Kuasa Hukum RU Bongkar Dugaan BAP Cacat Prosedur Persoalkan Patungan Rp700 Ribu saat Replik JPU Tetap Tuntut 3 Tahun

Jbm.co.id-DENPASAR | Sidang kasus dugaan tindak pidana narkotika dengan terdakwa RU memasuki agenda pembacaan replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (19/11/2026).
Tim Kuasa Hukum RU terdiri dari Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Timoteus Mordan, S.H.
Atas tanggapan replik JPU, maka Tim Kuasa Hukum RU menilai terdapat perbedaan mendasar antara peran RU dan Erwin dalam perkara tersebut, terutama menyangkut penguasaan barang bukti narkotika.
Kuasa Hukum Timoteus Mordan menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki penguasaan langsung terhadap barang bukti sabu sebagaimana konstruksi perkara yang disampaikan penuntut umum.
Menurutnya, keterlibatan RU tidak bisa serta-merta disamakan dengan terdakwa pertama, Erwin, karena terdapat perbedaan posisi dan peran dalam rangkaian peristiwa tersebut.
“Positioning klien kami dengan terdakwa satu jelas berbeda dari segi penguasaan barang. Sebagaimana yang kami sampaikan dalam pleidoi, sejatinya klien kami tidak menguasai barang,” kata Timoteus Mordan seusai persidangan.
Timoteus Mordan juga mempertanyakan konstruksi permufakatan jahat yang dibangun jaksa. Timoteus Mordan berpendapat, keterlibatan RU dalam transaksi uang terjadi karena adanya permintaan dan bujukan dari Erwin.
Dengan demikian, menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai adanya kesepakatan bersama untuk mengedarkan atau menjual narkotika kepada pihak ketiga.
“Bagaimana mungkin transaksi itu terjadi kalau tidak dimintai oleh seseorang? Terdakwa satu yang membujuk dan merayu terdakwa dua untuk membelikan barang,” ujarnya.
Persoalkan Nominal Patungan Rp700 Ribu
Tak hanya mempermasalahkan perbedaan peran kedua terdakwa, Kuasa Hukum RU juga menyoroti persoalan nominal uang yang disebutkan dalam dakwaan maupun replik jaksa.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan JPU, kedua terdakwa disebut melakukan patungan sebesar Rp700 ribu untuk membeli narkotika jenis sabu.
Namun, Timoteus Mordan mempertanyakan dasar penyebutan nominal tersebut. Sebab, menurutnya, bukti transaksi senilai Rp700 ribu tidak pernah dihadirkan secara langsung dalam persidangan.
Timoteus Mordan justru merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mencatat adanya transaksi dengan nominal Rp500 ribu.
“Yang ada dari BAP itu bukti transaksi klien kami nilainya Rp500 ribu, bukan Rp700 ribu. Dari mana patungan Rp700 ribu yang disampaikan jaksa? Ini narasi yang ambigu,” ungkapnya.
Perbedaan nominal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.
Soroti Dugaan BAP Cacat Prosedur
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian Tim Kuasa Hukum adalah dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyidikan perkara tersebut.
Timoteus Mordan menyebut pihaknya akan kembali mengangkat persoalan tersebut dalam agenda sidang duplik mendatang. Bahkan, menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan penyidik itu telah dilaporkan ke Polda Bali.
“Dari awal sudah kami muat dalam argumentasi persidangan bahwa BAP itu cacat prosedur karena diambil dari keterangan yang bertentangan secara hukum. Sekarang masih berjalan persidangan kode etik terkait penyidik yang menangani perkara ini,” bebernya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin yang akan kembali ditekankan pihak pembela sebelum majelis hakim mengambil keputusan terhadap perkara kedua terdakwa.
Kuasa Hukum lainnya, Hendrik T Selan berharap Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Suarta dapat mempertimbangkan perbedaan peran RU dalam perkara tersebut.
Pihaknya menginginkan agar hukuman RU nantinya dapat lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.
“Harapan kami lewat replik tadi tuntutan bisa berkurang di bawah terdakwa satu, ternyata jaksa masih berpatokan pada tuntutan tiga tahun. Nanti kami bermohon kepada majelis hakim agar klien kami bisa diputus di bawah tiga tahun,” kata Hendrik Selan.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Luh Hartini Puspita Sari membacakan replik atas nota pembelaan (pleidoi) Kuasa Hukum Terdakwa RU.
JPU menilai perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 609 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak.
Dalam tuntutannya, JPU menuntut terdakwa Rivaldi Uigianto alias RU (30) dan rekannya Erwin Tri Hartono (27) dengan hukuman masing-masing 3 tahun penjara.
Setelah JPU menolak nota pembelaan (pleidoi) melalui replik, tahapan persidangan akan berlanjut dengan agenda pembacaan duplik tertulis dari pihak Kuasa Hukum, Kamis (26/11/2026).
Setelah seluruh tahapan persidangan selesai, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menentukan putusan.
Perbedaan pandangan antara JPU dan Kuasa Hukum kini menjadi bagian penting sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim. Apakah argumentasi pembelaan mengenai perbedaan peran, nominal transaksi, dan dugaan persoalan prosedur penyidikan dapat memengaruhi putusan akhir? Jawabannya akan ditentukan dalam persidangan berikutnya.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna




