BaliBeritaDaerahDenpasarPemerintahan

Wagub Giri Prasta Dorong TPAKD Bali Perluas Kredit Produktif Prioritaskan UMKM hingga Petani

Jbm.co.id-DENPASAR | Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperkuat akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.

Wagub Giri Prasta juga menegaskan, program perluasan akses keuangan tidak boleh berhenti pada seremoni dan penyaluran modal, tetapi harus berdampak nyata atas pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).

Menurut Giri Prasta, TPAKD memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Wagub Giri Prasta menekankan, perluasan pembiayaan harus menyasar sektor-sektor produktif unggulan Bali, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, hingga pariwisata.

Wagub Giri Prasta juga mengingatkan bahwa akses keuangan harus diimbangi peningkatan literasi keuangan, pemahaman risiko, serta perlindungan konsumen. Masyarakat, kata dia, perlu memiliki pengetahuan memadai agar mampu memanfaatkan layanan keuangan formal secara aman, bijak, dan produktif.

Dalam Rakorda tersebut, Giri Prasta memberikan empat arahan strategis kepada seluruh TPAKD.

Pertama, melakukan evaluasi program tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh dengan menitikberatkan pada capaian, manfaat, serta dampak terhadap masyarakat.

Kedua, memperkuat koordinasi dan sinergi antara TPAKD provinsi dan kabupaten/kota, termasuk mereplikasi praktik baik daerah dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Ketiga, mendorong pembiayaan produktif yang tepat sasaran bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, serta kelompok usaha lainnya. Pembiayaan harus disertai pendampingan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pemasaran agar usaha masyarakat berkembang berkelanjutan.

Keempat, menyusun program kerja TPAKD 2027 yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi hasil, lengkap dengan sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Wagub Giri Prasta berharap TPAKD mampu menghadirkan program yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar menjadi agenda seremonial.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman mengungkapkan, perekonomian Bali pada triwulan III 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Kinerja positif tersebut turut didukung sektor jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembiayaan produktif.

Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen secara tahunan. Penyaluran kredit tercatat Rp126,90 triliun, meningkat 7,78 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp217,02 triliun atau tumbuh 4,21 persen. Adapun rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada pada level 2,34 persen.

Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, Bali juga mencatat capaian di atas rata-rata nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Bali mencapai 78,77 persen, dibandingkan nasional 69,57 persen.

Sementara tingkat inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 93,53 persen. Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ketiga nasional dalam literasi keuangan dan enam besar nasional dalam inklusi keuangan.

Dalam rangkaian Rakorda, OJK Provinsi Bali turut menyerahkan penghargaan kepada TPAKD atas capaian kinerja dan inovasi program.

TPAKD Provinsi Bali meraih penghargaan Program Literasi Keuangan Terbaik, TPAKD Kota Denpasar memperoleh penghargaan Program Implementasi KEJAR Terbaik, sedangkan TPAKD Kabupaten Badung meraih penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik.

Wagub Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi program yang berkelanjutan.

Wagub Giri Prasta menegaskan, perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen nyata dalam memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan produktivitas usaha, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Pewarta: Ace Wiguna

Editor: Putu Wiguna

Sumber: Rilis Pemprov Bali

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button