Jbm.co.id-DENPASAR | Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon legislatif, yang dinilai menjadi momentum penting bagi partai politik untuk memperkuat sistem kaderisasi perempuan secara berkelanjutan.
Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah menegaskan bahwa tantangan terbesar setelah keluarnya putusan tersebut bukan lagi soal pemenuhan persyaratan administratif, melainkan bagaimana partai mampu melahirkan kader perempuan yang siap bersaing dan memimpin.
Menurutnya, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen harus dibarengi dengan upaya serius dalam membangun kapasitas dan kualitas kader perempuan sejak dini. Dengan demikian, kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya menjadi pelengkap kuota, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan publik.
“Keterwakilan perempuan dalam politik perlu terus diperkuat agar proses pengambilan kebijakan semakin inklusif dan mampu mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat,” kata De Gadjah saat diwawancarai di Denpasar, Jumat, 29 Mei 2026.
De Gadjah menilai putusan MK dapat menjadi pemicu bagi seluruh partai politik untuk lebih serius membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan. Namun, menurutnya, keberhasilan implementasi aturan tersebut sangat bergantung pada konsistensi partai dalam melakukan pembinaan kader secara jangka panjang.
“Tantangan utamanya adalah kaderisasi jangka panjang, bukan hanya menjelang pemilu. Yang harus dibangun adalah kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan, kepemimpinan partai, dan kontestasi politik,” tegasnya.
De Gadjah juga menyoroti adanya sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada daerah pemilihan tertentu. Ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya mendorong kepatuhan administratif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif partai untuk mencetak pemimpin perempuan yang berkualitas.
Disisi lain, De Gadjah melihat Bali memiliki sumber daya perempuan yang sangat potensial untuk terjun ke dunia politik. Selama ini, banyak perempuan Bali telah menunjukkan kemampuan dan prestasi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial hingga pemerintahan.
“Bali memiliki banyak perempuan hebat di berbagai bidang, baik pendidikan, usaha, sosial, maupun pemerintahan. Tugas partai politik adalah membuka ruang yang lebih luas agar potensi tersebut juga hadir dalam kepemimpinan politik dan kebijakan publik,” jelas De Gadjah.
Oleh karena itu, De Gadjah berharap apabila ketentuan tersebut nantinya masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu, implementasinya dapat diarahkan pada penguatan pendidikan politik serta penciptaan mekanisme yang memberi peluang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih dan berkontribusi dalam parlemen.
“Bagi kami di Gerindra Bali, perempuan bukan sekadar pelengkap kuota. Perempuan adalah bagian penting dari kepemimpinan, pembangunan, dan masa depan Bali,” pungkasnya. (ace).
