Rakor KPU Bali Percepat Proses Finalisasi PDPB

Jbm.co.id-DENPASAR | Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut turunan data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsidi Ruang Rapat KPU Bali, Rabu, 24 September 2025.

Turut hadir, Ketua, Anggota dan Oprerator SIDALIH KPU Kabupaten/Kota se-Bali, perwakilan Disdukcapil dan Kesbangpol Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, John Darmawan menegaskan pentingnya percepatan eksekusi turunan data dari KPU RI agar proses finalisasi PDPB dapat selesai pada Oktober 2025.

“Sinkronisasi data harus diketahui seluruh pihak terkait, termasuk Disdukcapil, BPJS dan BPS. Publikasi progres juga penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat,” terangnya.

Anggota KPU Bali, Divisi Perencanaan, Data dan Indformasi. I Gusti Ngurah Agus Darmasajaya menjelaskan bahwa rekapitulasi PDPB dilakukan setiap tiga bulan sekali dan untuk triwulan ini akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2025.

“Rakor ini menjadi wadah sinkronisasi sebelum rekap, sehingga masukan dari lembaga terkait dapat dipertimbangkan. Kita juga harus berhati-hati mencoret data pemilih agar tidak menyalahi aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Parmas dan SDM KPU Bali, I Wayan Gede Budiartha memandu sesi pemaparan progres data.

Dalam sesi ini, masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut data turunan KPU RI.

KPU Kabupaten Jembrana melaporkan seluruh data invalid dan data ganda sebanyak 41 telah ditindaklanjuti 100 persen dengan bukti dukung.

KPU Kabupaten Tabanan juga telah menyelesaikan data ganda, data tidak padan dan data meninggal melalui koordinasi langsung dengan Disdukcapil, bahkan menemukan 19 orang yang sebelumnya terdaftar sebagai meninggal ternyata masih hidup.

KPU Kabupaten Badung melaporkan seluruh data invalid telah diselesaikan, namun 120 data ganda masih menunggu dieksekusi karena masih di koordinasikan dengan Disdukcapil setempat.

Pada kesempatan tersebut, juga ditemukan adanya WNA yang sebelumnya memiliki KTP biru sehingga terdaftar dalam DPT, namun kini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Sementara itu, KPU Kabupaten Gianyar mencatat 345 data potensial baru TMS, sebagian besar karena meninggal dunia, serta telah menuntaskan pemrosesan data KTP non aktif dan pindah keluar.

KPU Kabupaten Klungkung masih menindaklanjuti data tersisa di Kecamatan Nusa Penida karena beda pulau dimana ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2025.

Sedangkan, KPU Kabupaten Bangli melaporkan seluruh data meninggal, data pindah keluar, dan data ganda antar-kabupaten telah ditindaklanjuti 100 persen.

KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan masih terdapat 1.830 data yang belum ditindaklanjuti dan ditargetkan akan diselesaikan pada triwulan IV.

Dari KPU Kabupaten Buleleng dilaporkan bahwa penuntasan data ganda dan DP4 akan dilakukan pada minggu ini, sementara 37 data meninggal dari BPS masih dalam proses tindak lanjut.

Terakhir, KPU Kota Denpasar menyampaikan bahwa coklit terbatas (coktas) akan dilaksanakan minggu ini untuk menindaklanjuti data invalid dan data ganda serta menyelesaikan 39 data sisa sebelum rekap triwulan III diawal bulan Oktober.

Pada kesempatan tersebut, Anthony Perwakilan Disdukcapil Bali mengapresiasi KPU atas pelaksanaan coklit terbatas dan validasi data.

Anthony melaporkan bahwa perekaman NIK di Bali telah mencapai 98 persen, meskipun masih terdapat sekitar 11 ribu penduduk di Kabupaten Gianyar yang belum melakukan perekaman.

Disdukcapil juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kasus NIK ganda atau data pemilih yang tidak sesuai agar di koordinasikan langsung dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota setempat.

Kesbangpol Provinsi Bali diwakilkan oleh Kadek Rudiani turut memberikan apresiasi atas kinerja KPU Bali dan meminta agar validitas data terus ditingkatkan sehingga hak pilih masyarakat terjamin.

Acara ditutup oleh I Gede John Darmawan yang menyampaikan agar seluruh jajaran tetap menjaga keamanan data dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut.

“Dengan kerjasama yang baik antar instansi, kita harapkan data pemilih yang dihasilkan benar-benar bersih dan valid 100 persen,” pungkasnya. (red/tim).