Pemkab Pacitan Siaga Hadapi Ancaman Serangan Siber 18 November, Komdigi Terbitkan Surat Peringatan. Simak Penjelasan KadisKominfo Dodik
"Kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh sistem digital pemerintahan tetap berjalan normal"
Pacitan,JBM.co.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman serangan siber yang dikabarkan menyasar situs serta layanan digital pemerintah pada 18 November 2026 mendatang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pacitan, Dodik Sumarsono, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menganggap remeh ancaman tersebut. Terlebih, saat ini berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik telah banyak bertumpu pada sistem administrasi berbasis digital.
Dodik mengatakan, pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI terkait imbauan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan keamanan siber bagi instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
“Kita sudah menerima surat dari Kementerian Komdigi untuk antisipasi serangan cyber tersebut. Semoga tidak terjadi di Nusantara ini, termasuk di Pacitan,” kata Dodik, Selasa (10/11).
Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh sistem digital pemerintahan tetap berjalan normal. Sebab, gangguan terhadap situs maupun aplikasi pemerintah berpotensi menghambat pelayanan publik, sekaligus mengganggu kelancaran administrasi pemerintahan.
Dodik yang merupakan pejabat berlatar pendidikan kepamongprajaan itu berharap, kabar mengenai ancaman serangan siber tersebut dapat dinetralisir sehingga tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Dengan demikian, aktivitas pemerintahan yang kini semakin bergantung pada teknologi informasi tetap berlangsung aman dan lancar.
Sementara itu, dalam surat bernomor B-720/DJTPD.4/DT.01.10/11/2026 tertanggal 9 November 2026, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi mengimbau seluruh instansi pengguna domain pemerintah untuk segera memperkuat sistem pertahanan sibernya.
Surat tersebut menindaklanjuti peringatan keamanan dari Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tertanggal 8 November 2026.
Dalam peringatan itu disebutkan adanya informasi ancaman penyerangan massal terhadap situs pemerintah yang beredar melalui akun media sosial X @opindonesiangov, yang mengklaim sebagai Anonymous Indonesia. Ancaman tersebut dikaitkan dengan penolakan terhadap penerapan pajak digital melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Meski keaslian ancaman dan kemampuan pelaku belum terverifikasi, potensi dampaknya tetap perlu diantisipasi. Mulai dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat melumpuhkan layanan, perusakan tampilan situs (defacement), hingga pencurian kredensial melalui modus phishing bertema pajak digital.
Kementerian Komdigi juga meminta instansi pemerintah segera menyiagakan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memeriksa kerentanan sistem, meningkatkan pemantauan aktivitas server, serta memastikan ketersediaan cadangan data.
Selain itu, pegawai pemerintah diingatkan agar tidak sembarangan membuka tautan maupun lampiran mencurigakan, terlebih yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau berkaitan dengan penerapan pajak digital.
Dengan adanya peringatan tersebut, kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan ruang digital pemerintahan. Harapannya, ancaman yang beredar tidak sampai mengganggu pelayanan masyarakat dan seluruh aktivitas administrasi berbasis elektronik di Kabupaten Pacitan.(Red/yun).
