Luhut dan Koster Percepat Transformasi Digital Bali Lewat GovTech Bangun Sistem Birokrasi Lebih Cepat dan Transparan
Jbm.co.id-BADUNG | Pemerintah Provinsi Bali mulai mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis digital melalui penguatan Government Technology (GovTech).
Langkah ini ditandai dengan rapat khusus yang dipimpin Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali di Badung, Jumat, 22 Mei 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh tokoh nasional yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Investasi sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Kehadiran Luhut dinilai memperkuat sinyal bahwa Bali akan menjadi salah satu daerah prioritas dalam percepatan transformasi digital pemerintahan di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada pembangunan layanan publik digital yang terintegrasi, mulai dari administrasi masyarakat, pengelolaan data pemerintahan, hingga sistem pengawasan berbasis teknologi.
Pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui implementasi GovTech. Transformasi tersebut diharapkan mampu memangkas proses pelayanan yang selama ini dinilai panjang dan berbelit.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan,” kata salah satu peserta rapat yang hadir dalam pembahasan tersebut.
Selain meningkatkan efisiensi layanan, digitalisasi pemerintahan juga dipandang penting untuk memperkuat akuntabilitas dan meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan birokrasi daerah.
Bali dinilai memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan smart governance di Indonesia. Dukungan infrastruktur, konektivitas, serta posisi Bali sebagai destinasi internasional dianggap menjadi modal kuat dalam pengembangan sistem pemerintahan digital modern.
Penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) juga diproyeksikan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara daring melalui sistem terpadu.
Disisi lain, Luhut sebelumnya juga melakukan serangkaian pertemuan strategis di Singapura dengan investor global dan lembaga internasional untuk membahas arah ekonomi global serta transformasi digital Indonesia.
Dalam unggahannya, Luhut menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan digitalisasi pemerintahan agar bantuan sosial dan subsidi negara lebih tepat sasaran dan transparan.
“Saya percaya, tata kelola yang baik tidak hanya berbicara tentang efisiensi, tetapi juga memastikan negara hadir secara adil bagi masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Luhut juga menegaskan bahwa Indonesia terus mendorong reformasi digital, termasuk di sektor perpajakan dan pengelolaan sumber daya strategis, agar tetap menjadi negara yang kompetitif dan dipercaya investor global.
“Membangun Indonesia tidak bisa dilakukan sendirian. Pihaknya butuh “trust”, kerja sama, dan keberanian untuk mengeksekusi praktik-praktik terbaik dunia, tanpa sedikit pun mengorbankan kepentingan nasional,” pungkasnya. (ace).
