Seminar FP Unud Soroti Peran Pokli, Akademisi Minta Tetap Independen dalam Pembangunan Bali

Jbm.co.id-DENPASAR |  Peran Kelompok Ahli (Pokli) Gubernur Bali dan Pokli di tingkat kabupaten menjadi sorotan dalam seminar bulanan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

Dalam forum akademik tersebut, sejumlah akademisi menilai posisi Pokli perlu tetap independen agar mampu memberikan kritik terhadap kebijakan pembangunan di Bali.

Antropolog Bali I Ngurah Suryawan menilai keberadaan Pokli yang bertindak sebagai relawan dapat berdampak pada laju pembangunan Bali jika tidak disertai sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, para Pokli seharusnya menjaga independensi dalam mencermati proses pembangunan Bali, sehingga tidak hanya mengikuti kebijakan pemimpin daerah tanpa evaluasi akademis.

“Akademisi itu kan buruh negara, janganlah pokli sebagai afiliator partai atau kepala daerah. Tunjukkan sikap kritis dan kemandirian sehingga laju pembangunan Bali tidak hanya ditentukan pendekatan kapitalisme tetapi juga budaya Bali tetap mengakar, dan lanskap tidak hancur dalam tempo cepat,” kata Dosen Fisip Unwar itu saat berbicara pada seminar di Gedung Agrokomplek, Jalan PB Sudirman Denpasar, Jumat, 13 Maret 2026.

Ia juga menyoroti fenomena sosial yang dinilai menjadi tanda perubahan besar di Bali, khususnya terkait kepemilikan lahan oleh masyarakat lokal.

Menurut Ngurah Suryawan, meningkatnya harga tanah membuat banyak masyarakat Bali memilih menjual lahannya kepada investor dari luar daerah maupun asing. Kondisi ini dinilai berpotensi membuat masyarakat lokal semakin sulit memiliki tanah di daerahnya sendiri.

“Fenomena sosial, orang Bali sulit beli tanah di Bali sudah lama mencuat. Perlu regulasi dan pengawasan lebih ketat, sehingga tanah Bali tetap memberi manfaat bagi penduduk lokal,” paparnya.

Pandangan serupa disampaikan dosen Prodi Agribisnis FP Unud I Ketut Surya Diarta. Ia mengaku prihatin apabila Pokli hanya berfungsi sebagai penguat kebijakan pemerintah daerah tanpa memberikan pandangan kritis.

“Harusnya pokli bertindak sebagai begawan, bukan sekedar relawan. Sebagai begawan, anggota pokli harus bisa memberikan pendapat kritis atas kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan Bali,” tegasnya.

Ia menambahkan, sikap akademisi yang kurang kritis berpotensi melemahkan posisi Bali dalam berbagai aspek pembangunan.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana I Gde Pitana dan I Ketut Suamba menekankan pentingnya independensi dan kebebasan berekspresi di lingkungan akademik.

“Adik-adik mahasiswa dan dosen muda, selalu mengasah daya pikir kritis sehingga berani menyatakan kebenaran kendati dikecam sana-sini,” kata Prof. Dr. I Gde Pitana.

Disisi lain, Prof. Suamba menilai terdapat budaya ewuh pakewuh akibat dominasi kekuasaan pejabat daerah yang kuat. Hal ini dinilai membuat kalangan akademisi cenderung terkungkung dalam sikap dukung-mendukung.

Seminar bulanan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana tersebut digelar sebagai ruang diskusi ilmiah untuk mengasah daya kritis civitas akademika.

Koprodi Agribisnis Luh Prima Kemala Dewi berharap kegiatan seminar ilmiah dapat mendorong iklim akademik di Universitas Udayana semakin dinamis dan terbuka terhadap berbagai pandangan kritis. (red).