Gubernur Koster Minta Warga Bali Tak Mudah Terprovokasi Isu Keamanan di Media Sosial

Jbm.co.id-DENPASAR |  Gubernur Bali Wayan Koster meminta masyarakat tidak mudah menyimpulkan kondisi keamanan Bali hanya berdasarkan pemberitaan dan informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, keamanan dan ketertiban menjadi kunci untuk mempertahankan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat memimpin Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026).

Rakor tersebut membahas sejumlah persoalan keamanan, ketertiban, dan keimigrasian warga negara asing (WNA), sekaligus mengevaluasi berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi situasi keamanan di Bali.

Dalam rapat, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kabinda Bali, jajaran Imigrasi, serta Danrem 163/Wirasatya melaporkan kondisi Bali secara umum masih aman, baik, dan kondusif.

Gubernur Koster mengatakan berbagai informasi yang berkembang di media sosial tidak selalu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Bukan tentang satu atau dua masalah besar apa yang diatensi dalam rapat ini, tetapi intinya secara umum bagaimana Bali dengan sektor pariwisatanya tetap kondusif. Koordinasi ini memang kami gelar secara rutin guna mengevaluasi keamanan di Provinsi Bali. Beberapa isu yang muncul dalam pemberitaan di media sosial pun terkadang tidak sesuai dengan faktanya,” kata Gubernur Koster.

Menurutnya, pemerintah bersama seluruh unsur terkait telah melakukan kajian dan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Intensitas kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga juga akan ditingkatkan untuk menjaga keamanan Bali.

Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, tetapi juga menyangkut penegakan hukum dan kepentingan masyarakat.

Gubernur Koster Ingatkan Warga Tak Main Hakim Sendiri

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rakor adalah kasus tindakan main hakim sendiri terhadap seorang terduga pelaku pencurian di Desa Baturiti, Tabanan, yang kemudian meninggal dunia.

Gubernur Koster meminta kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Ia mengingatkan warga agar tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan hukum.

“Seluruh masyarakat Bali agar turut menjaga kondusivitas situasi di lingkungannya masing-masing, menahan diri apabila terjadi permasalahan hukum sehingga tidak sampai main hakim sendiri, serta menyerahkan sepenuhnya permasalahan hukum kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.

Gubernur Koster mengatakan pencegahan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Karena itu, ia akan mengingatkan para kepala desa dan Bendesa Adat di seluruh Bali agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati hukum dan menjaga keamanan lingkungan.

Menurutnya, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat. Kesadaran masyarakat untuk menahan diri, menghormati proses hukum, serta tidak menyebarkan opini yang tidak sesuai fakta juga penting untuk mencegah munculnya kekisruhan.

Pemerataan Ekonomi Jadi Perhatian

Menanggapi persoalan sosial dan ekonomi yang disebut berkaitan dengan kasus pencurian tersebut, Koster mengatakan pemerintah telah menjalankan berbagai program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Program tersebut tidak hanya berasal dari Pemprov Bali, tetapi juga pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Koster menegaskan persoalan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Dalam hal pemerataan ekonomi, tidak hanya satu-dua desa. Seluruh desa di Bali berhak merasakan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota berkolaborasi. Dalam hal bantuan sosial juga ada banyak jenisnya dari kami,” tegas Gubernur Koster.

Ia menekankan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi harus dirasakan masyarakat secara lebih merata. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menangani persoalan sosial sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat desa.

Gubernur Koster Tak Risau Aktivitas Komunitas Pelari WNA

Sementara itu, mengenai aktivitas komunitas pelari yang dilakukan WNA dan sempat menjadi perhatian publik, Koster meminta masyarakat tidak terlalu merisaukannya.

Menurutnya, aktivitas tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan olahraga yang dilakukan pada pagi hari sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Gubernur Koster memastikan pemerintah bersama jajaran keamanan akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi agar berbagai aktivitas di Bali tetap berlangsung sesuai ketentuan.

Rakor Forkopimda tersebut menegaskan pentingnya kerja bersama dalam menjaga keamanan Bali. Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial, masyarakat diharapkan tetap tenang, kritis dalam menerima informasi, dan tidak mudah terprovokasi.

Bagi Bali yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pariwisata, keamanan tidak hanya menyangkut ketertiban, tetapi juga rasa nyaman masyarakat serta kepercayaan wisatawan. Karena itu, menjaga Bali tetap aman dan kondusif menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, desa adat, hingga masyarakat. (ace).