Prof. Kartini: Jangan Bangga Bangun Beton, Jika Alam Hancur! Saatnya Tobat Ekologi

Jbm.co.id-DENPASAR | Banjir, sungai meluap, sampah menumpuk di pantai, mata air mengering hingga longsor di kawasan hulu bukan sekadar fenomena alam.
Berbagai bencana tersebut menjadi peringatan keras atas perilaku manusia yang semakin jauh dari keseimbangan lingkungan.
Pesan tegas itu disampaikan Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.S., di Denpasar, Sabtu (21/11/2026).
Bahkan, Prof. Kartini mengingatkan, perubahan alam yang semakin besar harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan mulat sarira atau introspeksi diri, sekaligus memperbaiki hubungan manusia dengan alam secara sekala dan niskala.
Menurut Prof. Kartini, pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun menjadi salah satu tanda perubahan alam.
Peringatan berikutnya terlihat dari bencana banjir yang tidak hanya merusak bangunan dan fasilitas publik, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan hingga merenggut korban jiwa.
“Tanda-tanda alam sudah berbunyi. Sudah saatnya kita mulat sarira menerjemahkan tanda-tanda alam itu, dan menyelesaikannya secara sekala dan niskala,” tegasnya.
Prof. Kartini menilai, persoalan banjir tidak cukup diselesaikan melalui pembangunan drainase atau proyek infrastruktur semata. Perubahan perilaku manusia menjadi kunci utama karena kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor yang memperparah bencana.
Oleh karena itu, Prof. Kartini menyerukan gerakan Tobat Ekologi, yakni berhenti merusak alam, mengakui kesalahan terhadap lingkungan, serta kembali membangun kehidupan yang selaras dengan alam.
“Alam tidak marah karena benci, alam murka karena sudah terlalu lama disakiti. Alam murka karena kita sudah terlalu lama mengambil dari alam tanpa mengembalikan, menimbun alam tanpa memulihkan, membakar alam tanpa menanam kembali,” tegasnya.
Tiga Dosa Ekologi Penyebab Alam Murka
Prof. Kartini mengidentifikasi tiga persoalan utama yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan.
Pertama, hutan hulu dibakar dan ditebang.
Pembukaan lahan, penebangan hutan, hingga alih fungsi kawasan menjadi bangunan, rumah dan vila untuk kepentingan sesaat menyebabkan kawasan hulu kehilangan daya dukungnya.
Dampaknya, tutupan hutan semakin menipis, mata air mengering, dan masyarakat harus menghadapi ancaman kerusakan lingkungan.
“Membakar hutan hulu sama dengan membakar paru-paru alam. Untuk itu, jika hulu rusak, hilir ikut terancam banjir,” ujarnya.
Kedua, bumi dikeruk dan sawah ditimbun.
Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan beton dinilai semakin mengancam keseimbangan ekosistem.
Padahal, sawah memiliki fungsi strategis sebagai daerah resapan dan penampung air alami, pengendali banjir, sekaligus penyangga ketahanan pangan.
Namun, kawasan persawahan justru semakin banyak ditimbun dan dialihfungsikan menjadi vila, hotel, serta perumahan.
“Setiap sawah yang ditimbun adalah satu kawasan yang tidak lagi bisa menahan air. Setiap sawah yang hilang adalah satu benteng banjir yang runtuh,” tegasnya.
Ketiga, sungai berubah menjadi tempat pembuangan racun.
Sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan kini tercemar sampah dan limbah.
Kondisi diperparah oleh saluran drainase yang tersumbat, sehingga sampah akhirnya terbawa hingga ke kawasan pantai.
Air yang seharusnya memberikan kehidupan justru berubah menjadi ancaman banjir dan penyakit.
Prof. Kartini Sentil Kepemimpinan: Bukan Banyak Kuasai Lahan, tetapi Selamatkan Alam
Lebih jauh, Prof. Kartini menyoroti tanggung jawab kepemimpinan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya proyek pembangunan, penguasaan lahan, atau bangunan beton yang berhasil didirikan.
Seorang pemimpin justru harus dikenang dari seberapa besar kontribusinya dalam menyelamatkan alam dan masyarakat.
“Seorang pemimpin akan dikenang bukan karena betapa banyak harta yang ia kuasai, melainkan apa yang bisa ia selamatkan,” kata Prof. Kartini.
Prof. Kartini menegaskan, pemimpin besar adalah mereka yang mampu menyelamatkan hutan, sungai, sawah, serta masyarakat dari ancaman bencana alam.
“Sejarah tidak akan bertanya berapa proyek yang kita resmikan. Sejarah akan bertanya, apakah alam kita lebih hijau atau lebih rusak setelah kita berkuasa?,” kata Prof. Kartini.
Peringatan tersebut menjadi kritik sekaligus refleksi bagi seluruh pemegang kekuasaan agar pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Tiga Jalan Tobat Ekologi
Prof. Kartini menegaskan murka alam bukan alasan untuk berputus asa. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi panggilan untuk bertobat dan melakukan perubahan nyata.
