BaliBeritaDaerahDenpasarHukum dan KriminalPemerintahan

Nengah Jimat Ngadu ke Ombudsman Bali Soroti RDP DPRD Bali Soal Sengketa Tanah Amed Diduga Tidak Sesuai Prosedur 

Jbm.co.id-DENPASAR | I Nengah Jimat, S.H., dari Jimat Law Office sebagai Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dan kawan-kawan berjumlah 42 Kepala Keluarga (KK) menyampaikan laporan aduan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (20/10/2026).

Laporan aduan warga kepada pihak Ombudsman Bali perihal lembaga DPRD Provinsi Bali berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (23/11/2026) dan beberapa tindakan oknum anggota DPRD Bali yang menurutnya cenderung tidak sesuai prosedur.

Tak hanya itu, Nengah Jimat juga meminta perlindungan kepada Ombudsman Bali dengan harapan dapat mengevaluasi dan memeriksa dugaan tindakan tidak prosedural atau mal administrasi dalam proses kerja DPRD Provinsi Bali.

Nantinya, jika Ombudsman menemukan adanya mal administrasi atau pelanggaran prosedur, Ombudsman dapat memberikan himbauan kepada lembaga terkait atau melaporkan ke lembaga diatasnya.

Hal ini penting sebagai pembelajaran agar lembaga pemerintah bekerja lebih hati-hati sesuai prosedur.

“​Hari ini kami diwakili oleh tiga orang karena jarak dari daerah Amed dan Culik ke Denpasar cukup jauh sehingga klien kami tidak dapat hadir seluruhnya. Aduan kami di Ombudsman diterima oleh Pak Dewa Krisna, yang menyampaikan akan segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, mengingat sifatnya yang mendesak menjelang jadwal RDP, Senin (23/11/2026),” kata Nengah Jimat.

Lebih lanjut, Nengah Jimat memaparkan Komisi 1 DPRD Provinsi Bali pernah mendatangi lokasi objek sengketa tanah tanpa ada pemberitahuan apapun, pada 1 September 2026.

Padahal, sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh DPRD Bali, agendanya Kunjungan Kerja (Kunker) untuk melakukan pengawasan dan pengecekan atas aset Provinsi Bali.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, anggota Komisi 1 DPR Provinsi Bali melakukan upaya pengecekan tanah sengketa.

Menurutnya, obyek tanah sengketa seluas 61 are di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, tepatnya berada di daerah Amed.

“​Pengecekan tersebut dilakukan ketika rombongan DPR provinsi tiba-tiba datang mengecek objek sengketa tanpa pemberitahuan kepada para pihak, termasuk kepada klien kami selaku pihak penggugat,” kata Nengah Jimat.

Bahkan, Nengah Jimat menegaskan obyek sengketa tanah telah mengalami proses penegakan hukum berupa gugatan di pengadilan.

Dalam putusan pengadilan dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah sah milik kliennya, karena upaya hukum menang dan sudah sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK).

“Saat itu, sebenarnya sudah persiapan untuk melakukan upaya eksekusi objek sengketa atau tanah tersebut. Namun, karena ada kehadiran anggota dewan, hal itu sempat menimbulkan kegaduhan dan berujung pada tindakan penundaan. Itu yang pertama,” kata Nengah Jimat.

​Kemudian, kedua, pihaknya berencana melakukan upaya eksekusi objek sengketa per tanggal 12 November. Dari pihak pengadilan sebenarnya sudah berencana melakukan upaya eksekusi, tetapi H-3 eksekusi itu ditangguhkan atau ditunda.

Penundaan terjadi, karena ada surat dari Polres Karangasem yang menyatakan bahwa situasi di lapangan tidak kondusif dan ada rencana pengerahan massa.

Selain itu, ada alasan rencana kunjungan Kapolda Bali ke Karangasem, sehingga pihak Polres Karangasem meminta penundaan pelaksanaan eksekusi.

“Pada tiga hari sebelum tanggal tersebut, pengadilan memberitahu kami bahwa eksekusi ditunda karena alasan keamanan, dimana pihak pengamanan belum siap akibat adanya rencana pengerahan massa dan situasi yang tidak kondusif,” kata Nengah Jimat.

​Berangkat dari sana, pihaknya mendengar bahwa penundaan itu terkait adanya pengerahan massa, pergerakan kelompok ormas, serta rumor dan isu yang berkembang, bahwa perkara ini mendapat upaya intervensi dari oknum anggota dewan di masyarakat, termasuk juga ada agenda pengerahan massa yang informasinya diperoleh dari Polres Karangasem.

“​Setelah tanggal 12 ditunda, pada tanggal 19 kemarin, tepatnya hari Kamis siang, kami mendapat informasi mengenai surat bahwa akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Provinsi Bali. Kami pun kaget mengapa anggota dewan tidak memberi tahu kami secara resmi bahwa akan ada RDP, sehingga kami justru memperoleh informasi tersebut dari pihak tertentu,” kata Nengah Jimat.

Dari surat tersebut, Nengah Jimat menelusuri dan mendapatkan dalam bentuk pesan WhatsApp.

​Terlihat disana, bahwa Senin (23/11/2026) berdasarkan surat tersebut, anggota dewan Provinsi Bali dari Komisi I akan menggelar RDP.

