Ketua DPRD, Roko Mas ASB, Ungkap Filosofi Jawa dalam Mengawal Pemerintahan Pacitan
"Pemimpin dan wakil rakyat dituntut hadir sebagai pelindung dan pengayom, bukan menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat"
Pacitan,JBM.co.id-Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, mengungkapkan sebuah filosofi Jawa adiluhung yang menurutnya menjadi pedoman moral dalam menjalankan roda pemerintahan dan kekuasaan. Filosofi tersebut berbunyi, “Lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro pinter ojo minteri.”
Arif Setia Budi menegaskan bahwa filosofi itu bukan sekadar ungkapan kultural, melainkan nilai etik yang relevan dan kontekstual dalam praktik pemerintahan modern. Kekuasaan dan kecerdasan, menurutnya, adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan alat untuk menekan atau memperdaya rakyat.
Makna “lamun siro sekti ojo mateni” dipahami sebagai peringatan agar kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Pemimpin dan wakil rakyat dituntut hadir sebagai pelindung dan pengayom, bukan menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat.
Sementara “lamun siro pinter ojo minteri” mengandung pesan agar kecerdasan dan keunggulan intelektual tidak dipakai untuk memanipulasi, tetapi justru diabdikan untuk mencerdaskan publik.
Menurut ASB, begitu politikus Demokrat ini akrab disapa, filosofi Jawa ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadaban.
“Di tengah dinamika politik dan birokrasi, nilai-nilai kearifan lokal harus mampu menjadi kompas moral agar pengambilan kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar ASB, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (16/12/2025).
Ia menegaskan, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor etika, hukum, dan keadilan sosial. “Kekuasaan tanpa etika akan melahirkan penindasan, dan kepintaran tanpa nurani akan melahirkan manipulasi,” tegasnya.
Narasi filosofis yang disampaikan pimpinan tertinggi di DPRD ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek fisik dan regulasi, tetapi juga pada nilai moral dan kebijaksanaan. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai pijakan, Pacitan diharapkan terus melangkah menuju pemerintahan yang humanis, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.(Red/yun).
