Komisi IV DPRD Badung Siap Panggil RS Siloam Denpasar Soroti Rencana Tidak Layani Pasien BPJS 2027
Jbm.co.id-BADUNG | Komisi IV DPRD Kabupaten Badung berencana memanggil manajemen RS Siloam Denpasar (Siloam Hospitals Bali), menyusul informasi mengenai rencana rumah sakit tersebut tidak lagi melayani pasien BPJS Kesehatan mulai 2027 mendatang.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada manajemen rumah sakit, jika benar adanya rencana tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, disela-sela kegiatan Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, rumah sakit swasta tetap memiliki kewajiban memberikan penanganan pertama terhadap pasien dalam kondisi gawat darurat, termasuk pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan pertolongan untuk menyelamatkan jiwa.
“Kalau mereka tidak menerima pasien BPJS kan berarti mereka melanggar aturan,” kata Graha Wicaksana.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Graha Wicaksana meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diterapkan RS Siloam.
“Sejauh ini kami belum mendapat informasi baik dari pihak rumah sakit maupun dari Dinas Kesehatan. Tentunya bila itu benar, kami melalui Komisi IV DPRD Badung akan memanggil untuk dapat mendengar alasan pihak rumah sakit, namun sejauh ini kami belum mendapat informasi,” kata Graha Wicaksana.
Graha Wicaksana menyayangkan, apabila RS Siloam benar-benar tidak memperpanjang kerja sama pelayanan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi akses masyarakat menengah ke bawah terhadap layanan kesehatan, khususnya warga Badung yang selama ini bergantung pada BPJS.
“Kalau mereka tidak memperpanjang BPJS Kesehatan, ya berarti kan hanya bisa menangani pasien yang menengah ke atas, ‘and the have’ (yang punya), seperti itu kalau penafsiran saya. Seyogyanya mereka pasien BPJS, bagaimanapun juga masyarakat menengah ke bawah sangat menggantungkan layanan kesehatan kepada BPJS itu,” kata Graha Wicaksana.
Graha Wicaksana menegaskan, keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah Badung semestinya turut memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan akses layanan kesehatan terjangkau.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Badung juga pernah memanggil RS Kasih Ibu dan RSUD Mangusada untuk meminta penjelasan terkait keluhan masyarakat atas pelayanan rumah sakit.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
