OJK Perkuat Kinerja BPR-BPRS Bali Perluas Akses Pembiayaan UMKM
Jbm.co.id-BADUNG | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti belum optimalnya penyaluran kredit Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Bali kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski kredit industri BPR/S tumbuh 5,66 persen hingga September 2026, pertumbuhan pembiayaan UMKM justru hanya 1,59 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Evaluasi Kinerja BPR-BPRS Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 bertema “Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan” di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa (3/11/2026).
Data OJK menunjukkan, kredit UMKM BPR/S Bali hingga September 2026 mencapai Rp6,67 triliun atau 47,10 persen dari total kredit sebesar Rp14,17 triliun. Angka pertumbuhan kredit UMKM tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan kredit non-UMKM yang tumbuh 9,56 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, menegaskan bahwa pertumbuhan kredit industri perlu diikuti peningkatan kualitas intermediasi dan penguatan orientasi pembiayaan kepada UMKM.
Menurutnya, meskipun penyaluran kredit tumbuh lebih tinggi dibandingkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), ekspansi tersebut masih lebih banyak didorong segmen non-UMKM.
Situasi ini menunjukkan perlunya BPR-BPRS memperkuat pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi berkembang serta berkontribusi terhadap perekonomian lokal.
Kredit Tumbuh, NPL Masih 11,27 Persen
Ditengah tantangan pembiayaan UMKM, industri BPR-BPRS Bali mencatat pertumbuhan positif dari sisi aset, dana masyarakat, dan penyaluran kredit.
Hingga September 2026, total aset BPR/S Bali mencapai Rp22,81 triliun atau tumbuh 2,01 persen (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp18,22 triliun, meningkat 1,75 persen (yoy), sedangkan kredit mencapai Rp14,17 triliun dengan pertumbuhan 5,66 persen (yoy).
Peningkatan penyaluran kredit turut mendorong Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi 77,73 persen, mencerminkan optimalisasi fungsi intermediasi perbankan.
Namun, kualitas kredit masih menjadi pekerjaan rumah. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross BPR/S Bali tercatat 11,27 persen pada September 2026, meskipun membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14,88 persen.
Dari sisi permodalan, industri BPR-BPRS Bali memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 28,66 persen, meningkat dari 27,66 persen pada September 2025 dan berada di atas rata-rata nasional.
AYDA dan Kredit Sindikasi Jadi Perhatian Serius
OJK juga menyoroti peningkatan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dan risiko kredit sindikasi yang perlu dikendalikan secara lebih ketat.
Hingga September 2026, AYDA BPR/S Bali mencapai Rp1,48 triliun atau meningkat 11,99 persen (yoy). Sementara kredit sindikasi tercatat Rp1,48 triliun, tumbuh 23,69 persen (yoy), dengan rasio NPL mencapai 18,82 persen.
Kondisi tersebut menuntut penguatan analisis pembiayaan, penilaian agunan, pemantauan proyek, hingga pengendalian konsentrasi risiko.
OJK mendorong BPR-BPRS memprioritaskan perbaikan kualitas aset berdasarkan kondisi riil debitur, mempercepat penyelesaian AYDA, meningkatkan disiplin pengelolaan kredit sindikasi, serta menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) berdasarkan potensi pasar yang realistis.
Konsolidasi BPR-BPRS Bali Terus Berjalan
Penguatan kelembagaan juga menunjukkan perkembangan. Jumlah BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum menurun signifikan dari 40 bank pada Desember 2020 menjadi lima bank pada September 2026.
Dari 10 grup kepemilikan yang menjadi perhatian konsolidasi, enam grup telah menyelesaikan proses konsolidasi, sedangkan empat grup lainnya masih dalam proses.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman menyampaikan bahwa BPR/S memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian daerah karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM.
Parjiman menegaskan, keunggulan tersebut perlu dioptimalkan melalui penyaluran kredit produktif sesuai karakteristik usaha dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko.
Parjiman juga mengungkapkan perekonomian Bali tumbuh 5,78 persen (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,29 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut membuka peluang pembiayaan bagi sektor akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan, perikanan, serta transportasi dan pergudangan.
OJK menegaskan penguatan BPR/S harus sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027 serta amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menempatkan UMK dan masyarakat di wilayah operasional sebagai fokus utama pelayanan.
Melalui penguatan tata kelola, konsolidasi, permodalan, dan pengawasan berbasis risiko, OJK berharap BPR/S Bali semakin mampu memperluas akses pembiayaan UMKM sekaligus memperkuat ketahanan industri keuangan daerah.
“Pengembangan tersebut juga selaras dengan filosofi Tri Hita Karana, sehingga pertumbuhan industri perbankan tidak semata berorientasi pada profitabilitas, tetapi turut mendukung kesejahteraan masyarakat dan ekonomi Bali yang berkelanjutan,” tutupnya.
Editor: Putu Wiguna
