Jbm.co.id-BADUNG | Ditengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah SPBU, aktivitas internal di tubuh PT Pertamina Patra Niaga justru menjadi sorotan publik.
Investigasi lapangan mengungkap adanya agenda eksklusif di Bali yang diduga bertolak belakang dengan instruksi efisiensi pemerintah.
Instruksi efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat tampaknya tak sepenuhnya dijalankan di tubuh PT Pertamina Patra Niaga.
Hasil investigasi media di lapangan menemukan adanya kegiatan berskala eksklusif yang digelar di Bali, ditengah situasi distribusi BBM yang masih bermasalah di sejumlah daerah.
Pantauan media di lapangan mendapati bahwa pada Sabtu, 11 April 2026, sebuah arena padel di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dipesan penuh sejak pagi hingga sore hari. Kegiatan tersebut berlangsung tertutup dan melibatkan sejumlah pejabat internal serta mitra kerja perusahaan.
Rangkaian kegiatan disebut telah dimulai sejak sehari sebelumnya. Pada Jumat malam, 10 April 2026, puluhan agen dan mitra BBM dari wilayah Kalimantan diterbangkan ke Bali dan mengikuti jamuan di sebuah restoran kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
Fakta ini diperkuat oleh dokumen internal yang diperoleh dari seorang whistle blower. Dokumen tersebut berupa undangan resmi bertajuk “Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan”, yang mengindikasikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan di Bali diduga dibiayai dan diselenggarakan oleh Pertamina Patra Niaga.
Namun, hasil penelusuran di lokasi menunjukkan adanya pergeseran substansi kegiatan. Alih-alih berfokus pada evaluasi kinerja, agenda justru didominasi aktivitas non-formal, termasuk olahraga padel dan jamuan eksklusif.
Investigasi juga mencatat kehadiran Oos Kosasih selaku VP Industrial & Marine Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga. Kehadiran tersebut mempertegas bahwa kegiatan ini bukan sekadar aktivitas informal, melainkan bagian dari agenda yang melibatkan struktur internal perusahaan.
Kondisi ini kontras dengan situasi di berbagai daerah, di mana masyarakat masih menghadapi antrean panjang BBM dan keterbatasan pasokan.
Di saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menginstruksikan efisiensi anggaran secara ketat kepada seluruh BUMN, termasuk pembatasan kegiatan non-esensial.
Investigasi ini juga mencatat bahwa kegiatan di Bali berlangsung dalam format eksklusif dengan skema pembiayaan penuh untuk fasilitas dan peserta.
Hal ini memunculkan pertanyaan terkait prioritas penggunaan anggaran perusahaan di tengah kondisi distribusi energi yang belum sepenuhnya stabil.
Temuan di lapangan memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah dan implementasi di level operasional perusahaan.
Sebagai subholding yang memegang peran vital dalam distribusi energi nasional, PT Pertamina Patra Niaga kini menghadapi sorotan serius, tidak hanya terkait tata kelola anggaran, tetapi juga sensitivitas terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang mendapatkan akses BBM secara layak. (red).