Anehnya, Nengah Jimat menyatakan pihak-pihak yang diundang antara lain pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan perkara, seperti Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, BPKD Provinsi Bali, BPKAD Karangasem, Satpol PP, Camat, Kapolres, Kapolsek, Perbekel, Babinsa, serta pihak yang bersengketa dengan kliennya.

“​Masalahnya, menjelang hari pelaksanaan yang sangat dekat ini, surat resmi yang dikirimkan kepada kami tidak ada. Jika melihat pihak kami, seharusnya ada sekitar 30 sampai 40 orang yang diundang, tetapi yang tercantum hanya satu orang. Kami juga belum mengetahui kepastiannya karena informasi ini diperoleh lewat WhatsApp, dan kami tidak tahu apakah surat ini benar atau tidak,” kata Nengah Jimat.

Yang jelas, Nengah Jimat menegaskan surat tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan ditengah masyarakat, khususnya bagi kliennya yang jumlahnya cukup banyak.

​Dari hal tersebut, Nengah Jimat menilai semestinya lembaga resmi sekelas DPR bersurat secara resmi kepada kliennya.

Dalam prosesnya, semestinya jelas siapa pelapor dan siapa terlapornya, karena DPRD Bali bertindak tentu berdasarkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga pihak yang diadukan dapat menyampaikan tanggapannya.

Oleh karena itu, Nengah Jimat perlu menegaskan, bahwa obyek sengketa tanah ini bersifat privat antara kliennya dengan pihak I Ketut Rundung cs, yang proses hukumnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Bahkan, Pengadilan Negeri Amlapura sudah melakukan upaya eksekusi per tanggal 12 November 2026 dan lampirannya sudah disertakan. Hal tersebut berarti secara hukum perkara ini sudah selesai dan tidak ada upaya hukum lagi.

“Lalu, mengapa sekarang DPR provinsi melakukan RDP? Apakah ini hendak membiasakan atau menyeret persoalan yang sudah ditangani lembaga peradilan ke ranah lain? Setahu kami, jika suatu perkara sudah menempuh jalur lembaga hukum sebagai pilihan para pihak, maka lembaga lain, seperti DPRD maupun pemerintah daerah tingkat satu atau dua tidak lagi memprosesnya, kecuali sejak awal dilakukan upaya mediasi. Itu ada apa sebenarnya,” kata Nengah Jimat.

​Tak hanya itu, pihaknya menduga kuat bahwa perkara ini dibekingi oleh oknum anggota dewan, sehingga RDP terkesan harus terjadi dan dipaksakan.

Selain itu, pihaknya juga memperoleh informasi dari beberapa anggota dewan bahwa mereka sebenarnya kecewa mendengar hal ini karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, terlebih perkara ini sudah masuk ranah pengadilan.

“Mengapa anggota DPRD Provinsi begitu ngotot menggelar RDP dan agenda apa yang disiapkan terhadap kasus seperti ini? ​Karena proses penegakan hukum ini terkesan dimainkan secara politis, kami telah bersurat ke beberapa lembaga,” kata Nengah Jimat.

​Selain itu, Kuasa Hukum juga sudah melaporkan masalah ini kepada Gubernur Bali, karena sebagian besar pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Bali berada di bawah naungan Pemerintahan Provinsi Bali.

Tak hanya itu, Kuasa Hukum juga melaporkan masalah kepada Polda Bali dan Pangdam IX/Udayana, karena ada upaya pengerahan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atas dugaan untuk menggagalkan eksekusi.

Kuasa Hukum menduga kuat ada oknum pejabat dibalik layar yang menggunakan pola premanisme. Keyakinan ini muncul, karena saat pelaksanaan konstatiring atau pengecekan lapangan sebelumnya, banyak oknum preman dan pihak luar yang bukan bagian dari pihak bersengketa berteriak-teriak di lokasi.

“Ditambah lagi adanya surat dari Polres Karangasem terkait potensi pengerahan massa yang berupaya menghalangi proses hukum,” kata Nengah Jimat.

Nengah Jimat berharap semua lembaga memproses laporan ini. Oleh karena kliennya ada sekitar 40-an orang atau puluhan warga, maka pihaknya juga berencana meminta pendapat pakar hukum di Bali mengenai batas kewenangan DPRD dalam mengintervensi perkara yang sudah ditangani lembaga berwenang.

“Tujuannya agar DPRD tidak dijadikan alat politik untuk mengintervensi penegakan hukum, melainkan tetap berpedoman pada hukum dan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Dewa Made Krisna, Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali menegaskan pihaknya sudah menerima laporan Nengah Jimat selaku Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dan kawan-kawan berjumlah 42 KK.

Kemudian, tahapan berikutnya, Ombudsman Bali akan memverifikasi laporan tersebut, yangmana masyarakat memang memiliki hak untuk melakukan pengaduan.

“Jadi, pada tahap saat ini kami akan melakukan verifikasi. Terkait masalah lebih mempercepat sebelum adanya rapat RDP, kita akan fokus ke substansi dari surat yang dikirimkan. Karena kita tidak bisa menilai permasalahan hanya dari hulu dan hilir saja. Jadi, kita harus menyeluruh juga terkait verifikasi tersebut,” tutupnya.

Pewarta: Ace Wiguna

Editor: Putu Wiguna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button