Over Tourism, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung Puspa Negara Minta Pemerintah Tata Ulang Manajemen Pariwisata Bali
Jbm.co.id-BADUNG | Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Badung Wayan Puspa Negara angkat bicara terkait Bali masuk dalam daftar destinasi yang disarankan tidak layak dikunjungi turis asing pada tahun 2025 oleh Fodor’s, salah satu penerbit panduan perjalanan Amerika Serikat (AS).
Alasannya, karena Bali mengalami pariwisata yang berlebihan atau Over Tourism. Hingga saat ini, Bali mengalami kepadatan wisatawan yang menciptakan kiamat plastik, yang menyeramkan Bali, meski memperoleh 5,3 juta kunjungan dari wisatawan mancanegara pada tahun 2023.
Demikian disampaikan Puspa Negara selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, saat dikonfirmasi awak media di Kabupaten Badung, Jumat, 22 November 2024.
Terlebih lagi, Puspa Negara merasa sedih dan terluka, saat pantai-pantai Bali yang dahulu murni dan bersih, kini terkubur oleh sebanyak hampir 303 ribu ton sampah plastik, melansir The Independent.
Bahkan, disebutkan salah satu pakar pariwisata berkelanjutan Kristin Winkaffe mengatakan, bahwa Over Tourism berdampak pada kehidupan masyarakat Bali.
“Tanpa perubahan sikap, kita tidak hanya mempertaruhkan pemandangan indah, melainkan kita juga berisiko kehilangan identitas budaya itu sendiri,” tambahnya.
Selain Bali, lanjutnya berwisata ke Gunung Everest yang penuh petualangan juga diperingatkan, karena banyaknya sampah dan berisiko bagi pekerja lokal.
“Barcelona, Mallorca dan Kepulauan Canary di Spanyol masuk dalam daftar tujuan wisata Eropa yang tidak diinginkan penduduk setempat,” sebutnya.
Khusus untuk Bali, tentu hal ini berdampak buruk pada publisitas Bali sebagai destinasi terbaik kedua di dunia versi tripadviser awal tahun 2024.
“Tentu pernyataan ini membuat kita kebakaran jenggot, karena memang ada benarnya, bahkan benar, meskipun pernyataan ini tendensius, namun kita harus segera introspeksi, evaluasi dan mengambil langkah langkah kongkret dalam merumuskan kembali pariwisata Bali masa kini, dan masa yang akan datang,” paparnya.
Menyikapi hal tersebut, Puspa Negara meminta Pemerintah perlu memperkuat lawenforcement dan Sumonev, bahwa Bali sebagai destinasi seyogyanya Pemerintah dan Stakeholders fokus, dalam merencanakan dan melaksanakan management kepariwisataan Bali.
“Kita harus segera berbenah dalam 4 hal, yakni sektor infrastruktur, sektor keamanan dan kenyamanan, sektor service, sektor lingkungan dan sektor branding/promosi,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemerintah jangan terlena, terutama Kabupaten Badung dengan sumber PHR terbesar.
“Jangan hambur-hamburkan Anggaran Rakyat, pada program yg tidak mencerminkan perkuatan 4 sektor dasar, dalam membangun kepariwisataan maju, yakni Facilities, Safety, Service dan Branding,” urainya.
Terkait Release Fodors ini, Puspa Negara menyebutkan hal tersebut akan dimanfaatkan oleh pesaing Bali untuk terus mewacanakan situasi ini.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota, terutama Kabupaten Badung harus membuat klarifikasi dan Release yang dapat meng-counter hal tersebut.
“Jika tidak mampu meng-counter, maka jelas pertanyaan saya, ngapain saja Gubernur atau Pemprov Bali serta Bupati/Walikota selama ini?? Bukan bermaksud mencari kesalahan, tapi faktanya situasi ini terjadi. Sebaiknya Pemprov Bali atau representatifnya, terutama Dinas Pariwisata Provinsi segera membuat Release Counter dan berkomitmen menata ulang pariwisata Bali,” pungkasnya. (red/tim).
