Rembug Wisata Diatas Kapal Bounty Cruise, AMPB Berikan Bahan Kajian Rekomendasi Demi Perbaikan Pariwisata Bali ke Gubernur Terpilih

Jbm.co.id-KLINGKUNG | Sejumlah permasalahan Pariwisata Bali sangat diperlukan komitmen kuat dari Pemerintah, untuk bisa menyelesaikan segala persoalan secara komprehensif.

Meski demikian, AMPB atau Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali bersepakat, bahwa pariwisata Bali harus tetap optimis terhadap beberapa persoalan mendasar yang menggerogoti pariwisata Bali diantaranya kemacetan sebagai akibat terbatasnya infrastruktur penunjang transportasi, drainase tersumbat akibat banjir, penanggulangan sampah, maraknya pelanggaran usaha dan urusan Imigrasi oleh wisatawan asing yang menyalahi aturan dan berperilaku ugal-ugalan serta pembangunan yang keluar dari kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diterapkan.

Hal tersebut menjadi Notulensi yang diungkapkan oleh Moderator, sekaligus Akademisi Undiknas Prof. Dr. IB. Raka Suardana, MM., dalam diskusi “Rembug Wisata menuju Pariwisata Bali yang berkelanjutan” diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB), yang disampaikan dalam membuka acara oleh Ketum AMPB, DR Gusti Kade Sutawa, S.E., serta mendapat dukungan penuh Pengusaha Pariwisata Senior, sekaligus Pemilik Bounty Cruise diatas Kapal Wisata Bounty Cruise miliknya menuju Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Sabtu, 28 Desember 2024.

Diskusi interaktif tersebut dipandu oleh Prof. Dr. IB. Raka Suardana, M.M., dengan dihadiri oleh Kadispar atau Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun dan Narasumber Dr. Panudiana Khun, MM., (Dewan Penasehat AMPB), Agus Maha Usadha Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI Bali) dan WKU KADIN Bali, I Nengah Senantara, SE., MM., Anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai Nasdem, Ir. Made Mandra yang pernah menjabat Direktur BTDC Nusa Dua, Owner kapal wisata Bounty Cruise, Gede Wirata dan Pengamat Kebijakan Publik, Ketut Ngastawa, S.H., M.M.

Ketum AMPB, DR. Gusti Kade Sutawa, S.E., memastikan bahwa Notulensi dari diskusi “Rembug Wisata” bakal diberikan kepada Penjabat (PJ.) Gubernur Bali dan Gubernur Bali mendatang sebagai bahan kajian rekomendasi demi perbaikan Pariwisata Bali di masa depan.

Sementara itu, Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI), WKU KADIN Bali Agus Maha Usaha menyebutkan konsep pariwisata Bali sejatinya harus mempertimbangkan kembali tujuan akhir Pariwisata Bali bagi kesejahteraan masyarakat Bali itu sendiri, agar terwujud keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan dan sosial dengan mengacu pada konsep Budaya Bali yang menghormati budaya dan lingkungan, memastikan keberlanjutan sektor pariwisata, melibatkan dan mensejahterakan masyarakat Bali yang menjadi pelaksana darı tanggung jawab Tri Hita Karana.

Untuk menyikapi pariwisata Bali kedepan jika dilihat dari sisi investasi dan perekonomian seharusnya mengacu pada perkembangan ekonomi global tentunya saat ini, yang harus merefleksi “What We gonna do next year?”, dengan terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat tentunya harus dibaca, bahwa Amerika sedang giat-giatnya untuk menarik investasi agar masuk ke negara tersebut.

“Tentunya, sedikit banyak berpengaruh terhadap kebijakan perekonomian kita. Namun Presiden terpilih Prabowo Subianto mewanti-wanti bahwa “We have to be tight up” artinya kita harus melangkah lebih wise dan bijak dalam mendesign keuangan usaha. Jadi, kita mestinya betul-betul mempersiapkan masa depan dengan lebih baik,” terangnya.

Mengingat, lanjutnya hingga saat ini, Bali memiliki kurang lebih 5 juta visitors dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,43 persen diprediksi pertumbuhan tahun depan tidak lebih dari angka tersebut, tentunya peranan investasi luar untuk menjaga pertumbuhan sangatlah dibutuhkan.

Namun, disisi lain, ada kegalauan terkait realita di lapangan, sehingga sangat diperlukan peran lebih real Pemerintah menjaga keseimbangan pertumbuhan pengusaha pariwisata Bali.

Selain itu, juga ditekankan, bahwa konsep Tri Hita Karana tidak lagi menjadi sekedar filosofi semata, namun sudah harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Adanya model-model bisnis baru di bidang F&B Development akomodasi kedepan dengan capital dan investasi besar, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi SDM pariwisata Bali. Jadi, mau tidak mau kita harus memetakan serta menata kembali kesiapan sektor kepariwisataan Bali,” kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Panudiana Khun, M.M., dan Politikus Bali, I Nengah Senantara sepakat, bahwa Bali akan tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan berbasis budaya dan alam, dengan menolak wacana penerapan Wisata Halal serta terbuka untuk penggunaan teknologi modern dalam penanganan sampah di Bali, seperti di negara maju.

Menariknya, Analis Kebijakan Publik Ketut Ngastawa, S.H., M.H., menyoroti kebijakan penanganan sampah di Bali tidak pernah tuntas, yang mungkin terjadi, karena ketidaksiapan infrastruktur.

“Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah kini menjadi kabupaten terbaik dalam penanganan sampah di Indonesia. Padahal, justru mereka pernah mengunjungi dan memuji TPS-3R Desa Adat Seminyak beberapa tahun silam, saat melakukan kunjungan ke Anggota DPD RI Mangku Pastika,” kata Ketut Ngastawa.

Masalahnya, ternyata disebutkan daya terbatas dan perlu 26 ribu watt untuk mesin yang memproses sampah, agar optimal kerjanya. Hal tersebut tidak pernah direstui anggarannya oleh PLN.

“Mengenai pelanggaran oleh Warga Negara Asing atas usaha yang dilakukan menyalahi aturan Imigrasi, maka diperlukan Law Enforcement, untuk menjaga dampak lebih lanjut terhadap Pariwisata Bali, maka diperlukan kesepakatan dan usaha bersama-sama dengan dukungan yang sama pula suatu “Goodwill” dan “Political Will” dari pemerintahan yang baru,” tutupnya. (red/tim).