Prof. Kartini menawarkan tiga jalan Tobat Ekologi yang harus dijalankan secara bersama-sama.
Pertama, tobat pemimpin dengan menjaga alam.
Menurutnya, setiap orang sejatinya adalah pemimpin, mulai dari kepala rumah tangga, ketua organisasi hingga pemimpin pemerintahan.
Para pemimpin dituntut tidak sekadar menikmati kekuasaan, tetapi menjalankan nilai-nilai Asta Brata, yakni delapan pedoman kepemimpinan dalam tradisi Hindu yang dikaitkan dengan sifat delapan dewa: Indra, Yama, Surya, Candra, Bayu, Kuwera, Baruna, dan Agni. Kekuasaan harus digunakan sebagai instrumen untuk menjaga alam.
Prof.Kartini juga mendorong sinergi anggaran pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota melalui pendekatan satu peta, satu rencana, dan satu aksi, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir atau Nyegara-Gunung. Tidak boleh ada lagi program pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Seluruh pihak harus menerapkan Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi, dan Konsisten (4K). Setiap program dari hulu hingga hilir juga harus memiliki hasil yang terukur dan dapat dievaluasi.
Kedua, tobat masyarakat dengan menghentikan keserakahan.
Prof. Kartini mengajak masyarakat menghentikan praktik menimbun sawah, membangun di atas saluran dan sempadan sungai, serta membuang sampah ke sungai.
Penegakan tata ruang harus dilakukan secara tegas. Bangunan yang berdiri diatas saluran harus ditertibkan, penimbunan sawah secara ilegal dihentikan, dan pelanggaran diberikan sanksi yang memberikan efek jera.
“Hukum yang lemah adalah izin untuk terus merusak alam,” tandasnya.
Ketiga, tobat melalui tindakan: tanam kembali, jaga kembali, hidup kembali.
Menurut Prof. Kartini, pertobatan ekologis tidak boleh berhenti pada pernyataan atau slogan. Perubahan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dengan menerapkan ajaran Tri Kaya Parisudha, yakni menyucikan pikiran, perkataan dan perbuatan.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memperkuat ekonomi hijau melalui sistem pertanian organik, perlindungan hutan dengan menjaga luas tutupan lahan minimal 30 persen, pembersihan sungai, serta penegakan tata ruang secara konsisten.
Jatiluwih hingga Lima Danau, Modal Ekologi Bali yang Harus Diselamatkan
Prof. Kartini juga mengingatkan Bali memiliki kekayaan ekologis yang harus dijaga sebagai penyangga kehidupan masyarakat.
Salah satunya kawasan persawahan Jatiluwih dengan sistem terasering telah diakui sebagai warisan budaya dunia.
Selain itu, Bali memiliki lima danau yang disebutnya sebagai menara air atau tower air bagi Pulau Dewata, yakni Danau Yeh Malet, Danau Tamblingan, Danau Buyan, Danau Beratan, dan Danau Batur.
Seluruh kawasan tersebut harus dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber daya air dan penopang keseimbangan lingkungan.
Prof. Kartini juga mendorong pelestarian tanaman obat-obatan atau Taru Pramana, serta bawang putih lokal Bali, yakni kesuna kayu dan kesuna cicih.
Pengembangan perlu dilakukan melalui sistem pertanian organik dengan memanfaatkan kascing, mikoriza, kompos, mulsa, terasering, serta pola tumpang sari tanaman jeruk dan kopi.
Konsep zero waste juga harus diterapkan. Kulit bawang, misalnya, dapat diolah menjadi kompos untuk mengurangi sampah sekaligus mengembalikan unsur hara ke tanah.
Di tingkat rumah tangga, masyarakat didorong membangun sistem pemanenan air hujan, sumur resapan, dan biopori.
“Yang menyelamatkan tidak hanya berbicara tentang alam, ia menanam untuk alam,” tambahnya.
Alam Bisa Kembali Tersenyum Jika Manusia Berhenti Merusak
Prof. Kartini menegaskan, alam masih memiliki kesempatan untuk pulih apabila manusia bersedia mengubah perilaku dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.
Mengembalikan fungsi sawah, menghijaukan kawasan perkotaan, membersihkan sungai, menyatukan anggaran pembangunan, hingga menegakkan hukum lingkungan merupakan langkah konkret yang harus segera dilakukan.
Jika seluruh upaya tersebut dijalankan secara konsisten, air akan kembali menjadi sumber berkah, bukan ancaman bencana.
Prof. Karitini mengingatkan, kepemimpinan sejati tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.
“Jangan sebut diri pemimpin jika tak mampu menjaga alam. Seorang pemimpin dikenang bukan karena harta yang ia kuasai, melainkan apa yang ia selamatkan,” kata Prof. Kartini.
Pesan yang ingin ditegaskan sederhana, tetapi mendalam: Tanam Kembali, Jaga Kembali, Hidup Kembali, untuk alam dan bersama.
Pewarta: Ranu Sugito
Editor: Putu Wiguna




