabu malam (2/9/2026) belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Kepastian tersebut disampaikan sejumlah anggota Dewan Pers, setelah lembaga tersebut menggelar pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu siang (2/9/2026).

Pertemuan itu secara khusus membahas pandangan PWI terkait pelaksanaan HPN 2027.

Anggota Dewan Pers, Abdul Manan menegaskan, pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan final mengenai lokasi maupun organisasi yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana HPN 2027.

Menurut Abdul Manan, pertemuan tersebut merupakan forum untuk mendengarkan pandangan PWI terkait aspirasi konstituen Dewan Pers lainnya.

Sebelumnya, PWI tidak hadir dalam pertemuan yang membahas persoalan HPN. Dari pertemuan tersebut, PWI masih berpandangan bahwa organisasinya memiliki keterkaitan sejarah yang kuat dengan HPN sehingga merasa berhak menjadi penanggung jawab dan penyelenggara. Namun, dalam pelaksanaannya tetap melibatkan konstituen Dewan Pers lainnya.

“Menurut saya, pangkal soalnya ‘kan disini. Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini ‘kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan, karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggungjawab, ya seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu DP,” kata Abdul Manan.

Abdul Manan menyebut, keinginan PWI untuk mempertahankan pola pelaksanaan HPN seperti selama ini dapat dipahami. Namun, disisi lain, sejumlah konstituen Dewan Pers menginginkan perubahan, karena pelaksanaan HPN dinilai belum sesuai harapan sebagian konstituen.

Menurutnya, selama ini agenda HPN lebih banyak diisi oleh kegiatan salah satu organisasi wartawan. Kondisi tersebut kemudian membuat sebagian konstituen Dewan Pers lainnya enggan terlibat dalam peringatan HPN.

Abdul Manan mengakui perubahan terhadap praktek pelaksanaan HPN yang telah berlangsung selama puluhan tahun bukan perkara mudah.

Namun, kondisi tersebut dinilai tidak dapat terus dipertahankan karena berpotensi mengurangi makna HPN sebagai momentum bersama komunitas pers.

Abdul Manan juga menyoroti Keputusan Presiden (Keppres) tentang HPN yang selama ini dianggap menjadi dasar bagi PWI sebagai penanggung jawab dan penyelenggara.

Padahal, menurutnya, Keppres tersebut hanya menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional dan tidak memberikan mandat kepada organisasi atau lembaga tertentu sebagai pelaksana.

Oleh karena itu, muncul pula usulan agar Keppres HPN segera direvisi. “Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh jika tidak ada titik temu yg bisa diterima semua soal HPN ini. Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pendangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini, apakah misalnya akan mempertahankan praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, apakah akan membuat peringatan HPN sendiri secara terpisah dari yang dilakukan PWI, atau lainnya,” tambahnya.

Setelah bertemu dengan seluruh konstituen, Dewan Pers akan mengambil keputusan melalui rapat pleno. Keputusan tersebut nantinya menjadi pegangan Dewan Pers dalam menentukan arah pelaksanaan HPN 2027.

“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini,” tegas Abdul Manan.

Dewan Pers Tegaskan Belum Ada Penetapan

Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan belum ada keputusan resmi terkait lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.

“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.

Hal senada disampaikan anggota Dewan Pers Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Menurutnya, pertemuan dengan PWI baru sebatas pembahasan.

“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” kata Niken.

Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto juga memastikan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.

“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” kata Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.

AMSI Minta Semua Pihak Bersabar

Belum adanya keputusan Dewan Pers juga ditegaskan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, yang akrab disapa Bli Komang.

Dalam komunikasinya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, Wahyu menyampaikan bahwa Dewan Pers dan seluruh konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menetapkan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.

“Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” kata Bli Komang.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

SMSI Usulkan HPN 2027 Digelar di Jakarta

Ditengah belum adanya keputusan Dewan Pers, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI, Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).

Dalam rapat tersebut, SMSI membahas perkembangan HPN 2027 sekaligus mengusulkan kepada Dewan Pers agar peringatan HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.

Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar menghimbau seluruh elemen pers untuk menahan diri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait penetapan HPN 2027.

“Sebagai Sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran Hoax, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers,” terangnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kemungkinan usulan SMSI agar HPN 2027 digelar di Jakarta, Wahyu Dhyatmika menyatakan dukungan. “AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.

Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), Dewan Pers belum menetapkan lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pelaksana.

Dewan Pers selanjutnya akan mempertemukan seluruh konstituen untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi masing-masing sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno.

Disisi lain, usulan SMSI agar HPN 2027 digelar di Jakarta kini mendapat dukungan dari AMSI. Keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pers setelah seluruh konstituen menyampaikan pandangannya.

Reporter: Ace Wiguna

Redaktur: Putu Wiguna

Sumber: Rilis Dewan Pers