Jbm.co.id-DENPASAR | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memperkuat perencanaan pengelolaan logistik pemilu melalui pemetaan jalur distribusi dan integrasi data sebagai bahan awal pengembangan Sistem Informasi Logistik (SILOG) 4.0.
Untuk itu, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan membuka Focus Group Discussion (FGD) Peta Pengelolaan dan Distribusi Logistik Provinsi Bali sebagai Data Awal SILOG 4.0 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (20/10/2026).
Turut hadir, Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, jajaran KPU Provinsi Bali, para sekretaris KPU kabupaten/kota, Kesbangpol Provinsi Bali, serta jajaran sekretariat.
Dalam sambutannya, Gede Lidartawan menyampaikan bahwa KPU Bali telah menyiapkan data awal pengelolaan logistik berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Data tersebut meliputi penerimaan dan penyimpanan logistik, distribusi, pengembalian, hingga penghapusan logistik.
Selain itu, KPU Bali memetakan jalur distribusi logistik di setiap kabupaten/kota, termasuk urutan tujuan pengiriman, kebutuhan kendaraan, perkiraan biaya transportasi, serta kebutuhan penyeberangan antarpulau.
Pemetaan tersebut diharapkan menjadi bahan pendukung pengembangan SILOG 4.0 sekaligus membantu penyusunan perencanaan distribusi yang lebih terukur sesuai kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.
KPU Bali juga mengkaji sejumlah alternatif penanganan logistik untuk menemukan pola kerja yang lebih efektif dan efisien, terutama dari sisi penggunaan anggaran.
Sementara itu, Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengapresiasi inisiatif KPU Bali dalam menyiapkan data dan pemetaan distribusi logistik sebagai masukan bagi pengembangan SILOG 4.0.
Menurutnya, pengelolaan logistik pemilu harus memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 juga perlu menjadi pijakan untuk membangun sistem pengelolaan logistik yang lebih profesional, modern, dan terintegrasi.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik, Adrian Aditya Nagara, bersama tenaga ahli KPU RI, Ikhwanudin, turut membahas penguatan perencanaan kebutuhan logistik, pengelolaan persediaan, serta mitigasi risiko distribusi.
Pembahasan juga menekankan pentingnya validasi data pada setiap tahapan pengelolaan logistik, mulai dari penerimaan, penyortiran, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian.
Setiap selisih jumlah logistik perlu ditelusuri berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan agar penanganan kekurangan dapat dilakukan secara tepat serta dipertanggungjawabkan.
Disisi distribusi, pemetaan rute perlu didukung data geografis, jarak tempuh, kebutuhan kendaraan, perkiraan waktu perjalanan, serta identifikasi wilayah yang membutuhkan penanganan khusus.
Penguatan tata kelola gudang, standardisasi prosedur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam penyempurnaan SILOG 4.0.
Melalui FGD tersebut, KPU Provinsi Bali berharap data awal dan hasil pemetaan yang disiapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem informasi logistik yang terintegrasi.
“Kedepan, kami berharap SILOG 4.0 mampu meningkatkan efisiensi kerja, menjaga kesinambungan pengetahuan kelembagaan, serta memperkuat tata kelola logistik yang tertib dan akuntabel di seluruh tingkatan KPU,” pungkasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPU Bali dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional sekaligus memastikan kebutuhan logistik terpenuhi secara tepat sesuai kebutuhan di setiap wilayah.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
Sumber: Rilis KPU Bali
