Puncak Hari Ketiga BBM Langka di Bali Antrean Kendaraan Semakin Mengular 2 Kilometer Tembus Masuk Gang Picu Macet: Warga Butuh Solusi Bukan Sensasi 

Jbm.co.id-DENPASAR | Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali memasuki puncak hari ketiga, Rabu (14/10/2026). Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum (SPBU) semakin mengular hingga ratusan meter, bahkan menembus gang-gang permukiman warga sepanjang lebih dari dua kilometer.

Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan masyarakat mendapatkan BBM, tetapi juga memicu kemacetan dan mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah, mulai dari Denpasar, Badung, Tabanan hingga Gianyar.

Pantauan Rabu pagi sekitar pukul 05.00 WITA menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU kawasan Gatot Subroto Tengah, Ubung, Ahmad Yani Utara, Gatot Subroto Timur hingga Tohpati, Denpasar.

Antrean serupa terlihat di wilayah Kabupaten Badung dan Tabanan, serta sejumlah SPBU di Gianyar, di antaranya kawasan Sakah Batuan, Ketewel, Sanding Tampaksiring dan Lebih.

Bahkan, kemacetan parah masih terjadi sejak Selasa (13/10/2026) malam sekitar pukul 21.00 WITA di perempatan Jalan Marlboro dan Teuku Umar Barat, Denpasar. Antrean kendaraan roda dua dan roda empat di dua SPBU sekitar lokasi membuat arus lalu lintas semakin semrawut.

Ditengah kondisi tersebut, pengusaha sekaligus politisi, Ir. A.A. Susruta Ngurah Putra, melontarkan kritik tajam terhadap pejabat dan instansi terkait yang dinilai baru ramai-ramai muncul ke hadapan publik setelah persoalan kelangkaan BBM membesar.

Menurut Gung Susruta Putra, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas langkah antisipasi pemerintah dalam menjaga ketersediaan BBM dan memastikan distribusi energi berjalan lancar di Bali.

“Ketika BBM sudah langka dan masyarakat mulai kesulitan, barulah banyak pejabat sibuk muncul ke hadapan publik, seolah-olah menjadi pahlawan yang menyelamatkan keadaan,” kata Gung Susruta Putra saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu (14/10/2026).

Ia menegaskan, pejabat dan instansi terkait seharusnya tidak sekadar menyampaikan pernyataan kepada media setelah krisis terjadi. Mereka perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil, mengidentifikasi hambatan distribusi, dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

“Beliau-beliau itu harus turun dan berada di lapangan,” tegasnya.

Gung Susruta Putra juga mempertanyakan koordinasi antarlembaga dalam mengantisipasi gangguan pasokan BBM. Menurutnya, koordinasi yang efektif semestinya mampu mendeteksi potensi persoalan lebih awal sehingga dampaknya tidak meluas hingga mengganggu aktivitas masyarakat.

“Dimana fungsi koordinasi antar lembaga agar persoalan seperti ini tidak sampai terjadi,” kata Gung Susruta Putra.

Ia menilai, tanggung jawab pejabat bukan hanya hadir ketika krisis menjadi sorotan publik, melainkan juga memastikan langkah pencegahan, kesiapan distribusi, dan koordinasi berjalan sebelum persoalan membesar.

“Jangan sampai yang paling sibuk justru mereka yang seharusnya paling awal mengantisipasi,” tegasnya.

Gung Susruta Putra menambahkan, keberhasilan seorang pemimpin seharusnya diukur dari kemampuannya mencegah persoalan dan menghadirkan solusi, bukan semata-mata dari penampilannya ketika krisis berlangsung.

Ditengah antrean BBM yang terus mengular hingga memasuki gang permukiman warga, ia berharap pemerintah bersama seluruh instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan distribusi BBM di Bali.

“Rakyat butuh solusi, bukan sekadar sensasi,” tutupnya.

Nyoman Parta Desak Percepat Distribusi BBM

Sorotan tajam atas penanganan kelangkaan BBM juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta. Ia mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mengurangi kemacetan selama distribusi BBM belum kembali normal.

Nyoman Parta turut meminta Pertamina mempercepat penyaluran BBM dan membuktikan kesiapan distribusi melalui kondisi nyata di lapangan.

“Pertamina harus lebih gercep lagi, jangan bilang siap siap, tapi omon-omon,” tegas Nyoman Parta.

Politisi asal Bali itu mengusulkan agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta institusi pendidikan mempertimbangkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama beberapa hari.

Selain itu, kampus dan sekolah didorong menerapkan pembelajaran daring untuk sementara waktu guna mengurangi mobilitas masyarakat.

“Sehingga mengurangi kemacetan dan mobilitas distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran bisa lebih cepat,” pintanya di Denpasar, Selasa (13/10/2026).

Nyoman Parta juga meminta Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengawal distribusi BBM dari depo menuju SPBU. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pengiriman pasokan sekaligus mengurangi hambatan lalu lintas akibat antrean kendaraan.

Menurutnya, pengurangan mobilitas masyarakat dan pengawalan distribusi BBM dapat menjadi langkah sementara hingga penyaluran energi kembali normal.

Dirut Pertamina Minta Maaf

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.

“Atas nama PT Pertamina Persero, saya selaku Direktur Utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya bagi warga Bali atas kejadian antrean yang beberapa hari ini kita alami bersama, khususnya di SPBU-SPBU yang berada di wilayah Bali,” ujarnya.

Simon mengatakan Pertamina terus berupaya memperbaiki distribusi energi agar pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan dengan baik.

Simon menjelaskan, salah satu penyebab keterlambatan pasokan adalah kendala pada jangkar kapal saat proses pembongkaran kargo. Akibatnya, jadwal yang semula direncanakan berlangsung sekitar pukul 06.30 WITA mundur hingga sekitar pukul 22.00 WITA.

“Namun, sekali lagi, kejadian ini tidak untuk mencari pembenaran bagi kami. Bagaimanapun juga yang terpenting adalah pelayanan bagi masyarakat. Jadi sekali lagi, untuk kesekian kalinya juga saya menyampaikan permohonan maaf,” kata Simon.

Hingga Rabu pagi, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Bali. Kondisi ini menempatkan percepatan distribusi BBM sebagai persoalan mendesak karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar, tetapi juga pengguna jalan dan pelaku aktivitas ekonomi.

Ditengah situasi tersebut, tuntutan agar pejabat turun langsung ke lapangan, koordinasi distribusi diperkuat, serta langkah pengendalian mobilitas dipertimbangkan menjadi sorotan. Masyarakat kini menunggu tindakan nyata agar pasokan BBM segera pulih dan antrean panjang tidak terus berulang lagi.

Pewarta: Ace Wiguna

Editor: Putu Wiguna