Made Supartha Usulkan Sistem Keamanan Terintegrasi Buat Bali Perkuat Pecalang dan CCTV di Titik Rawan

Jbm.co.id-DENPASAR | Komisi I DPRD Provinsi Bali mendorong penyusunan grand design sistem keamanan Bali sebagai langkah strategis menghadapi meningkatnya angka kriminalitas sekaligus menjaga citra Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata dunia.

Salah satu fokus yang diusulkan adalah penguatan pengawasan warga negara asing (WNA), perluasan pemasangan CCTV, serta optimalisasi peran Pecalang.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Provinsi Bali, Senin, 13 Juli 2026.

Rapat dihadiri unsur pimpinan DPRD Bali, Polda Bali, pemerintah daerah, BNNP Bali, Binda Bali, Kesbangpol, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Satpol PP, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang, hingga para pakar Komisi I DPRD Bali.

Anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan Bali membutuhkan sistem keamanan yang lebih terintegrasi dengan mengedepankan pencegahan dibanding hanya berfokus pada penindakan setelah tindak pidana terjadi.

“Yang kita perlukan bukan hanya mengetahui berapa banyak kasus pencurian, penganiayaan maupun tindak pidana lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara mencegahnya sehingga angka kriminalitas bisa ditekan,” kata Made Supartha yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali.

Menurut Made Supartha, sejumlah negara dengan tingkat keamanan tinggi seperti Islandia, Irlandia, Selandia Baru, Swiss, dan Singapura berhasil membangun sistem keamanan yang terintegrasi.

Konsep serupa dinilai layak diterapkan di Bali untuk meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah perluasan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di lokasi strategis, seperti persimpangan jalan, kawasan wisata, pusat keramaian, fasilitas publik, hingga kawasan suci.

Keberadaan CCTV dinilai mampu membantu pengungkapan kasus sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap aksi kriminal.

Made Supartha juga meminta Kesbangpol Bali bersama organisasi perangkat daerah terkait segera memetakan titik-titik rawan kriminalitas agar pemasangan CCTV dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Selain kriminalitas, Made Supartha mengingatkan pentingnya meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama di jalur pegunungan dan kawasan rawan kecelakaan seperti Kintamani dan Tabanan.

Menurutnya, sejumlah ruas jalan masih minim pagar pengaman, penerangan, serta rambu keselamatan.

“Ini juga bagian dari keamanan masyarakat. Jangan hanya fokus pada kriminalitas, tetapi keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Made Supartha.

Dalam rapat tersebut, Made Supartha turut menekankan pentingnya memperkuat sinergi Pecalang, Majelis Desa Adat, kepolisian, dan pemerintah daerah.

Made Supartha menilai Pecalang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan menjaga keamanan berbasis kearifan lokal di tingkat desa adat.

Made Supartha juga mengingatkan agar akses masyarakat menuju pura dan pantai tetap terbuka serta tidak terhambat aktivitas investasi.

“Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan menuju pura atau pantai karena aksesnya ditutup. Bali dibangun di atas budaya dan adat istiadat yang harus tetap dilindungi,” tegasnya.

Perhatian lain yang disampaikan adalah pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing.

Dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai lebih dari tujuh juta orang setiap tahun, Made Supartha menilai pengawasan keimigrasian harus semakin diperkuat.

“Peran Imigrasi sangat penting. Dengan jutaan wisatawan yang datang setiap tahun, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing harus benar-benar maksimal agar tidak menimbulkan persoalan keamanan maupun ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Made Supartha juga meminta penataan kegiatan adat dan keagamaan yang menggunakan badan jalan agar selalu berkoordinasi dengan kepolisian, Satpol PP, dan Pecalang sehingga rekayasa lalu lintas dapat dilakukan dengan baik.

Menutup penyampaiannya, Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali Made Supartha mengajak seluruh institusi memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan Bali sebagai etalase pariwisata Indonesia.

“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia di mata dunia. Karena itu kita harus memastikan Bali tetap aman, nyaman, tertib, dan menjadi destinasi yang memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat maupun wisatawan. Yang kita bangun bukan hanya penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi sistem pencegahan yang kuat sehingga Bali bisa menjadi daerah dengan tingkat keamanan terbaik,” pungkasnya. (ace).