ASN hingga Non-ASN di Pacitan Terindikasi Judi Online Bakal Dilacak Kemendagri dan PPATK, Inspektorat Tegaskan Sanksi Menanti
"Perkembangan judi online yang semakin mudah diakses membuat siapa pun berpotensi terjerat apabila tidak memiliki kontrol diri dan kesadaran terhadap risikonya"

Pacitan,JBM.co.id-Pemerintah Kabupaten Pacitan memperingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai non-ASN agar tidak terlibat dalam praktik perjudian daring atau judi online (judol).
Bukan sekadar persoalan perilaku pribadi, keterlibatan dalam aktivitas ilegal tersebut kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena dinilai dapat mencederai integritas, kedisiplinan, dan marwah institusi pemerintahan.
Melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), pemerintah pusat memperkuat pengawasan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini diarahkan untuk menelusuri data transaksi keuangan pegawai pemerintah daerah yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas perjudian daring.
Peringatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Sosialisasi Penegakan Integritas ASN Terkait Bahaya Judi Online yang diselenggarakan Itjen Kemendagri secara daring melalui Zoom, Senin (16/11).
Kegiatan itu diikuti para inspektur daerah dari seluruh Indonesia dengan menghadirkan Inspektur Khusus, Dra. Dwi Budi Wahyuningsih, MT, CRGP, CFrA., sebagai narasumber.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, KH Mahmud, menegaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Pacitan harus memahami bahwa judi online bukan hanya membawa dampak buruk bagi kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam kedinasan.
Menurutnya, aparatur pemerintah dituntut menjadi teladan di tengah masyarakat. Karena itu, menjaga integritas tidak cukup hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku dan keputusan pribadi.
“Judi online bukan persoalan sepele. Selain berpotensi merusak kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga, aktivitas tersebut juga dapat mencederai integritas seorang aparatur. Kami mengingatkan seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, agar menjauhi praktik perjudian daring dalam bentuk apa pun,” kata KH Mahmud.
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan, mekanisme pengawasan terhadap pegawai pemerintah daerah yang terindikasi bermain judi online dilakukan melalui tahapan yang terstruktur.
Pertama, Itjen Kemendagri menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, Itjen secara proaktif meminta data kepada PPATK terkait nama-nama pegawai pemerintah daerah yang terdeteksi melakukan transaksi atau terindikasi terlibat perjudian daring.
Ketiga, data yang diperoleh dari PPATK diteruskan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk ditindaklanjuti. Keempat, pemerintah daerah melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut terhadap pegawai yang namanya tercantum dalam data tersebut.
Hasil klarifikasi kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pembinaan maupun penjatuhan sanksi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan mekanisme tersebut, pengawasan tidak berhenti pada imbauan atau peringatan semata. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses yang tepat.
KH Mahmud menekankan, setiap informasi yang diterima harus ditangani secara cermat dan profesional. Klarifikasi menjadi bagian penting agar penanganan dilakukan berdasarkan data dan fakta, bukan semata-mata dugaan.
“Apabila terdapat pegawai yang terindikasi, tentu harus dilakukan klarifikasi dan pendalaman sesuai prosedur. Namun, apabila keterlibatan tersebut terbukti, konsekuensi kepegawaian harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh ada pembiaran terhadap perilaku yang bertentangan dengan integritas aparatur,” jelasnya.
Lebih lanjut, mantan Petinggi PCNU Pacitan ini mengatakan, penegakan disiplin terhadap pegawai yang terbukti terlibat judi online juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dalam regulasi tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penanganan terhadap pegawai yang terlibat perjudian daring.
Adapun penerapan sanksinya disesuaikan dengan status kepegawaian masing-masing.
Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penjatuhan hukuman disiplin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sementara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 43, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku.
Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penanganan mengacu pada ketentuan manajemen PPPK, termasuk PP Nomor 49 Tahun 2018, perjanjian kerja, serta ketentuan disiplin yang relevan.
“Sedangkan bagi pegawai non-ASN, keterlibatan dalam perjudian daring dapat menjadi bahan pertimbangan pejabat berwenang dalam evaluasi kinerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan tetap berpedoman pada kontrak dan ketentuan kepegawaian yang berlaku,” tegas KH Mahmud.
Bagi Inspektorat Kabupaten Pacitan, penguatan pengawasan ini bukan semata-mata tentang penindakan, melainkan juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif di lingkungan birokrasi.
Setiap aparatur diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dengan menunjukkan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Terlebih, perkembangan judi online yang semakin mudah diakses membuat siapa pun berpotensi terjerat apabila tidak memiliki kontrol diri dan kesadaran terhadap risikonya.
Karena itu, Inspektorat Kabupaten Pacitan mengajak seluruh jajaran pegawai untuk menjadikan peringatan tersebut sebagai perhatian serius. Jangan sampai persoalan yang bermula dari aktivitas pribadi justru berujung pada kerugian keluarga, terganggunya pekerjaan, bahkan hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.
Integritas, kata Mahmud, bukan hanya diukur dari bagaimana seorang aparatur menjalankan tugas di balik meja pelayanan, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.(Red/yun).




