Wacana Mutasi Kabag di Setda Pacitan Mengemuka, Bang EB Disebut Masuk Radar Promosi?

Pacitan,JBM.co.id-Wacana rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan kembali mengemuka. Kali ini, dinamika tersebut disebut-sebut tidak hanya menyasar pejabat pada level tertentu, tetapi juga berpotensi menyentuh sejumlah posisi Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pacitan.

Isu tersebut menguat seiring adanya sejumlah pejabat yang diperkirakan memasuki masa purna tugas pada tahun mendatang. Di antaranya Kepala Bagian Pembangunan, Surono, serta Kepala Bagian Perekonomian, Ayub Setyo Budi.

Di tengah dinamika tersebut, nama Eko Budi Satrio, pejabat fungsional Perencana Ahli Muda yang selama ini bertugas di Bagian Pembangunan, disebut-sebut masuk dalam radar promosi untuk mengisi posisi Kepala Bagian Pembangunan.

Informasi itu mencuat dari kalangan internal Pemkab Pacitan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan dipersiapkan untuk menduduki posisi tersebut.

“Bang EB ini layak untuk promosi sebagai Kabag Pembangunan. Beliau ASN senior dan sangat memahami tugas dan fungsi di lembaga tersebut,” ujar sumber internal Pemkab Pacitan, Senin (21/9).

Memahami Organisasi dari Dalam

Jika wacana tersebut benar-benar terealisasi, promosi Eko Budi Satrio akan menjadi bagian dari dinamika pengisian jabatan struktural di lingkungan Setda Pacitan yang dalam beberapa tahun terakhir juga memperlihatkan adanya pejabat yang memperoleh kepercayaan langsung menduduki jabatan Kepala Bagian tanpa terlebih dahulu melalui jenjang eselon III B.

Menurut sumber tersebut, setidaknya terdapat sejumlah pejabat yang memiliki pola perjalanan karier serupa.

Salah satunya Herman. Sebelum dipercaya menjadi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada era pemerintahan Bupati Indartato, Herman sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Protokol.

Nama lainnya adalah Deni Cahyantoro. Pejabat tersebut sebelumnya menduduki posisi Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum sebelum kemudian mendapatkan promosi sebagai Kepala Bagian Hukum.

Pada era pemerintahan Bupati Kanjeng Raden Tumenggung Indrata Nur Bayuaji Reksonagoro, pola serupa juga disebut terjadi.

Ketik Fahrudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum, kemudian dipercaya sebagai Kepala Bagian Umum. Pun Sigit Prabowo, dari salah satu Kasubag di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sekarang langsung melejit sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal serupa juga dialami Widi Kusumaningtyas. Berangkat dari salah satu posisi Kasubag di Bagian Organisasi, Widi kemudian memperoleh kepercayaan menduduki jabatan Kepala Bagian Organisasi.

Sementara Roni Subastian disebut menjadi contoh lain. Berasal dari jabatan fungsional di Bagian Hukum, Roni kemudian mendapatkan promosi sebagai Kepala Bagian Hukum.

“Bisa jadi kebijakan mutasi ke depan, Bang EB ini sama seperti kelima ASN seniornya itu. Langsung dilantik sebagai Kabag Pembangunan,” jelas sumber tersebut.

Meritokrasi dan Rekam Jejak

Dalam perspektif manajemen aparatur sipil negara, pengisian jabatan tentu idealnya tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan personal maupun pertimbangan politis.

Kompetensi, rekam jejak, pengalaman, integritas, serta kemampuan memahami tugas dan fungsi organisasi menjadi bagian penting dalam menentukan seseorang layak memperoleh amanah yang lebih besar.

Dalam konteks itulah, perjalanan karier Eko Budi Satrio menjadi menarik untuk dicermati.

Selama puluhan tahun, Eko dikenal sebagai salah satu personel yang cukup lama berkecimpung di Bagian Pembangunan. Pengalaman panjang tersebut membuatnya dinilai memahami seluk-beluk pekerjaan, mekanisme koordinasi, serta berbagai tugas yang melekat pada organisasi tersebut.

Di kalangan internal, sosok yang akrab disapa Bang EB itu dikenal sebagai pribadi yang tenang, sederhana, dan tidak banyak tingkah. Ia disebut lebih banyak bekerja daripada tampil di ruang publik.

“Orangnya anteng, humble dan tidak neko-neko. Dedikasinya juga bagus. Selama ini dia memahami pekerjaan di Bagian Pembangunan,” ungkap sumber tersebut.

Karakter tersebut, apabila berpadu dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, menjadi modal tersendiri ketika seorang ASN dipertimbangkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar.

Sebab, promosi jabatan pada hakikatnya bukan sekadar perpindahan posisi, melainkan pemberian mandat untuk memastikan roda organisasi berjalan semakin efektif.

Bukan Sekadar Soal Jenjang Jabatan
Wacana mengenai kemungkinan promosi Eko Budi Satrio juga menarik jika dilihat dari perspektif meritokrasi dalam birokrasi.

Jalur karier ASN memang memiliki struktur dan jenjang. Namun, pengalaman teknis, kompetensi substantif, rekam jejak kinerja, serta kebutuhan organisasi juga menjadi pertimbangan penting dalam penempatan seorang pejabat.

Karena itu, apabila kelak nama Eko benar-benar masuk dalam proses pengisian jabatan Kepala Bagian Pembangunan, publik tentu berharap keputusan tersebut lahir dari proses yang objektif, terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apalagi Bagian Pembangunan memiliki posisi strategis dalam mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dibutuhkan sosok yang tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu membaca kebutuhan pembangunan, membangun koordinasi lintas perangkat daerah, serta memastikan setiap kebijakan berjalan secara efektif.

Pada titik inilah rekam jejak menjadi penting.

Puluhan tahun pengalaman di lingkungan Bagian Pembangunan dapat menjadi modal pengetahuan institusional yang tidak serta-merta dimiliki oleh setiap orang. Namun, pengalaman tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka penilaian yang objektif bersama aspek kompetensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi.

Untuk saat ini, nama Eko Budi Satrio masih sebatas menjadi bagian dari kasak-kusuk pengisian jabatan di lingkungan Setda Pacitan.

Keputusan akhirnya tentu berada pada mekanisme resmi pemerintahan dan pejabat berwenang.

Yang jelas, dinamika pergantian pejabat di lingkungan Setda Pacitan kembali membuka ruang diskusi bahwa birokrasi membutuhkan figur-figur yang tidak hanya memiliki masa kerja panjang, tetapi juga memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab pada akhirnya, jabatan adalah amanah. Dan ukuran keberhasilannya bukanlah seberapa tinggi posisi yang diperoleh, melainkan seberapa besar kemampuan seorang pejabat menghadirkan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.(Red/yun).